BANGLI || Jejak-indonesia.id – Proyek perbaikan jaringan irigasi di Subak Tampuagan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menuai kritik keras. Pekerjaan yang dibiayai anggaran negara itu dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi petani, bahkan terkesan dikerjakan tanpa perencanaan matang.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, saat melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Sabtu (9/5/2026), menemukan sejumlah kejanggalan serius. Ia menilai pengerjaan proyek dilakukan secara tidak utuh dan mengabaikan titik-titik krusial yang justru sangat membutuhkan perbaikan.
“Pembangunan irigasi itu harus sistematis, dimulai dari hulu hingga hilir. Kalau dikerjakan sepotong-sepotong seperti ini, hasilnya tidak akan pernah optimal. Ini jelas tidak efektif,” tegasnya.
Selain metode pengerjaan yang dinilai keliru, Suastika juga menyoroti kualitas konstruksi yang dianggap jauh dari standar. Beberapa bagian saluran terlihat rapuh, sementara pembangunan senderan beton justru dilakukan pada area yang minim manfaat karena hanya mengairi lahan terbatas.
Ia juga menegaskan bahwa kendala jarak dan distribusi material tidak boleh dijadikan alasan. Menurutnya, seluruh aspek teknis termasuk logistik seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan anggaran.
“Kami tidak ingin proyek seperti ini hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil. Pengawasan harus diperketat agar benar-benar memberi manfaat bagi petani,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Kelihan Subak Tampuagan, Sirka. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah titik vital seperti terowongan yang rusak justru tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya, hingga kini air belum dapat dialirkan ke lahan pertanian karena proyek belum rampung.
Ironisnya, beredar informasi bahwa para pekerja sempat meninggalkan lokasi karena persoalan upah yang tidak sesuai. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Saat dikonfirmasi, mandor di lapangan hanya menyebut nama “APS” sebagai pihak rekanan, tanpa mampu menunjukkan dokumen resmi atau menjelaskan identitas perusahaan secara rinci. Ia bahkan menyebut pekerjaan tersebut sebagai pemeliharaan, meskipun proyek ini tercatat sebagai pekerjaan tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum tuntas.
Dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah yang bersumber dari APBN, proyek irigasi di Bangli kini menjadi sorotan tajam. Indikasi ketidaksesuaian pekerjaan dengan perencanaan memunculkan dugaan bahwa proyek ini bermasalah secara menyeluruh.
DPRD Bangli pun mendesak pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi total dan investigasi mendalam agar penggunaan anggaran negara tidak sia-sia serta benar-benar berpihak pada kepentingan petani.
