Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Tahun: 2025

9.035 Personel dikerahkan untuk Amankan HUT ke-80 RI

JAKARTA || jejakindoneaia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia menurunkan 9.035 personel dalam Operasi Merdeka Jaya 2025 guna mengamankan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8). Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 400 ribu masyarakat di sejumlah titik utama Ibu Kota, seperti Monas, Istana Negara, dan sekitarnya.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan operasi ini akan mengedepankan langkah preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Operasi ini akan melibatkan 9.035 personel di lokasi-lokasi penting. Seperti Monas dan Istana dan sekitarnya, tentunya meningkatkan aktivitas masyarakat yang harus kita antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan," ujar Agus saat memimpin apel gelar pasukan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Agus meminta seluruh personel agar bersikap proaktif, responsif, dan mempersiapkan diri dengan maksimal.

"Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personil agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya perayaan kemerdekaan.

"Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan maksimal, agar pengamanan berjalan baik. Kepercayaan pemerintah terhadap Polri dan segenap pengamanan lainnya untuk mengamankan ini harus dimaknai dengan serius," ucapnya.

"Kita harus waspada terhadap setiap potensi ancaman. Pentingnya pengamanan ini menjadi pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional. Keberadaan kita semuanya di depan masyarakat harus bisa memberi rasa aman," tambah Agus.

Dalam amanatnya, Irjen Agus juga menyampaikan delapan pesan penting kepada jajarannya:

1. Siapkan mental dan fisik dengan disiplin tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Lakukan deteksi dini dengan fungsi intelijen untuk mengantisipasi semua permasalahan.
3. Laksanakan tugas dengan kebanggaan dan penuh dengan tanggung jawab.
4. Kerja sama dengan TNI dan stakeholder untuk menjaga keamanan.
5. Waspadai ancaman dan siapkan sumber daya untuk menghadapi teror dan bencana lainnya.
6. Lakukan tindakan polisi yang cepat dan tepat di lapangan.
7. Terapkan strategi penanganan yang efektif dan jaga ketertiban dengan penegakan hukum yang profesional.
8. Maksimalkan operasi menggunakan teknologi modern.

Agus Flores katakan Bukan Zamannya Lagi Slow Respon, Sanksi Sosial Medsos Menanti

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores, mengingat kembali, ini bukan zaman dulu, seenaknya tidak melayani masyarakat sungguh sungguh.

Akan tetapi Sanksi Sosial Tertinggi ada pada Medsos dan Masyarakat.

" Jangan Biasa Penyakit Dulu dibawah Zaman Sekarang, Zaman Sekarang Penguasa Medsos dan Masyarakat, " ujar Agus , Jumat (15/8) Dikantor FRN.

Diapun mengatakan zaman keterbukaan sekarang merupakan cita-cita leluhur bangsa.

Lanjut Agus Kehadiran Fast Respon Nusantara atau Tindakan Cepat Nusantara sebagai wadah yang mampu menjawab aduan masyarakat dierah Digital Bugjed Sekarang.

Menurutnya, masyarakat Indonesia dan para pelaku media sosial sangat menaruh harapan pada gerakan cepat yang responsif terhadap berbagai persoalan bangsa.

"Kadang saya berpikir, slow respon sudah tidak zamannya sekarang. Zaman sudah berubah, dan saat ini yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, tepat, dan nyata," tegas Agus Flores.

Ia juga menyoroti perubahan besar yang dibawa perkembangan media sosial. Menurutnya, pengawasan publik kini semakin kuat karena masyarakat dapat langsung memberikan penilaian melalui media sosial.

"Kebiasaan lama tidak bisa lagi diterapkan di era ini. Karena sekarang masyarakat dan media sosial sudah menjadi hakim tertinggi. Contoh yang nyata adalah bagaimana kekuatan medsos mampu mengubah arah kebijakan dan memberi dampak besar," tambahnya.

Agus Flores menekankan bahwa Fast Respon Nusantara (FRN) hadir untuk menjadi bagian dari solusi dengan mengutamakan gerak cepat dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Slow Respon Bukan Zamannya lagi, Tapi Fast Respon Sudah Didepan Kelopak Mata " tegasnya. (red)

Ketua Mahkamah Agung Apresiasi Kapolri atas Penerbitan STNK dan TNKB Khusus untuk Lembaga Peradilan

Jakarta, Jejak – Indonesia.id | Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas kebijakan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

Menurut Prof. Sunarto, inisiatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif dalam aspek registrasi kendaraan dinas, namun mencerminkan bentuk sinergi dan harmonisasi antar-lembaga negara yang mendalam dan strategis.

“Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi lintas-lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghargai peran, dan mendukung kelancaran tugas konstitusional lembaga peradilan,” ujar Ketua MA dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Penerbitan STNK dan TNKB khusus ini diinisiasi oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan operasional lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia.

Langkah ini sekaligus memperkuat identitas kelembagaan, memudahkan pengenalan kendaraan dinas resmi di lapangan, serta memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas para aparat peradilan di lapangan.

Ketua MA menegaskan bahwa harmonisasi antara Polri, Kementerian terkait, dan Lembaga Negara lainnya merupakan pondasi penting dalam menjalankan fungsi negara secara terpadu dan efektif.

“Kita harus terus menjaga dan menguatkan kerja sama antarlembaga demi mendukung supremasi hukum dan pelayanan publik yang berintegritas,” imbuh Prof. Sunarto.

