PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Di tengah tumpukan persoalan yang kian kompleks, wajah birokrasi Kota Pasuruan justru menunjukkan gejala stagnasi yang serius. Alih-alih menghadirkan solusi konkret, pemerintah daerah dinilai terjebak dalam pola kerja yang seremonial, minim terobosan, dan kehilangan arah kebijakan.
Mulai dari pelayanan publik yang belum kunjung optimal, ketidaktertiban tata ruang, hingga persoalan sosial yang terus mengemuka, semuanya seolah berjalan tanpa penanganan yang terstruktur.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pemerintah masih memiliki keberanian untuk mengambil keputusan strategis, atau justru memilih bermain aman di tengah krisis?
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Aliansi Poros Tengah Yudi Buleng secara terbuka menyebut kondisi birokrasi saat ini berada dalam fase yang mengkhawatirkan.
“Ini bukan lagi soal lambat, tapi sudah masuk kategori membahayakan. Ketika kota menghadapi tekanan di berbagai sektor, birokrasi justru dibiarkan dalam kondisi menggantung tanpa arah, tanpa kepastian, tanpa eksekusi,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya kepemimpinan dalam membaca situasi dan mengambil langkah tegas.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua Grib Jaya yang tergabung dari Aliansi Poros Tengah Edhie Ambon. Ia menilai sikap diam para pemangku kebijakan justru memperburuk keadaan.
“Ketika kota kita tidak baik-baik saja, diam bukan pilihan. Ada saatnya diam itu emas, tapi dalam situasi seperti ini, diam justru berbahaya,” ujarnya.
Ia kemudian mengutip pandangan pengamat politik Rocky Gerung yang dikenal vokal dalam mengkritisi kekuasaan.
“Seperti yang disampaikan Rocky Gerung, diam ketika melihat ketidakberesan adalah bentuk kedunguan. Artinya, kalau pembiaran ini terus terjadi, kita sedang menyaksikan kemunduran nalar dalam pengelolaan pemerintahan,” tambahnya.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah belum mampu keluar dari zona nyaman administratif, sementara masalah di lapangan menuntut kecepatan, ketegasan, dan keberanian mengambil risiko kebijakan.
Tanpa adanya perubahan pola kepemimpinan dan langkah nyata yang terukur, publik berpotensi kehilangan kepercayaan. Lebih jauh, stagnasi ini bisa berujung pada krisis yang lebih dalam—bukan hanya pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada legitimasi kepemimpinan itu sendiri.
(RED)
