Sorry, we're closed Opens Kamis at 9:00 am

Redaksi

IMG-20260429-WA0086

Sentuhan Humanis Kapolda Sumsel: Merajut Silaturahmi Kebangsaan di Ponpes Wali Songo

Redaksi 4 bulan ago

MUSI RAWAS || Jejak-indonesia.id - Polda Sumatera Selatan terus memperkuat persatuan bangsa melalui pendekatan religi yang humanis. Rabu (29/4), Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Pondok Pesantren Wali Songo, Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan santri dan Muslimat NU ini diisi dengan istighosah, tausiah kebangsaan, serta doa bersama. Agenda ini bertujuan mempererat sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta keutuhan NKRI di wilayah Sumatera Selatan.

Selain doa bersama untuk keselamatan bangsa, Irjen Pol Sandi Nugroho juga membuka ruang dialog dengan para kiai dan ulama. Hal ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelayanan kepolisian yang inklusif.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa peran tokoh agama sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Sinergi antara Polri dan ulama adalah fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para santri, untuk terus merawat kebhinekaan dan menjaga kerukunan sebagai kekuatan utama bangsa,” tegas Irjen Pol Sandi Nugroho.

Apresiasi senada disampaikan oleh Ketua PWNU Sumatera Selatan, KH. Hendra Zainuddin Al Qadar. Dalam tausiahnya, ia menilai kehadiran Kapolda mampu membangun kedekatan emosional yang positif antara Polri dan masyarakat.

"Pendekatan yang dilakukan Kapolda Sumsel menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat umat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi preventif dan preemtif Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

"Polda Sumsel akan terus mengedepankan kemitraan dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa. Kebhinekaan adalah kekuatan yang harus kita rawat bersama," ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini menjadi wujud nyata implementasi Polri Presisi yang humanis, sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Melalui sinergi yang terbangun dengan komunitas pesantren, Polda Sumatera Selatan memastikan stabilitas kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan tetap terjaga guna mendukung seluruh agenda pembangunan nasional.

IMG-20260429-WA0085

Polresta Deli Serdang Uji Kesiapan Lewat Simulasi Sispam Kota

Redaksi 4 bulan ago

DELISERDANG || Jejak-indonesia.id -  Polresta Deli Serdang mematangkan kesiapan pengamanan melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota), Rabu (29/4/2026). Digelar di Lapangan Apel Polresta Deli Serdang, latihan ini menjadi cermin keseriusan aparat dalam mengantisipasi dinamika unjuk rasa yang berpotensi berkembang di lapangan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, dan melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, TNI, dan Intansi Terkait. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa pengamanan bukan sekadar tugas kepolisian, melainkan kerja kolektif yang menuntut koordinasi solid.

Simulasi diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Mako Polresta Deli Serdang, lalu berlanjut pada skenario pergerakan massa menuju Kantor Bupati. Dalam tahap awal, aksi digambarkan berlangsung damai. Tim Dalmas awal dan negosiator tampil sebagai garda depan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka.

Namun, skenario berubah ketika massa dinarasikan tidak puas terhadap hasil audiensi. Situasi pun memanas lemparan botol dan batu, hingga pembakaran ban menjadi titik eskalasi. Pada fase ini, personel Dalmas lanjutan diterjunkan, disusul tim Penanggulangan Huru-Hara (PHH) dari Brimob Polda Sumut untuk melakukan pengendalian.

Berbagai langkah taktis diperagakan secara terukur: formasi dorong, penggunaan kendaraan taktis water cannon, hingga penanganan provokator. Di saat bersamaan, tim medis bersiaga untuk memberikan pertolongan, menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dalam setiap operasi.

Simulasi tidak berhenti pada pengendalian massa. Respons cepat ditunjukkan aparat, dengan pengejaran dan penangkapan pelaku hingga situasi dinyatakan terkendali.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, menegaskan, latihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya menguji kesiapan secara menyeluruh mulai dari personel, peralatan, hingga pola koordinasi lintas instansi.

“Melalui simulasi ini, kita pastikan seluruh unsur mampu bertindak cepat, tepat, dan profesional menghadapi setiap dinamika di lapangan,” ujarnya.

