Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

mbah semar

BERSAMA SANTRI, POLRES ACEH TIMUR TANAM JAGUNG DI LAHAN DAYAH RAUDATUR RIDHA, JULOK

Aceh Timur, Jejak - Indonesia.id | Komitmen Polres Aceh Timur, Polda Aceh dalam mendukung ketahanan pangan terus berlanjut. Kali ini, Polres Aceh Timur menanam jagung di atas lahan Dayah Raudatur Ridha seluas 2,5 Hektar yang terletak di Dusun Blang Ubit, Gampong Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Kamis, (07/08/2025) pagi.

Penanaman ini merupakan bagian dari masa tanam ke-3 sejak program ketahanan pangan dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Penanaman bibit jagung varietas Hibrida F1 secara simbolis dilakukan oleh Ps. Kabag SDM Polres Aceh Timur AKP Dasril, S.E. bersama Muspika Kecamatan Julok dan Pimpinan Dayah Raudatur Ridha Tgk. Muslem.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. mengatakan, dayah (pesantren) bukan semata tempat mencetak kader ulama, tetapi juga bisa bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat.

"Kita ingin dayah menjadi motor penggerak ketahanan pangan berbasis komunitas,” ujar Kapolres.

Lebih dari sekadar menanam, lanjut Kapolres, program ini juga ditujukan sebagai ruang pembelajaran agrikultur bagi para santri dan warga sekitar. Dengan keterampilan pertanian, mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan pertanian yang inovatif dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan nasional dari tingkat lokal. “Kami (Polri) mengajak semua pihak untuk tidak berhenti hanya di penanaman. Harus ada pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pendekatan humanis dari Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui lembaga pendidikan seperti dayah. Terang Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.

Divisi Humas Polri
Bidhumas Polda Aceh

Komisi III DPR Dukung Rotasi Polri: Penempatan Tepat, Kinerja Meningkat

Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025).

Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya. Ia juga menilai Komjen Karyoto sangat layak sebagai Kabaharkam dan Komjen Syahardiantono pas sebagai Kabareskrim.

Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung kinerja Polri, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas. “Sebagai mitra, kami siap terus melanjutkan kerja sama dengan Polri agar penegakan hukum dan keamanan semakin membaik dengan formasi baru ini. Kami yakin kinerja Polri akan semakin baik,” tutupnya. (red)

Kecurangan Beras Raup Omzet Hampir Rp5 Miliar, Polda Jabar Ungkap Praktik Curang Enam Pelaku

Bandung, Jejak - Indonesia.id | Keuntungan besar menjadi motif utama di balik praktik curang yang berhasil diungkap Satgas Pangan Polda Jawa Barat. Melalui operasi intensif di 11 lokasi, Polda Jabar berhasil membongkar produksi dan peredaran beras tidak sesuai standar mutu yang telah merugikan masyarakat dan menyesatkan konsumen.

Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan dan Dirreskrimsus Polda Jabar Wirdhanto Hadicaksono diungkap bahwa enam tersangka dari empat perkara hukum berhasil meraup omzet total hampir Rp5 miliar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Salah satu pelaku, AP, pemilik CV. Sri Unggul Keandra di Majalengka, memproduksi beras merk "Si Putih" 25 kg dengan label premium, padahal beras yang dijual tidak sesuai standar kualitas.

"Selama empat tahun beroperasi, AP berhasil meraih omzet sebesar Rp468 juta dari penjualan 36 ton beras," ujar Kabid Humas, Kamis (7/8/2025).

Sementara itu, kasus lain di PB Berkah, Cianjur, memperlihatkan skala yang lebih besar. Pelaku menjual beras bermerek “Slyp Pandan Wangi BR Cianjur” yang tidak sesuai dengan jenis yang tertera. Dalam empat tahun, produksi mencapai 192 ton dan omzet melonjak hingga Rp2,97 miliar.

Di wilayah Polresta Bandung, ditemukan delapan merek beras—termasuk MA Premium, NJ Premium Jembar Wangi, dan Slyp Super TAN—yang seluruhnya tidak memenuhi standar mutu premium. Penjualan produk ini berkontribusi pada kerugian masyarakat sebesar Rp7 miliar, menunjukkan bahwa pelaku mengambil keuntungan besar dengan menekan kualitas dan menipu konsumen.

Dalam kasus lainnya di Polres Bogor, pelaku berinisial MAN melakukan praktik repacking beras medium menjadi premium, lalu menjualnya dengan merek-merek seperti Slyp Super Gambar Mawar, Ramos Bandung, hingga BMW. Omzet yang dikantongi MAN mencapai Rp1,4 miliar sejak tahun 2021.

Barang bukti yang berhasil disita termasuk ribuan karung beras berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta hasil uji laboratorium yang membuktikan adanya pencampuran kualitas beras yang tidak sesuai standar.

Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Selain itu, 12 merek beras yang melanggar standar mutu nasional akan ditarik dari peredaran oleh Polda Jabar bekerja sama dengan instansi terkait.

"Satgas Pangan Polda Jabar mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap label dan mutu produk pangan, dan memastikan kesesuaian dengan standar nasional. Kasus ini menjadi peringatan bahwa keuntungan instan yang diperoleh dari manipulasi mutu beras akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius," ungkap Kabid Humas. (red)

Dedi Mulyadi Siap Bangun 5 Tol Raksasa di Jabar, Ini Daftar dan Manfaatnya

Bandung, Jejak - Indonesia.id | 6 Agustus 2025 — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembangunan lima proyek jalan tol besar yang akan menjadi penghubung strategis antardaerah di wilayahnya. Proyek infrastruktur ini ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2026, dan menjadi bagian dari ambisi besar Dedi untuk mewujudkan Jawa Barat terkoneksi sepenuhnya pada 2027.

Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa pembangunan jalan tol ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. “Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat—jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa—terkoneksi dengan baik, dalam keadaan mulus. Nanti itu akan melahirkan sirkulasi ekonomi,” tegas Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung.

Kelima proyek tol raksasa ini kini sedang dalam tahap persiapan, termasuk kajian teknis dan proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Berikut daftar lengkap proyek tol yang akan dibangun:

1. Tol Dalam Kota Bandung
Tol layang dalam kota ini akan membentang dari Pasteur – PHH Mustofa – Ujungberung – Gede Bage – Cileunyi. Proyek ini diyakini akan menjadi solusi utama kemacetan di Kota Bandung dengan akses cepat ke berbagai pusat aktivitas kota.

2. Tol Pasteur–Lembang
Tol sepanjang 14–20 kilometer ini dirancang sebagai akses wisata dari pusat kota Bandung menuju kawasan Lembang. Dengan tol ini, waktu tempuh Bandung–Lembang diprediksi bisa dipangkas hingga 50 persen, mendukung sektor pariwisata di utara Bandung.

3. Tol Puncak (Caringin–Cianjur)
Jalur sepanjang 51,8 km ini akan menjadi penghubung strategis antara Caringin (Bogor) hingga Cianjur. Tol ini diharapkan mampu mengurai kemacetan akut di Jalur Puncak serta memperlancar mobilitas Bogor–Cipanas–Cugenang–Cianjur.

4. Tol Sukabumi–Cianjur–Padalarang
Tol sepanjang 45 km ini menjadi penghubung penting antara kawasan selatan Jawa Barat ke Bandung dan Jakarta, mengintegrasikan Tol Bocimi dan Tol Cipularang. Jalur ini akan mempermudah distribusi barang dan mendukung pertumbuhan logistik di wilayah selatan Jabar.

5. Tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis)
Proyek tol terpanjang di Jawa Barat ini diperkirakan membentang lebih dari 206 km. Tahap awal pembangunan akan dimulai dari Gedebage–Garut–Tasikmalaya sepanjang 95 km. Nilai investasinya mencapai Rp56,2 triliun. Tol ini menjadi jalur vital yang membuka konektivitas antara wilayah timur Jabar dengan pusat kota Bandung.

Dengan proyek infrastruktur masif ini, Dedi Mulyadi berharap seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga desa, bisa merasakan manfaat pembangunan, terutama dalam hal kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Infrastruktur itu bukan sekadar beton, tapi jalur kehidupan yang mempercepat kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (red)

Presiden Prabowo: Ada Pelaku Ekonomi Hisap Kekayaan Rakyat Seperti Hisap Darah, Pemerintah Siap Bertindak Tegas

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  6 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8), melontarkan pernyataan tegas mengenai situasi ekonomi nasional. Ia menyoroti keberadaan aktor-aktor ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

“Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” ujar Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana dikutip dari NTV News.

Menurut Presiden, praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga secara sistematis memiskinkan rakyat. Ia menuding bahwa terdapat pihak-pihak yang dengan sadar mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya nasional, sambil menelantarkan kepentingan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa negara akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk melindungi rakyat dari praktik-praktik ekonomi predatoris.

“Pemerintah membuka pintu bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi syaratnya satu: kepentingan rakyat harus diutamakan,” tegasnya.

Selain mengecam praktik ekonomi eksploitatif, Prabowo juga menyampaikan pentingnya strategi pembangunan yang berbasis pada kondisi nyata dan memperkuat sektor ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor, baik swasta maupun publik, harus mengedepankan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengkaji ulang peran pelaku ekonomi besar yang tidak berpihak pada kepentingan nasional. Banyak pihak menafsirkan ini sebagai bentuk peringatan terhadap elite bisnis yang selama ini leluasa memanfaatkan celah kebijakan tanpa memberi kontribusi berarti kepada rakyat. (red)

error: Content is protected !!