Closing soon Closes at 5:00 pm

Bulan: Oktober 2025

Momen Sumpah Pemuda, Bupati Ipuk Komitmen Perluas Ruang Kreativitas bagi Pemuda Banyuwangi

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pemkab Banyuwangi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Selasa (28/10/2025). Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Upacara tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa dan ASN yang tampak mengenakan pakaian adat Suku Osing Banyuwangi. Ada pula paskibra beserta korps musik pengiring upacara.

Turut hadir, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni'mah, serta jajaran Forpimda Banyuwangi. Di antaranya Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Mohammad Puji Santoso, serta Dandim 0825 Letkol (Arm) Triadi Indrawijaya. Para veteran, ketua partai politik, organisasi perempuan juga hadir dalam kegiatan itu.

“Sumpah Pemuda adalah momentum mengingat kembali perjuangan para pemuda dalam meraih kemerdekaan. Lewat peringatan ini, sejarah tentang bagaimana para pemuda ingin menyatukan Indonesia bisa kita jadikan teladan dalam konteks kekinian,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk kembali menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk terus membuka ruang kreativitas dan partisipasi yang lebih luas bagi pemuda daerah.

Pemkab juga terus mendorong tumbuhnya ekosistem yang mendukung pengembangan talenda pemuda. Baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun pemberdayaan di desa-desa.

"Ini adalah bagian upaya untuk meneguhkan kembali semangat cinta tanah air anak-anak muda. Kita tahu saat ini banyak anak-anak muda kita yang lebih menyukai budaya luar. Maka dengan negara hadir memberikan ruang kreasi, harapannya mereka akan kembali mencintai budaya daerahnya sendiri," kata Ipuk.

Banyuwangi, imbuh Ipuk, sudah banyak menggelar program yang mewadahi kreativitas pemuda. Seperti festival musik pelajar yang memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan bakat dan minat mereka di bidang musik, festival sastra yang meningkatkan kemampuan literasi siswa, hingga festival gandrung sewu yang melibatkan ribuan penari muda dalam setiap pagelarannya.

Tak hanya itu, Banyuwangi juga rutin menggelar program inkubasi bisnis “Jagoan Banyuwangi” yang mendorong lahirnya wirausahawan muda di bidang pertanian (Jagoan Tani), digital (Jagoan digital), dan bisnis lainnya (Jagoan Bisnis).

Setiap tahun, sedikitnya ada 100 anak muda daerah yang telah memiliki rintisan usaha, didorong untuk mengembangkan usahanya melalui program tersebut. Mereka juga diberikan stimulus modal usaha senilai ratusan juta rupiah. (tfq)

Skandal KIR Siluman di Sidoarjo: Foto Diganti Nopol, Mobil PT SPT Lolos Uji Tanpa Hadir

SIDOARJO || jejakindonesia.id - Dugaan manipulasi dalam proses uji KIR kendaraan bermotor kembali mencuat di Sidoarjo. Sebuah kendaraan milik perusahaan ternama berinisial PT SPT diduga dinyatakan lulus uji KIR tanpa pernah hadir di lokasi pengujian.

Ironisnya, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan indikasi bahwa foto kendaraan hanya diganti nomor polisi (nopol) dalam sistem uji berkala. Praktik ini mengaburkan integritas data dan membuka peluang adanya permainan di balik meja.

Padahal, uji KIR merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa setiap kendaraan wajib diuji berkala untuk memastikan laik jalan dan keamanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menilai adanya indikasi penyalahgunaan wewenang di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang menaungi proses tersebut.

"Kalau benar kendaraan bisa dinyatakan lulus hanya dengan mengganti foto dan nopol, itu jelas bukan kelalaian biasa. Kami menduga ada keterlibatan pejabat di tingkat UPT yang harus segera diperiksa,” tegas Baihaki Akbar, S.E., S.H., Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia, kepada awak media Selasa (28/10/2025).

Menurut Baihaki, praktik seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam keselamatan masyarakat di jalan raya.

"Kendaraan yang tidak diuji tapi tetap beroperasi berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan. Pemerintah tidak boleh menutup mata," ujarnya.

AMI mendesak inspektorat dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Sidoarjo yang diduga mengetahui atau bahkan membiarkan praktik tersebut berlangsung.

"Kalau benar ada permainan, itu harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pembiaran di tengah upaya pemerintah membangun sistem transportasi yang transparan dan akuntabel," tambah Baihaki.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas digitalisasi e-KIR, yang selama ini digadang-gadang sebagai sistem tertutup dan bebas manipulasi.

Awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pihak Dinas Perhubungan dan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Sidoarjo terkait dugaan ini.

Utamakan Pendekatan Pembinaan, Polda Gorontalo Batalkan Penetapan Tersangka Mahasiswa

GORONTALO || jejakindonesia.id - Kepolisian Daerah Gorontalo membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah mahasiswa yang sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis di Gorontalo beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Drs. Widodo, dalam keterangan persnya pada Senin (27/10/2025).

Kapolda menjelaskan, pembatalan status tersangka ini merupakan hasil evaluasi dan koordinasi antara Polda Gorontalo bersama sejumlah Rektor Perguruan Tinggi di Gorontalo sebagai tindak lanjut penanganan kasus unjuk rasa pada Selasa (2/9/2025).