Meski demikian, pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, namun ruang penyampaian aspirasi secara damai tetap dijamin.(##Humas Polresta DS)

IMG-20260429-WA0084

Kapolda Sulsel Terima Penghargaan IKPA T.A 2025 Peringkat I dari Kapolri, Wujud Komitmen Pengelolaan Anggaran Profesional dan Akuntabel

Redaksi 4 bulan ago

MAKASAR || Jejak-indonesia.id - Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menerima penghargaan prestisius dari Kapolri atas capaian Peringkat I (Satu) Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2025 kategori Pagu Besar tingkat Polri. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Rabu (29/04/2026).

Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Polri, sebagai bentuk evaluasi atas kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian ini menunjukkan kinerja unggul Polda Sulsel dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total 36 Polda di seluruh Indonesia, Polda Sulsel berhasil menempati posisi terbaik dalam kategori pagu besar, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara.

Selain capaian tersebut, dari total 51 Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Sulsel, sebanyak 30 Satker berhasil meraih nilai IKPA 100 atau kategori sempurna. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Sulsel.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta personel yang mengemban fungsi keuangan di masing-masing Satker. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda Sulsel di bawah pimpinan Kabidkeu Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA., turut berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi.

Dengan capaian ini, Polda Sulsel diharapkan mampu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Polri.

IMG-20260429-WA0083

Ombudsman RI: Jaminan Keselamatan Transportasi Membutuhkan Solusi Sistemik

Redaksi 4 bulan ago

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Ombudsman RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan perkeretaapian di Bekasi yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus pengingat serius bahwa pelayanan publik di sektor transportasi massal bukan sekadar persoalan kasuistik, melainkan persoalan sistemik dan mendasar. Taruhannya mencakup keselamatan masyarakat, keandalan sistem, perlindungan pengguna, serta tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng yang ditemui pada Rabu (29/4/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Robert menyampaikan bahwa Ombudsman RI memandang bahwa insiden ini tidak dapat dilihat semata sebagai kecelakaan teknis operasional.

“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” tegas Robert.

Keselamatan masyarakat adalah prinsip utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kegagalan sistem yang berpotensi menimbulkan korban harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara layanan. Operator tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran operasional, tetapi wajib memastikan bahwa keselamatan pengguna menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan.

Ombudsman RI menilai bahwa insiden ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap potensi maladministrasi dalam tata kelola pelayanan transportasi. Hal tersebut dapat berupa kelalaian prosedural, lemahnya mitigasi risiko, tidak optimalnya koordinasi antarpenyelenggara, hingga potensi pengabaian terhadap standar keselamatan pelayanan. Risiko yang berulang tidak boleh dibiarkan dan harus segera dikoreksi secara menyeluruh.

Ombudsman RI menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap tindak lanjut penanganan insiden ini, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Korban dan keluarga berhak memperoleh penanganan yang cepat, kompensasi yang layak, informasi yang transparan, serta akses pelayanan tanpa diskriminasi. Masyarakat juga berhak mengetahui secara terbuka hasil evaluasi serta langkah korektif yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.

Peristiwa ini harus mendorong pemerintah, operator perkeretaapian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan, sistem pengendalian operasional, manajemen risiko, serta pola respons darurat. Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penyelesaian insiden, tetapi harus diarahkan pada reformasi sistem guna mencegah kejadian serupa terulang.

Ombudsman RI berpandangan bahwa reformasi pelayanan publik di sektor transportasi harus menempatkan pengguna sebagai pusat layanan. Modernisasi teknologi, penguatan standar keselamatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi informasi publik, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat harus menjadi agenda prioritas.

Kepercayaan publik terhadap transportasi massal hanya dapat dipulihkan apabila negara hadir secara nyata melalui pengawasan yang efektif, akuntabilitas yang tegas, dan langkah korektif yang berorientasi sistemik. Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa sesaat, tetapi harus menjadi titik balik untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi demi memastikan bahwa keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama. (*)

Anggota Ombudsman RI,
Robert Na Endi Jaweng
(0811-1058-3737)

IMG-20260429-WA0082

Selamatkan 813 Ribu Jiwa, Polda Sumut Gagalkan Peredaran 72 Kg Sabu dan 151 Kg Ganja

Redaksi 4 bulan ago

MEDAN || Jejak-indonesia.id - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan mengungkap tiga kasus besar dalam satu rangkaian operasi, Minggu (26/4/2026).

Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita puluhan kilogram sabu serta ratusan kilogram ganja dari berbagai jaringan, termasuk jaringan internasional.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang semakin kompleks.

"Dari total pengungkapan ini, kami mengestimasi telah menyelamatkan sekitar 813.000 jiwa masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras personel di lapangan serta dukungan penuh dari masyarakat dan rekan-rekan media," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan saat paparan di Mapolda Sumut, Rabu (29/4/2026).

Kasus pertama yang cukup menyita perhatian terjadi di wilayah Medan Sunggal. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang kurir lintas provinsi berinisial M asal Lhokseumawe, Aceh, dengan barang bukti 22 kilogram sabu.

"Tersangka menyembunyikan sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina hijau di dalam tangki BBM mobil Mitsubishi Triton yang telah dimodifikasi," ucap Kombes Pol Andy Arisandi.

Lebih lanjut dijelaskan, tersangka memodifikasi tangki bahan bakar menjadi tiga bagian, dengan sisi kanan dan kiri digunakan untuk menyimpan sabu, sementara bagian tengah tetap difungsikan untuk BBM guna menghindari kecurigaan.

"Untuk mengelabui petugas, kendaraan diparkirkan di sebuah mall agar terlihat seperti aktivitas warga biasa," jelasnya.

"Diketahui, tersangka sudah empat kali melancarkan aksi serupa dengan tujuan akhir Tangerang dan Palembang," sambung Kombes Pol Andy Arisandi.

Sementara itu, pada kasus kedua, petugas menangkap seorang sopir travel berinisial MA di Jalan Lintas Siantar–Parapat. Ia kedapatan membawa 151 kilogram ganja asal Mandailing Natal yang hendak dikirim ke Medan menggunakan mobil Innova Reborn.

"Berdasarkan pemeriksaan, MA mengaku ini adalah aksi ketiganya setelah sebelumnya berhasil meloloskan masing-masing 90 kg ganja," terangnya.

Pengungkapan ketiga merupakan hasil pengembangan jaringan internasional di wilayah Rokan Hilir, Riau. Dalam operasi ini, polisi meringkus tiga tersangka berinisial S, R, dan IR dengan barang bukti 50 kilogram sabu.

Jaringan tersebut diketahui menggunakan modus transaksi antar kapal di tengah laut (ship to ship) yang berasal dari Malaysia.

"Barang haram ini awalnya direncanakan mendarat di Labuhanbatu, namun karena mereka mencium pergerakan petugas, lokasi pemindahan digeser ke Rokan Hilir sebelum akhirnya kami sergap," tambah Kombes Andy.

Para tersangka yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan sopir travel itu rencananya akan membawa sabu tersebut ke Medan dan Padang untuk diedarkan.

Meski sejumlah pelaku telah diamankan, Polda Sumut menegaskan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan. Saat ini, aparat tengah memburu satu orang yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diduga sebagai pengendali utama jaringan tersebut.

Polda Sumut juga berharap upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target bebas narkoba (zero narcotics). Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap informasi terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Terbaru

IMG-20260812-WA0057

Dugaan Penyalahgunaan Distribusi Elpiji 3 Kg di Gianyar Disorot, Warga Desak Jalur Distribusi Diperiksa

Redaksi 8 jam ago
IMG-20260812-WA0046

Polres Pasuruan Gelar Edukasi Literasi AI di SMKN 1 Bangil, Bekali Pelajar Bijak Memanfaatkan Teknologi

Redaksi 11 jam ago
IMG-20260812-WA0039

Sonny T Danaparamita Ajak KTH dan UMKM Kayu Banyuwangi Jaga Hutan dari Hulu hingga Hilir

Redaksi 12 jam ago
IMG-20260812-WA0021

SVLK Bukan Sekadar Sertifikat, Pelaku Usaha Kayu Banyuwangi Didorong Tingkatkan Daya Saing

Redaksi 20 jam ago
IMG-20260812-WA0020

RESMI JADI BURON! Pemilik THM Five Stars Bali “Koko Tony” Ditetapkan sebagai DPO Bareskrim Polri

Redaksi 20 jam ago
error: Content is protected !!