Di tengah tuntutan publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum, kolaborasi yang bersifat administratif dan teknis seperti ini menjadi bagian integral dari proses modernisasi birokrasi, khususnya dalam sektor peradilan.

Penggunaan STNK dan TNKB khusus akan memudahkan identifikasi kendaraan dinas lembaga yudikatif dalam berbagai konteks, mulai dari pengawalan perkara, pengawasan ke daerah, hingga kegiatan yustisial lainnya.

Selain itu, hal ini diharapkan mampu mencegah potensi penyalahgunaan kendaraan dinas dan meningkatkan efisiensi pelaporan serta pencatatan aset negara.

Sebagai penutup, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan harapan agar langkah sinergis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan kolaboratif.

“Mari kita terus wujudkan kerja sama yang solid antara Polri, Kementerian, dan Lembaga Negara lainnya dalam rangka memperkuat sistem hukum dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara,” tutup Prof. Sunarto.

Kebijakan STNK dan TNKB khusus bagi lembaga peradilan merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan lintas sektor dapat memperkuat fungsi kelembagaan secara substansial. Langkah ini sejalan dengan prinsip good governance, serta menjadi refleksi dari kesadaran kolektif bahwa reformasi birokrasi dan penguatan sistem hukum harus dilandasi oleh semangat sinergi dan saling mendukung antar institusi negara.

 

Editor : Rhm

Dikukuhkan Bupati Ipuk, 75 Paskibraka Banyuwangi Siap Bertugas di Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Sebanyak 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dikukuhkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat malam (15/8/2025). Mereka akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, di Taman Blambangan, 17 Agustus 2025.

Pengukuhan Paskibraka dijalani seluruh anggota Paskibraka yang telah melalui pemusatan latihan selama 12 hari sejak 4 Agustus.

“Selamat. Kalian adalah putra-putri terpilih dan terbaik Banyuwangi untuk menjalankan amanah ini,” kata Ipuk.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat. Seluruh lampu pendopo dimatikan saat para Paskibraka membacakan Ikrar Putra Indonesia dengan lantang. Mereka juga tampak larut mengucapkan dan melakukan prosesi mencium bendera Merah Putih sembari diiringi lagu Padamu Negeri.

Ipuk mengingatkan bahwa misi Paskibraka tidak berhenti pada upacara peringatan kemerdekaan. Nilai nasionalisme, patriotisme, kepeloporan, dan kepemimpinan yang terbentuk harus terus hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari ini kalian dikukuhkan bukan hanya untuk gagah sehari, tetapi akan menjadi teladan sepanjang waktu,” ujarnya.

Koordinator Pelatih Paskibraka, Kapten Laut (KH) Lanal Banyuwangi, Rianto menjelaskan, formasi yang digunakan untuk pengibaran bendera tahun ini adalah formasi angka 17 dan 45.

“Ini baru pertama kali kita adakan. Mudah-mudahan ini jadi tonggak sejarah bagi mereka, dan formasi ini akan ditiru di tahun-tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Selain itu, untuk upacara penurunan bendera, formasi yang digunakan juga berbeda. Para anggota akan membentuk formasi huruf U, memberikan sentuhan unik pada prosesi penurunan bendera merah putih.

"Semoga dilancarkan sampai mereka selesai bertugas," tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Mujiono, Pj. Sekda Guntur Priambodo, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, Kajari Banyuwangi, dan perwakilan Kodim 0825 Banyuwangi.

Pada Upacara HUT ke - 80 Kemerdekaan RI bertindak sebagai pembawa baki bendera Jasmine Azzahra Adya Putri (SMA 1 Glagah)

Petugas pengerek bendera, Revalizha Nazzar Syahzidane (SMAN Glenmore); pembentang Andreas Oktaviani (SMKN Kalibaru); pengulur Andrian Edi Chandra (SMAN 1 Giri Taruna Bangsa); dan pemberi aba-aba Dinar Ayu Wulandari (SMAN 2 Taruna Bhayangkara).

Di sore hari, petugas penurunan bendera terdiri atas pengerek Muh. Darvesh Rizqy G (SMAN 2 Taruna Bhayangkara); pembentang Samuel Billy Umbu Kaleka P (SMAN 2 Taruna Bhayangkara); pengulur Firmansyah Revanliandra P (SMAN Dharussholah); pemberi aba-aba Nola Navila Nurmasari (SMAN 1 Gambiran).

Petugas pembawa baki bendera Nesya Kalista Riandini (SMAN Purwoharjo). (red)

Sambut HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Banyuwangi Gelar Jalan Sehat

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggelar kegiatan jalan sehat, Sabtu (16/8).

Acara yang berlangsung meriah ini diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Banyuwangi serta Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS).

Kegiatan jalan sehat digelar dengan rute mengelilingi area sekitar Lapas Banyuwangi. Peserta terlihat antusias mengikuti acara yang menambah semarak perayaan kemerdekaan.

Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujua untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga membentuk tubuh yang sehat dan bugar bagi seluruh pegawai.

"Selain sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia, jalan sehat ini juga menjadi ajang silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antarpegawai serta keluarga besar Lapas," ujarnya.

Usai menyelesaikan rute jalan sehat, acara dilanjutkan dengan pembagian doorprize sederhana sebagai bentuk hiburan. Hadiah-hadiah menarik dibagikan kepada peserta yang beruntung, menambah keceriaan suasana.

Melalui kegiatan ini, Lapas Banyuwangi berharap dapat terus berkontribusi dalam memupuk semangat kemerdekaan serta menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh insan Pemasyarakatan. (red)

error: Content is protected !!