Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Tahun: 2025

Polres Gresik Bersama Forkopimda Gelar Doa Bersama Sambut HUT ke-80 RI

Gresik, Jejak - Indonesia.id |  Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Gresik bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik menggelar doa bersama di Rupatama Sarja Arya Racana Polres Gresik, Kamis (14/8/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah, TNI/Polri, ulama, dan tokoh masyarakat.

Tujuannya untuk memanjatkan rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan menjelang perayaan kemerdekaan.

Wakil Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Ia juga memaparkan sejumlah program unggulan Pemkab Gresik, di antaranya Sekolah Rakyat untuk pendidikan gratis, Koperasi Merah Putih untuk penguatan ekonomi desa, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi masyarakat.

"Kami membuka ruang masukan dari masyarakat demi kelancaran program-program ini,” ujar Wabup Asluchul Alif.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik, KH. Ainur Rofiq Thoyyib, dalam ceramah bertema “Bersatu, Berdaulat, dan Jayalah Indonesia”, menekankan pentingnya persatuan lintas sektor.

Ia mengingatkan bahwa sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Ir. Soekarno terlebih dahulu meminta pertimbangan para kiai dan tokoh masyarakat.

"Untuk menjadi negara maju, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat agar tercipta kesepahaman dan kekuatan bersama,” pesannya.

Doa bersama dipimpin oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gresik, Drs. KH. Afif Ma’sum, memohon kemajuan dan keberkahan bagi Indonesia, khususnya Kabupaten Gresik.

Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan bahwa doa bersama ini merupakan momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga kondusivitas wilayah.

“Semoga melalui kegiatan ini, kita terus bersinergi membangun Gresik yang lebih baik,” ungkap Kapolres Gresik.

Acara berlangsung khidmat dan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol komitmen Forkopimda, aparat, ulama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga persatuan menyongsong HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (red)

Janji di Atas Meterai: PBB-P2 dan NJOP Banyuwangi Aman sampai 2027

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi sepakat tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga tahun 2027. Kesepakatan itu ditegaskan dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi II dan III DPRD Banyuwangi dengan Pemkab Banyuwangi serta Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi, Kamis (14/8/2025).

Dalam Berita Acara yang ditandatangani empat pihak, tercatat bahwa sistem klasterisasi pajak akan tetap diberlakukan seperti sekarang untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemkab juga diminta segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai kepastian hukum dalam waktu 30 hari kerja.

Ketua Gabungan Komisi II dan III DPRD Banyuwangi, H.M. Ali Mahrus, S.H.I., M.H., menegaskan DPRD berpihak pada rakyat kecil.

“Kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil hanya akan menambah beban masyarakat. Kami tegaskan, sampai 2027 tidak ada kenaikan PBB-P2 dan NJOP. Ini adalah komitmen politik dan moral kami,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Syamsudin, S.E., memastikan kebijakan ini bukan sekadar janji.

“Kami akan mempertahankan sistem yang ada agar beban pajak masyarakat tetap terjangkau. Perbup sebagai payung hukum akan kami dorong rampung tepat waktu,” kata Syamsudin.

Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi, Aang Muslimin S., S.H., M.H., menambahkan pihaknya akan mengawal proses penyusunan regulasi.

“Instruksi sudah jelas. Segala proses legal formal akan kami tuntaskan agar tidak ada celah hukum yang merugikan warga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Banyuwangi, M. Haddadalwi Nasyafiallah, menyebut keberhasilan ini buah konsistensi perjuangan mahasiswa.

“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat terdengar. Kemenangan hari ini adalah kemenangan bersama, tapi kami akan tetap mengawal agar janji ini tidak diingkari,” tandasnya.

