We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: September 2025

Palang Merah Dari Berbagai Negara Studi Kesiapsiagaan Gempa di Banyuwangi

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Sebanyak 10 anggota Palang Merah dari berbagai negara mengunjungi Banyuwangi. Mereka tertarik dengan progam kesiapsiagaan gempa (earthquake readiness/ EQR) yang dijalankan Pemkab Banyuwangi.

Mereka berasal dari Bangladesh Red Crescent Society (BDRSC), German Redcross, Hongkong Redcross, American Redcross, PMI pusat dan Delegasi International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Indonesia.

Selama tiga hari (3-5 September 2025) mereka akan melakukan studi tentang berbagai program kebencanaan, terutama gempa dengan langsung terjun ke sejumlah desa untuk melihat program EQR yang telah dijalankan

"Ada 10 palang merah dari berbagai negara ke Banyuwangi untuk tempat studi kesiapsiagaan bencana gempa. Ini kesempatan bagi PMI Banyuwangi untuk saling sharing program-program penanganan bencana lainnya juga," kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kamis (5/9/2025).

Wabup sekaligus Ketua PMI Banyuwangi Mujiono menjelaskan bahwa PMI Banyuwangi mulai menjalankan Program EQR di tahun 2019-2021 dengan dukungan dari American Redcross. Awalnya program ini merupakan program kesiapsiagaan gempa di wilayah perkotaan.

Program dilaksanakan dengan edukasi kebencanaan dan membentuk kelompok siaga berbasis masyarakat (SIBAT), pelatihan retrofitting yakni penguatan rumah agar tahan gempa tanpa membongkar bangunan utama kepada para tukang bangunan serta pembangunan rumah retrofitting.

“Program tersebut berlangsung selama tiga tahun mulai 2019-2021,” kata Mujiono.

Guna menjaga keberlangsungan program, Program EQR dilanjutkan oleh PMI Banyuwangi dengan dukungan pemkab. Program ini dilanjutkan setiap tahun mulai 2023 sampai sekarang di tahun 2025.

“Bahkan, sejak beberapa tahun lalu penanganan kebencanaan tidak hanya fokus di wilayah perkotaan saja. Namun telah menyasar wilayah rawan gempa lainnya," kata Wabup.

Mohamed Rezaul Karim, dari Bangladesh Red Crescent Society mengatakan ia sangat tertarik dengan kolaborasi antara PMI dan pemerintah. Ini sangat menginspirasi dirinya untuk bisa dilakukan juga di negaranya.

“Kami melihat adanya kerjasama yang baik antara PMI dan pemkab dalam menjalankan program. Kami di Bangladesh tidak seperti itu, apa yang dilakukan Banyuwangi perlu dicontoh,” ujar Karim.

Shelter Advisor dari Delegasi IFRC Indonesia Wahyu Widianto menyampaikan Banyuwangi menjadi daerah yang dipilih untuk dikunjungi karena memiliki program yang dinilai sukses dan bisa dijadikan rujukan belajar.

“Kami membawa rombongan Palang Merah dari berbagai negara ini karena di Banyuwangi ada hal baik yang bisa dipelajari,” ujar Wahyu. (*)

Dukung Layanan Kesehatan Banyuwangi, “Unjani Mengabdi” Cek Kesehatan Gigi Warga Desa

Dukung Layanan Kesehatan Banyuwangi, "Unjani Mengabdi" Cek Kesehatan Gigi Warga Desa

BANYUWANGI – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Jendral Ahmad Yani melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat “UNJANI Mengabdi” di Banyuwangi. Kegiatan pelayanan kesehatan gigi ini ditargetkan bisa melayani hingga 1000 pasien.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, Kamis – Sabtu, 4 - 6 September 2025 yang dipusatkan di SDN Glagah, Desa Glagah Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Pada kegiatan ini, universitas yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Darat ini akan memberi layanan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi dan mulut gratis, tindakan medis sederhana seperti pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi, serta penyuluhan kesehatan gigi yang edukatif dan interaktif.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh 64 koas (mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi) dan 20 dosen sekaligus dokter gigi sebagai supervisor pelayanan. Juga didukung oleh 134 mahasiswa kedokteran dan tenaga pendidikan sebagai panitia kegiatan.

