PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar, memberikan rapor merah terhadap kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam satu tahun terakhir. Ia menilai komitmen kepala daerah dalam menjalankan pembangunan dan mengelola keuangan daerah belum menunjukkan arah yang kuat dan strategis, terutama di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Bahrudien, sepanjang tahun terakhir, kebijakan dan aktivitas pemerintah kota masih didominasi agenda seremonial dan rutinitas administratif, tanpa terobosan berarti.
“Yang terlihat lebih banyak kegiatan seremonial. Tidak ada inovasi kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan kota. Kalau hanya rutinitas, maka fungsi kepemimpinan kepala daerah patut dipertanyakan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menyampaikan, DPRD telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pemangkasan TKD yang pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp159 miliar. Namun, respons eksekutif dinilai belum mencerminkan strategi adaptif untuk menutup kekurangan fiskal tersebut.
“Dengan pemotongan sebesar itu, seharusnya ada langkah konkret mencari sumber pendanaan alternatif. Faktanya, bahkan belanja wajib seperti TPP ASN saja tidak mampu dipenuhi secara utuh,” tegas politisi PKB tersebut.
Pemangkasan anggaran itu berdampak langsung pada penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 25 persen, sementara di sisi lain masih ditemukan pos belanja yang dinilai tidak efisien di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahrudien menyoroti masih adanya alokasi anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga miliaran rupiah, bahkan ada OPD yang menganggarkan sekitar Rp1,3 miliar hanya untuk ATK dalam satu tahun.
“Pemerintah mengusung misi pemerintahan berbasis digital, tapi realitanya masih boros kertas dan tinta. Kalau serius digitalisasi, seharusnya paperless, bukan sebaliknya,” katanya.
Selain itu, Bahrudien juga mengkritik lemahnya perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam penyelesaian persoalan distribusi air bersih. Dalam dokumen RPJMD, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp750 juta, yang dinilainya tidak realistis untuk menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi warga.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Dengan anggaran sekecil itu dalam lima tahun, bagaimana mungkin persoalan distribusi bisa diselesaikan secara menyeluruh?” ujarnya.
Ia juga menyinggung kualitas pelayanan publik yang belum optimal, termasuk kondisi Mal Pelayanan Publik di kawasan Poncol yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan maksimal karena keterbatasan fasilitas.
Di sektor ekonomi, Bahrudien menilai visi penguatan ekonomi berbasis potensi lokal masih belum terimplementasi dengan baik. Padahal, Kota Pasuruan memiliki kekayaan produk khas di tiap wilayah yang bisa menjadi penggerak ekonomi.
“Blandongan dengan bandengnya, Kebonagung dengan pia dan jamu, Sekargadung dengan layang-layang. Ini semua potensi yang seharusnya dikembangkan secara serius,” katanya.
Tak kalah penting, ia menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Sepanjang tahun 2025, retribusi parkir hanya menghasilkan sekitar Rp401 juta, jauh di bawah target sebesar Rp3,049 miliar.
“Dalam kondisi fiskal yang ketat seperti sekarang, semua potensi PAD harus dioptimalkan. Bukan hanya parkir, tapi juga retribusi pasar dan pemanfaatan aset daerah,” pungkasnya.
(RED)