Poin-poin penting kesepakatan itu diantaranya:
1. Tidak ada kenaikan PBB-P2 hingga 2027 dengan sistem klasterisasi yang berlaku saat ini.
2. Tidak ada kenaikan NJOP hingga 2027.
3. Pemkab segera menerbitkan Perbup sebagai kepastian hukum dan administratif.
4. PMII memberi tenggat 30 hari kerja bagi Pemkab untuk menyelesaikan Perbup tersebut. (red)

Delapan PPAT Resmi Dikukuhkan, Kepala Kantah Banyuwangi Tekankan Profesionalisme dan Adaptasi Digital

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Suasana khidmat terasa di Aula Wong Agung Wilis, Kamis (14/8/2025), saat delapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) resmi dilantik oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuwangi, Machfoed Effendi, A.Ptnh.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi dunia pertanahan di Banyuwangi. Nama-nama yang dikukuhkan pada kesempatan tersebut adalah Gibtha Wilda Permatasari, S.H., M.Kn., Novia Ulfianti, S.H., M.Kn., Yudi Setyo Prayogo, S.H., M.Kn., Fendi Eka Setiawan, S.H., M.Kn., Zaldin Abdi Maulana, S.H., M.Kn., Krisna Lintang Nairpaty, S.H., M.Kn., Charisma Mohammad Rozib, S.H., M.Kn., dan Mohamad Imam Suhadak, S.H., M.Kn.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Kantor Pertanahan Banyuwangi, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Banyuwangi, serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Machfoed Effendi menegaskan bahwa PPAT memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan pertanahan, khususnya di tengah transformasi menuju era digital.

> “Perubahan layanan pertanahan yang semakin mengedepankan sistem elektronik harus direspons cepat oleh PPAT. Kami berharap seluruh PPAT yang baru dilantik mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat maupun instansi,” ujarnya.

Dengan dikukuhkannya delapan PPAT baru ini, diharapkan pelayanan hukum pertanahan di Banyuwangi semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan PPAT yang profesional juga menjadi penopang penting dalam mengawal proses peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta tanah yang sah.

Pelantikan ini menambah daftar panjang PPAT aktif di Kabupaten Banyuwangi, yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanahan. (red)

Lanal Banyuwangi Sambut Kapal Perang Amerika Serikat USS Frank Cable (US-40)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi menyambut kedatangan kapal perang Amerika Serikat USS Frank Cable (US-40) yang bersandar di Dermaga Tanjungwangi, Ketapang, Banyuwangi, Rabu (12/8/2025).

Kapal perbekalan dan perbaikan kapal selam milik Angkatan Laut AS itu akan melakukan kunjungan pelabuhan (Port Visit) selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Agustus 2025.

Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, M.Sc., memimpin langsung prosesi penyambutan, yang diawali pemasangan udeng (tutup kepala khas Banyuwangi) kepada Komandan USS Frank Cable, Capt Michael Thompson. Momen ini dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata, sebagai simbol persahabatan dan kerja sama maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Kunjungan USS Frank Cable mencakup beberapa agenda penting, antara lain pengisian ulang logistik (resupplying), pengisian bahan bakar (refueling cargo), serta crew liberty bagi ratusan awak kapal untuk menikmati waktu luang di darat.

Lanal Banyuwangi sebagai unsur pelaksana Komando Daerah Angkatan Laut V, bertanggung jawab penuh atas keamanan, kelancaran, dan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan selama kapal berada di perairan dan pelabuhan setempat.

“Seluruh prosedur keamanan dan protokol kunjungan telah kami siapkan sesuai ketentuan internasional dan aturan yang berlaku. Kami mengerahkan personel di darat dan mengoperasikan unsur Patkamla untuk pengamanan laut, bekerja sama dengan instansi terkait agar kegiatan ini berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas pelayaran maupun masyarakat,” tegas Danlanal Banyuwangi.

Kehadiran USS Frank Cable di Banyuwangi bukan hanya menjadi ajang penguatan hubungan diplomasi militer antara TNI AL dan Angkatan Laut AS, tetapi juga membuka peluang interaksi budaya, pertukaran pengalaman, dan mempererat kerja sama strategis di bidang pertahanan maritim. (rag)

Polri dan Bulog Kick-Off Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

Acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.

Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.

“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.

Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.

“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.

Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau.

“Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.

“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.

Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau.

error: Content is protected !!