We're open Closes at 5:00 pm

Redaksi

SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sibolga Salurkan 2.000 Paket Gizi Anak untuk Penyintas Banjir dan Longsor

SIBOLGA || jejakindonesia – Kepedulian terhadap pemulihan kondisi psikologis dan kesehatan anak-anak pascabencana banjir dan tanah longsor terus ditunjukkan SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sibolga. Pada Sabtu (06/12/2025), Bhayangkari kembali turun langsung ke lapangan dengan menyalurkan kebutuhan pangan anak berupa makanan ringan dan susu di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kota Sibolga.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 11.30 WIB ini melibatkan personel pengamanan yang turut memonitor setiap tahapan pendistribusian agar terselenggara secara tertib dan aman. Sebanyak 6 lokasi pengungsian menjadi titik penyaluran, yakni:

1. Jalan I.L. Nomensen Lingkungan 1 Aek Parira, Kelurahan Angin Nauli, Sibolga Utara.
2. Aula HKBP Sibolga Julu di Jalan I.L. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli.
3. SD Swasta HKBP Sibolga di Jalan I.L. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli.
4. Kantor Camat Sibolga Utara di Jalan Agus Marpaung, Kelurahan Simare-mare.
5. Jalan Murai Ujung, Kelurahan Aek Manis, Sibolga Selatan.
6. SMP Negeri 5 Sibolga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan, Sibolga Selatan.

Total 2.000 paket makanan ringan dan susu diserahkan langsung kepada anak-anak yang mengungsi bersama keluarga mereka. Bantuan ini sekaligus menjadi dukungan bagi pemenuhan kebutuhan gizi agar anak-anak tetap sehat selama berada di tempat pengungsian.

Tidak hanya fokus pada distribusi logistik, Bhayangkari bersama personel juga memastikan situasi di lapangan berlangsung kondusif. Kegiatan selesai pada pukul 14.00 WIB, dan seluruh penyaluran dinyatakan berjalan lancar tanpa kendala.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Bhayangkari dalam misi kemanusiaan ini.

“Bhayangkari kembali menunjukkan bahwa kepedulian bukan hanya berupa dukungan moral, tetapi diwujudkan secara nyata dalam pemenuhan kebutuhan penyintas, terutama anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Polda Sumut untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana,” ujar Kabid Humas Polda Sumut.

Ia menambahkan bahwa setiap upaya sekecil apa pun akan sangat berarti bagi para korban yang tengah beradaptasi dengan kondisi sulit pascabencana.

Melalui kegiatan kemanusiaan ini, SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat, terutama dalam masa pemulihan. Harapannya, bantuan ini mampu memberikan semangat, rasa aman, dan dukungan gizi yang baik bagi anak-anak selama berada di pengungsian.

Kemendagri Angkat Bicara Tanggapi Bupati Aceh Selatan Bepergian ke Luar Negeri di Tengah Bencana

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait kabar Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, sementara wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut.

“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Benni menegaskan, dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat. “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Mendagri telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi. "Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” jelasnya.

Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air. Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.

Lebih lanjut, Benni menambahkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.

Puspen Kemendagri

Wamendagri Bima Arya Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Pembinaan Olahraga

JAKARTA || jejakindonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembinaan olahraga harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Blok 10 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

“Pembinaan ini syarat utamanya adalah infrastructures. Tanpa pembinaan, tanpa infrastruktur, enggak mungkin [bisa], mau pembinaan seperti apa?” jelas Bima.

Dalam forum tersebut, Bima juga menyoroti besarnya potensi aset daerah yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembinaan olahraga. Ia mencontohkan Kota Surabaya, yang sejak masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dikenal mampu mengelola aset daerah secara optimal. Melalui pemetaan aset secara menyeluruh—mulai dari lahan kelurahan yang terbengkalai hingga lahan eks SPBU yang tidak sesuai tata ruang—pemerintah kota menertibkan dan mengelolanya kembali agar memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut Bima, praktik seperti ini perlu diperluas mengingat kebutuhan daerah yang terus berkembang. Optimalisasi aset dinilai menjadi kunci tidak hanya untuk memperkuat layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pembinaan olahraga di berbagai daerah.

“Jadi bukan hanya gedung existing, tapi lahan-lahannya yang prospektif itu bisa digarap,” ujarnya.