“Dalam penanganannya, perbuatan para mahasiswa ini sebenarnya telah memenuhi unsur pidana, terutama dalam kasus pembakaran fasilitas umum. Namun kami mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan sosiologis, sehingga kasus ini tidak kami lanjutkan,” ungkap Kapolda.

Kapolda menambahkan bahwa langkah tersebut diambil atas dasar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan mahasiswa.

“Kami ingin memberikan pembinaan, bukan hanya penegakan hukum semata. Harapannya, adik-adik mahasiswa ini dapat menjadi contoh bagi rekan-rekannya tentang bagaimana menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik tanpa anarkis,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda bersama para pimpinan universitas sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan pembinaan dan kemitraan antara Polri dan kampus.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro A.P., S.I.K., menegaskan bahwa Polri tidak pernah melarang aksi unjuk rasa selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Unjuk rasa adalah bentuk ekspresi aspirasi dan solidaritas dari mahasiswa. Namun perlu diingat bahwa kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.

Kabid Humas menambahkan, pada unjuk rasa yang terjadi September lalu, terdapat tiga titik lokasi aksi. Dua di antaranya berjalan kondusif, namun satu titik berujung anarkis dengan insiden pembakaran water barrier dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

“Pelaku anarkis sempat diamankan dan diproses sesuai prosedur. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, Kapolda memutuskan pendekatan pembinaan lebih tepat diterapkan, sejalan dengan konsep Polisi Sahabat Kampus,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ke depan Polda Gorontalo akan mengintensifkan kegiatan pembinaan, kunjungan, dan dialog di kampus-kampus di seluruh Provinsi Gorontalo guna mempererat sinergitas antara Polri dan civitas akademika.

Keenam mahasiswa yang sebelumnya menjadi calon tersangka masing-masing berinisial JH, FM, MR, MH, MF, dan MA, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Provinsi Gorontalo.

“Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Gorontalo dalam mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan dunia pendidikan,” tutup Kabid Humas.

Kapolda Maluku Utara Hadiri Deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Kedaton Ternate

MALUKU || jejakindonesia.id - Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, M.Si, mewakili Kapolri dalam menghadiri Deklarasi Forum Keberagaman Nusantara yang mengusung tema “Merajut Akar Bangsa, Membangkitkan Rasa Nusantara untuk Mewujudkan Indonesia Emas”. Acara tersebut digelar di Kedaton Kesultanan Ternate, Senin (27/10/2025).

Deklarasi dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Pimpinan Nasional Forum Keberagaman Nusantara, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Sultan Ternate Hidayat Mudaffar Sjah, S.IP, M.I.P, Danrem 152/Baabullah, Kajati Maluku Utara, serta berbagai tamu undangan dari lintas daerah dan elemen masyarakat.

Dalam arahannya, K.H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya merawat semangat kebangsaan dan menjaga warisan perjuangan para pendiri bangsa.

“Pendiri bangsa dalam mendirikan negara ini tidak mudah. Jika kita tidak merawat dan menjaganya, berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Ma’ruf Amin.

Ia menambahkan, keberagaman yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan kekuatan bangsa yang patut disyukuri.

“Alhamdulillah, kita mampu merawat keberagaman ini. Bahkan negara lain datang ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Mereka menganggap bangsa paling toleran di dunia adalah Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, momentum deklarasi ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat peran tokoh daerah, pemangku adat, dan para sultan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu butir penting dalam deklarasi tersebut ialah dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

K.H. Ma’ruf Amin juga menyebutkan empat bingkai utama dalam menjaga kerukunan bangsa, yakni bingkai politis, teologis, sosiologis, dan yuridis. Keempatnya menjadi pilar yang memperkuat NKRI dengan landasan Pancasila, UUD 1945, dan semangat kebangsaan.

Kapolda Banten Dampingi Wapres RI Gibran Taman Mangrove di Tangerang

BANTEM || jejakindonesia.id - Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Taman Mangrove Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada Senin (27/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Banten Andra Soni, Danlantamal III Laksamana Pertama (Laksma) TNI Uki Prasetia, Kepala Staf Kodam Jaya/Jayakarta (Kasdam Jaya) Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dan forkopimda Provinsi Banten.

Acara ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian hutan mangrove. Selain kegiatan penanaman, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar, sebagai wujud kepedulian sosial terhadap warga pesisir. Kegiatan tanam mangrove ini sebagai upaya mengembalikan ratusan ribu hektare kawasan mangrove yang telah beralihfungsi.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Banten menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas simbolik, tetapi juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.

“Penanaman mangrove ini memiliki makna yang mendalam. Selain menjaga ekosistem pesisir, kita juga menanam harapan bagi masa depan anak cucu kita. Polda Banten berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah dalam pelestarian lingkungan, karena keamanan dan kelestarian alam berjalan beriringan,” ujar Kapolda Banten.

Selain itu Kapolda Banten menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh berbagai program pelestarian lingkungan yang digagas pemerintah, baik melalui pendekatan keamanan maupun pemberdayaan masyarakat.

“Polda Banten berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung kelestarian ekosistem mangrove. Kami juga terus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan karena kelestarian alam adalah investasi untuk masa depan,” tambahnya.

Diakhir Kapolda Banten berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi dalam menjaga kelestarian alam. “Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan melestarikan lingkungan. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan,” tutup Kapolda Banten.