Redaksi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, S.H., M.I.P. menghadiri acara Karnaval Kebangsaan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan titik start di depan Kantor Bupati Banyuwangi dan finish di kawasan Taman Blambangan. Kehadiran Dandim bersama unsur Forkopimda dan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menjaga suasana kondusif dalam rangkaian kegiatan masyarakat.

Karnaval Kebangsaan Tahun 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreasi dan keberagaman budaya yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi ruang hiburan bagi warga, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, mempererat persatuan serta memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang jalur karnaval hingga lokasi finish di Taman Blambangan Banyuwangi.

Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, S.H., M.I.P. menyampaikan bahwa Karnaval Kebangsaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat memperkuat kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

DENPASAR || Jejak-indonesia.id — Penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Nyoman Sariana terus bergulir di Direktorat Siber (Ditsiber) Polda Bali. Perkara yang tercatat dalam STPL Nomor: STPL/529/III/2026/SPKT/POLDA BALI, tertanggal 28 Maret 2026, kini memasuki tahapan pemeriksaan saksi di Subdit 1 Unit 1 Ditsiber Polda Bali, Jumat (14/8/2026).

Dalam laporan tersebut, pihak terlapor disebut sebagai Wayan Mudita alias Moyo, yang dikenal sebagai pemilik Sandbar Canggu. Proses hukum tersebut menjadi perhatian karena pelapor berharap setiap fakta, keterangan, serta bukti yang berkaitan dengan perkara dapat diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nyoman Sariana hadir memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukum dari Law Office Dewa Wiesdya dan Rekan, yakni Danabrata Parsana, S.E., S.H.

Usai menjalani pemeriksaan, Nyoman menyampaikan apresiasinya terhadap cara penyidik Ditsiber Polda Bali menangani laporan tersebut. Menurut dia, proses pemeriksaan berlangsung secara profesional dan mendalam.

Dalam pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nyoman mengaku mendapat kurang lebih 22 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut, menurutnya, menggali berbagai hal yang berkaitan dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada kepolisian.

Nyoman menilai banyaknya pertanyaan yang diajukan menunjukkan penyidik berupaya menggali secara rinci rangkaian peristiwa maupun informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.

“Kinerja Ditsiber Polda Bali patut diapresiasi. Dengan mengedepankan profesionalisme, ketelitian, dan langkah penegakan hukum yang terukur, jajaran Ditsiber terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang digital Bali tetap aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,” ujar Nyoman.

Ia berharap profesionalisme tersebut terus dipertahankan hingga seluruh rangkaian penanganan perkara selesai. Bagi Nyoman, proses hukum yang transparan dan berdasarkan alat bukti menjadi penting agar perkara dapat memperoleh kepastian hukum serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh pihak.

Singgung Dugaan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Batu Bolong

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, Nyoman juga menyinggung persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dari instansi berwenang, yakni dugaan pemanfaatan lahan di kawasan parkir Pura Batu Bolong, Canggu.

Nyoman menyebut terdapat dugaan bahwa bangunan usaha Sandbar Canggu yang dikaitkan dengan Wayan Mudita alias Moyo berdiri di bagian pojok areal parkir Pura Batu Bolong. Menurut keterangan Nyoman, areal parkir tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali.

Namun, klaim mengenai status kepemilikan lahan, dasar pemanfaatan lahan, perizinan bangunan maupun legalitas kegiatan usaha tersebut masih perlu diverifikasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah daerah, instansi perizinan, pengelola kawasan, serta pihak Sandbar Canggu agar diperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Nyoman berpandangan, apabila benar terdapat pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan usaha komersial, maka masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pemanfaatannya. Menurut dia, persoalan aset daerah tidak boleh berhenti sebatas isu, tetapi perlu diperjelas melalui dokumen resmi dan penjelasan instansi yang memiliki kewenangan.

Karena itu, ia mendorong instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan tersebut, termasuk apabila terdapat perjanjian sewa, kerja sama pemanfaatan, izin bangunan, persetujuan tata ruang maupun dokumen lain yang menjadi dasar beroperasinya usaha di lokasi tersebut.

Penelusuran terhadap persoalan lahan tersebut juga perlu ditempatkan secara terpisah dari perkara dugaan pencemaran nama baik yang saat ini sedang ditangani Ditsiber Polda Bali. Masing-masing persoalan harus diuji berdasarkan kewenangan lembaga, dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Percayakan Proses kepada Penyidik

Terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, Nyoman menegaskan dirinya memilih mengikuti seluruh mekanisme hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada penyidik.