Bima kemudian mengaitkan pentingnya pengelolaan aset dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2 Desember 2025 antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menilai MoU ini sebagai momentum memperkuat sinergi pusat–daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara profesional. Melalui pendekatan kolaboratif, fasilitas olahraga yang selama ini kurang produktif dapat dihidupkan kembali sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Bima menekankan bahwa pembangunan sarana olahraga tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menjajaki beragam bentuk kemitraan sebagai solusi pendanaan alternatif.

“Kalau anggaran Pemda terbatas, bisa bermitra. Anggaran Pemda terbatas bisa model KPBU misalnya ya, bekerja sama dalam berbagai caranya,” ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, Bima menuturkan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, di mana Pemda bekerja sama dengan pengelola kawasan untuk mengaktivasi aset melalui penyelenggaraan Korpri Fun Night Run. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menunjukkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan ketika seluruh pihak bergerak bersama.

“Jadi ini akan memicu kolaborasi antara semua stakeholders olahraga,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Polisi Bakar Arena Sambung Ayam di Jatikalang Kecamatan Prambon

SIDOARJO || LAngkah tegas dilakukan Polresta Sidoarjo melalui kesatuan sektor Polsek Prambon menggrebek dan membakar arena sabung ayam yang meresahkan masyarakat Jatikalang Kecamatan Prambon, Jumat, 05/12/2025.

Gerak cepat dilakukan oleh Polsek Prambon setelah mendapat informasi dari warga terkait aktivitas yang sangat mengganggu dan meresahkan lingkungan.

Kapolsek Prambon AKP Sugiono SH., MH., mengatakan setelah mendapat informasi dari masyarakat, pihaknya langsung turun kelapangan.

Sayang, saat tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas sabung ayam, hanya ada perlengkapan kurungan ayam, pembatas arena, alas arena dan lain lain.

"Saya perintahkan anggota untuk memusnahkan semua fasilitas sabung ayam tersebut agar kedepan tempat ini tidak digunakan lagi,"tegas Sugiono.

Sugiono tegaskan tidak akan berkompromi terhadap kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan apalagi sampai membuat resah masyarakat.

"Sabung ayam sering dibuat arena perjudian dan hal ini sudah melanggar hukum selain itu dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh si pelaku tapi juga berdampak pada lingkungan masyarakat," jelasnya.

Sugiono juga berharap agar masyarakat tidak ragu ragu untuk melapor ke polisi terkait kegiatan kegiatan yang menggangu ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan.

"Silahkan lapor ke kami atau telpon 110, kami selalu terbuka menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat," tutupnya.

(Redho)

Wamendagri Bima: BUMD Profesional Jadi Kunci Kemandirian Daerah

SURABAYA || jejakindonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional menjadi salah satu kunci kemandirian daerah. Pasalnya, melalui pengelolaan yang profesional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditopang oleh BUMD.

“Presiden itu mentargetkan kita menjadi negara yang maju dalam waktu 20 tahun. Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi double digit selama 10 tahun. Double digit,” ujar Bima saat menghadiri Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) XV di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah saat ini terus mendorong efektivitas dan profesionalisme BUMD. Langkah itu diwujudkan, salah satunya melalui upaya pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diharapkan ikhtiar tersebut dapat memacu tata kelola BUMD yang baik melalui pengawasan dan pembinaan yang akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Bima mendorong adanya sinergi dan kolaborasi antara BUMD dan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini meliputi koordinasi yang optimal, peningkatan pelayanan, hingga penyempurnaan regulasi yang tidak tumpang tindih. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia sehingga terhindar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

“Nah karena itu, kalau sepakat itu makanya Perpamsi saya kira harus juga bisa ada dalam frekuensi yang sama, membangun sinergi dengan Kemendagri. Dan di internal juga solid,” imbuhnya.

Bima juga menyambut baik usulan dari berbagai pihak yang mendorong Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) agar tidak hanya menangani persoalan air minum, tetapi juga sanitasi hingga persampahan. Namun sebelum melakukan ekspansi layanan tersebut, Bima meminta Perpamsi memastikan soliditas jajarannya terus diperkuat. Sebab, tanpa soliditas yang kuat, organisasi rentan sulit berkembang pesat.

“Nah karena itu apabila di banyak tempat sekarang, di partai-partai politik juga sekarang, yang energi itu banyak dihemat untuk bisa fokus ke program kerja, makanya saya kira Perpamsi juga harus begitu. Harus solid, harus kompak, harus guyub, gitu ya. Supaya energi itu tidak terbuang,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Bupati Lombok Barat sekaligus mantan Ketua Umum Perpamsi periode 2021–2024 Lalu Ahmad Zaini, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!