JAKARTA || jejak-indonesia.id — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H., seorang praktisi Hukum berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menilai bahwa Cina merupakan salah satu negara yang berhasil menekan praktik korupsi secara signifikan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem hukum yang tegas, transparan, dan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap pejabat maupun masyarakat biasa.
Zuli Zulkipli, S.H menyebut, keberanian pemerintah Cina dalam menindak pelaku korupsi menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa menegakkan hukum dengan konsisten. “Di Cina, pejabat tinggi sekalipun bisa dijatuhi hukuman berat jika terbukti korupsi. Ini yang membuat efek jera dan membangun budaya bersih di pemerintahan,” ujarnya Sabtu 11 Oktober 2025.
Kendati Demikian keberhasilan Cina menciptakan sistem pemerintahan yang relatif bebas korupsi berawal dari reformasi birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah setempat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan menanamkan nilai integritas sejak dini.
Menurut Zuli Zulkipli, S.H Indonesia seharusnya dapat belajar dari pengalaman Cina dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menilai, penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan sering kali tebang pilih, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
“Jika Indonesia ingin keluar dari jerat korupsi, maka harus ada keberanian politik dan ketegasan hukum seperti di Cina. Jangan hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembenahan sistem dan budaya kerja di semua level birokrasi,” tuturnya.
Zuli Zulkipli, S.H berharap, semangat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” Tutup Zuli Zulkipli, S.H
Haris Pranatha