Ia berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan tidak membangun kesimpulan mendahului hasil penyelidikan maupun penyidikan. Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses untuk membuat terang suatu perkara, bukan penetapan bersalah terhadap pihak tertentu.

Pendampingan penasihat hukum, menurutnya, juga menjadi bagian penting untuk memastikan hak-hak pelapor terpenuhi selama proses pemeriksaan.

Nyoman menambahkan bahwa dirinya siap kembali memberikan keterangan maupun menyerahkan dokumen tambahan apabila nantinya dibutuhkan penyidik.

Perkembangan perkara ini selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, serta langkah penyidik Ditsiber Polda Bali sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Wayan Mudita alias Moyo sebagai pihak terlapor berhak memberikan klarifikasi dan menyampaikan versinya atas laporan maupun berbagai dugaan yang disampaikan pelapor. Hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan laporan atau tudingan sepihak.

Ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Sandbar Canggu maupun Wayan Mudita alias Moyo juga penting untuk melengkapi informasi sehingga publik memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Kini, proses berada di tangan penyidik. Publik menunggu bagaimana Ditsiber Polda Bali menelusuri setiap keterangan dan bukti dalam perkara tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Peringatan Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter, kedisiplinan, kemandirian, kepedulian sosial, sekaligus membangun ketahanan generasi muda terhadap berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi dalam memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi KOMBES POL RACHMAT KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.M., menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin dan memiliki ketahanan diri.

“Semangat Satya dan Dharma dalam Gerakan Pramuka memiliki nilai yang sangat relevan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda harus dibekali karakter, disiplin dan ketahanan diri agar mampu mengatakan tidak terhadap narkoba.”

Menurutnya, anggota Pramuka memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari kekuatan pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap anggota Pramuka tidak hanya menjadi penerima edukasi tentang bahaya narkoba, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dan pelopor gerakan antinarkoba di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.”

Pramuka Bersinar, Bukan Sekadar Slogan

Konsep Pramuka Bersinar atau Bersih Narkoba dinilai dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan kepemudaan yang sehat.

“Pramuka Bersinar bukan sekadar slogan. Ini merupakan semangat kolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan kepemudaan yang sehat, produktif serta bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”

KOMBES POL Rachmat menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Pencegahan narkoba bukan hanya tugas BNN. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, Gerakan Pramuka, pemerintah daerah hingga masyarakat. Semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin kuat pula benteng generasi muda kita.”

Ancaman narkotika, menurutnya, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

“Kita tidak boleh membiarkan narkotika merusak masa depan generasi muda Banyuwangi. Mereka adalah aset bangsa yang harus kita jaga agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, berkarakter dan memiliki daya saing.”

Karena itu, momentum Hari Pramuka diharapkan dapat menjadi ruang untuk menanamkan keberanian mengambil keputusan yang benar serta membangun budaya hidup sehat tanpa narkoba.

“Kami mengajak seluruh anggota Pramuka di Banyuwangi untuk berani berkata tidak terhadap narkoba. Jadilah pribadi yang mampu mengambil keputusan dengan bijak dan berani mengajak lingkungan sekitar untuk menjauhi narkotika.”

KOMBES POL Rachmat juga mengingatkan bahwa Hari Pramuka hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan dalam tindakan nyata.

“Hari Pramuka harus kita maknai bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat pendidikan karakter dan membangun ketahanan generasi muda terhadap berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika.”

Ia berharap semangat “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan” dapat menjadi energi bersama dalam membangun Banyuwangi yang semakin tangguh menghadapi ancaman narkotika.

“Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan. Mari kita wujudkan semangat tersebut dalam aksi nyata dengan menjaga generasi muda Banyuwangi dari bahaya narkoba. Pramuka Bersinar, Banyuwangi Bersinar, Indonesia Bersinar.”

Dari Bumi Blambangan, semangat kepanduan diharapkan terus menjadi kekuatan positif untuk melahirkan generasi muda yang disiplin, tangguh, berkarakter, berprestasi dan berani menolak narkoba.

Selamat Hari Pramuka 2026.
Pramuka Bersinar, Generasi Emas Tanpa Narkoba! 🛡️✨

#PramukaBersinar #HariPramuka2026 #BNNKBanyuwangi #GenerasiEmasTanpaNarkoba #IndonesiaBersinar

Catatan redaksi: Kutipan pernyataan Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi di atas merupakan draft redaksional yang disusun berdasarkan tema dan materi yang diberikan, bukan transkrip pernyataan langsung yang telah diverifikasi.