“Layanan ini ditargetkan bisa melayanai 1000 pasien baik anak-anak dan dewasa. Kami berharap kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Rektor Unjani Prof. Dr. Agus Subagyo saat pembukaan kegiatan tersebut, Kamis sore (4/6/2025) yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Agus Sudibyo mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi aunjani adalah implementasi dari Tri Dharma perguruan tinggi.

“Kami pilih lokus di Banyuwangi karena memang tertarik dengan daerah ini. Kami ingin berkontribusi terhadap peningkatan IPM Banyuwangi khususnya di sektor kesehatan lewat layanan kesehatan gigi dan mulut,” terang Agus.

Sementara itu Bupati Ipuk menyampaikan terima kasihnya atas diselenggarakannya kegiatan “UNJANI Mengabdi” di Banyuwangi. Ipuk mengatakan bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Banyuwangi.

“Kami sangat senang dengan layanan kesehatan gigi yang disediakan untuk warga Banyuwangi. Karena menurut kami kesehatan gigi memang belum banyak yang aware, dan tentunya ini bakal sangat bermanfaat," kata Ipuk. (*)

Polresta Banyuwangi intensifkan Patroli Gabungan Skala Besar Ciptakan kondusifitas Wilayah

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Banyuwangi bersama TNI serta instansi terkait menggelar patroli gabungan skala besar pada Kamis malam (4/9/2025).

Patroli ini dipimpin Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., dengan melibatkan kekuatan personel gabungan. Rute patroli meliputi kawasan vital yang dianggap berpotensi menimbulkan kerawanan kamtibmas.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan patroli merupakan langkah preventif.

“Tujuan kami, yaitu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkap Kapolresta.

Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif menjaga wilayahnya,” tambah Kapolresta.

Sinergitas TNI–Polri dan masyarakat dalam patroli skala besar ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk menciptakan Banyuwangi yang semakin aman, damai, dan nyaman bagi seluruh warga.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat stabilitas wilayah.
“Dengan kebersamaan, Banyuwangi akan selalu menjadi tempat yang aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.

110 Warga Surabaya Ditangkap, LBH Sebut Polisi Tutup Ruang Demokrasi

SURABAYA || jejak-indonesia.id- solidaritas di Surabaya pada 29–31 Agustus 2025 seharusnya menjadi ruang demokrasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ratusan warga yang turun ke jalan menghadapi intimidasi, kekerasan, hingga penangkapan massal.

Alih-alih melindungi kebebasan berekspresi, aparat kepolisian menutup ruang demokrasi dengan tindakan represif.

“Setidaknya 110 orang ditangkap hingga 31 Agustus 2025,” ungkap Habibus Shalihin S.H., Direktur LBH Surabaya bersama Tim Advokasi untuk Rakyat Jawa Timur (TAWUR) dalam keterangan persnya.

Dari jumlah itu, 80 orang ditahan di Polrestabes Surabaya, sementara 30 orang lainnya di Polda Jatim. Hingga kini, masih ada 22 orang yang tidak jelas keberadaannya.

Ketiadaan transparansi dari pihak kepolisian membuat banyak keluarga korban kebingungan mencari informasi.

“Orang tua datang ke kantor polisi, tapi jawabannya simpang siur. Anak mereka ditangkap, tapi tidak tahu di mana ditahan,” tandasnya.

Tidak berhenti pada orang dewasa, aparat juga menyeret sedikitnya delapan anak di bawah umur. Mereka ditahan dan diperiksa di Polrestabes Surabaya sebelum akhirnya dipulangkan.

Bagi Tim Advokasi, ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Menangkap anak dalam aksi damai jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini melanggar hukum,” tegasnya.

Selain penangkapan, banyak demonstran melaporkan dipukul, diintimidasi, hingga kehilangan barang pribadi seperti ponsel dan motor. Beberapa mengalami luka fisik dan trauma psikis.

Habibus, juga menyoroti penggunaan dokumen ilegal berupa “klarifikasi” atau “interogasi” yang tidak dikenal dalam KUHAP.

