Kasmi Lansia 58 Tahun Warga Dusun Ngindahan,Tidak Pernah Sekalipun Menerima Bantuan Dari Pemerintah
Tuban, Jejak - Indonesia.id | Di tengah gegap gempita janji kesejahteraan dari para pemimpin, masih ada warga yang terpinggirkan dari perhatian negara. Kasmi (58), warga Dusun Ngindahan, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, menjadi salah satu potret nyata dari wajah buram keadilan sosial di akar rumput.
Sejak pemilihan presiden terakhir yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto, Kasmi mengaku belum sekalipun menerima bantuan dari pemerintah. Baik bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun program perlindungan sosial lainnya tak pernah ia rasakan.
"Saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa sejak Pilpres kemarin. Sembako tidak, uang tunai juga tidak. Padahal saya orang kecil," ungkap Kasmi dengan wajah muram, berdiri di depan rumah kayu tuanya yang nyaris lapuk dimakan waktu.
Ironisnya, di saat pemerintah pusat terus mengklaim keberhasilan program pengentasan kemiskinan, realitas di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan. Kasmi hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kemiskinan, namun tak masuk dalam daftar penerima manfaat program bantuan sosial.
"Sudah pernah tanya ke perangkat desa, tapi katanya belum ada data. Padahal tetangga saya ada yang dapat, meski rumahnya lebih bagus," tuturnya lirih.
Rumah Kasmi berdinding kayu, beratapkan genteng tua yang sebagian sudah lapuk. Tidak ada fasilitas memadai. Listrik seadanya, dan ia hidup dari hasil kerja serabutan yang makin sulit didapat karena faktor usia.
Situasi ini mengundang tanya besar: Ke mana arah dan sasaran program bantuan pemerintah selama ini? Siapa yang sebenarnya dijadikan prioritas? Apakah karena alasan politik, miskin seperti Kasmi harus dibiarkan menanggung sendiri beban hidup di usia senja?
Kisah Kasmi bukan satu-satunya. Di berbagai pelosok desa, masih banyak warga tak bersuara yang luput dari sistem. Padahal mereka adalah warga negara yang sama, yang juga berhak atas perlindungan dan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi.
Sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Pemdes Guwoterus dan Dinsos Tuban, turun tangan dan melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan. Jika sistem tidak bisa menjangkau orang seperti Kasmi, maka sistem itu patut dipertanyakan.
(Redho)