“Prosedur ini membuka ruang kriminalisasi tanpa dasar hukum yang sah,” paparnya.

Bahkan, akses bantuan hukum pun dihalangi. Tim Advokasi sempat berjam-jam ditahan di pos penjagaan sebelum bisa mendampingi klien.

Padahal, KUHAP dan UU Bantuan Hukum menjamin hak tersangka untuk didampingi pengacara sejak awal pemeriksaan.

Represi tidak berhenti di jalanan. Pola kriminalisasi juga menyasar individu yang bersuara di media sosial. Status kritis bisa dijadikan alasan pemidanaan dengan UU ITE, meski tanpa bukti permulaan yang kuat.

“Pemidanaan atas ekspresi digital bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, dan putusan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Habibus menegaskan bahwa aparat kepolisian telah melanggar konstitusi, hukum nasional, hingga perjanjian internasional. Mereka menyerukan enam poin desakan, di antaranya:

1. Mengutuk kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat.
2. Mengecam penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi warga.
3. Mendesak Kapolri membebaskan masyarakat yang ditahan tanpa prosedur.
4. Memulihkan dan memberi rehabilitasi bagi korban kekerasan aparat.
5. Mendorong lembaga pengawas negara melakukan investigasi independen.
6. Meminta pemerintah tidak abai terhadap tuntutan rakyat.

Habibus menutup rilisnya dengan pesan tegas: “Polisi adalah penegak hukum, bukan penguasa. Setiap perkara harus ditangani dengan hukum dan penghormatan HAM, bukan represi yang melanggengkan ketidakadilan dan mempersempit ruang demokrasi.” pungkas Direktur LBH Surabaya.

Aliansi TAWUR Jatim:
– LBH Surabaya,
– LBH Pos Malang,
– SCCC,
– Savy Amira, Walhi Jatim,
– AJI Surabaya,
– LBH Berapi,
– LBHAP PD
– Muhammadiyah Surabaya,
– PBH Peradi,
– PusHam Surabaya.
(Redho)

AMI Teguhkan Dukungan, Polri Tak Sendiri Hadapi Anarkisme

JAKARTA || jejakindonesia.id  - Dukungan terhadap jajaran kepolisian terus mengalir pasca insiden pembakaran Polsek Tegalsari beberapa waktu lalu. Sejumlah karangan bunga menghiasi halaman Mapolrestabes Surabaya, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Salah satu elemen yang turut menyampaikan dukungan adalah Aliansi Madura Indonesia (AMI). Organisasi masyarakat tersebut mengirimkan karangan bunga berisi pesan moral dan semangat untuk para anggota Polri yang bertugas di Surabaya.

“Karangan bunga ini adalah bentuk dukungan moral kami kepada Polrestabes Surabaya, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Madura dan AMI selalu berdiri bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, saat ditemui di Surabaya, Jumat (5/9/2025).

Menurut Baihaki, keberanian aparat Polri dalam menjaga kondusifitas wilayah patut diapresiasi. Ia menegaskan, peristiwa pembakaran Polsek Tegalsari harus menjadi pelajaran bersama bahwa tindakan anarkis tidak boleh dibiarkan berkembang di tengah masyarakat.

“Polri adalah benteng penegakan hukum. Dukungan dari masyarakat menjadi penting agar aparat tidak merasa sendiri dalam menghadapi tekanan dan ancaman,” tambahnya.

Selain dari AMI, dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, komunitas pemuda, hingga organisasi sosial di Surabaya. Pesan yang disampaikan dalam karangan bunga rata-rata senada mendukung langkah tegas Polri dalam menjaga keamanan serta menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfie, melalui kasi humas AKP Rina menyampaikan apresiasinya atas dukungan masyarakat. Menurutnya, karangan bunga yang memenuhi halaman Mapolrestabes, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim menjadi penyemangat baru bagi seluruh anggota.

“Dukungan ini sangat berarti bagi kami. Polrestabes Surabaya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, melayani, melindungi, dan menegakkan hukum,” ujar Rina.

Fenomena kiriman karangan bunga sebagai simbol dukungan terhadap Polri sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Brebes, Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian di tengah situasi yang penuh dinamika.

error: Content is protected !!