SORONG || Jejak-indonesia.id – Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Papua Barat Densus 88 Antiteror Polri bergerak cepat membentengi generasi muda dari ancaman radikalisme digital. Bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Satgaswil menggelar rapat koordinasi (rakor) krusial untuk menangani Anak yang Membutuhkan Perhatian Khusus (AMPK) yang terpapar konten dalam grup media sosial True Crime Community (TCC).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada Senin (29/6/2026) pukul 10.00 WIT ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Dr. Amatus Turot, S.Hut., M.Si. Rakor ini dihadiri oleh lintas instansi penting, di antaranya Kasatgaswil Papua Barat Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Gede Suardana, S.Pd., M.M., Plt. Kepala Dinas Pendidikan Andreas Taa, M.Sos., Kepala Dinas PPA Fery Fatem, serta perwakilan Dinas Kominfo Yohanes C. Matituna.
Alarm Bahwa Komunitas Digital Menjadi Alat Perekrutan
Dalam diskusi intensif tersebut, para pemangku kebijakan membunyikan alarm peringatan terkait fenomena mengkhawatirkan penyalahgunaan media sosial pada anak. Berdasarkan temuan di lapangan, kelompok kriminal kini marak memanfaatkan ruang digital sebagai ruang perekrutan baru. Konsumsi konten kekerasan yang tanpa filter memicu doktrinasi berbahaya, yang mendorong anak-anak melakukan aksi kriminalitas di dunia nyata.
Menyikapi ancaman ini, Kasatgaswil Papua Barat Kombes Pol. Gede Suardana menegaskan kembali tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Densus 88 dalam menanggulangi IRET (Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme). Penanganan AMPK yang menjadi korban doktrin digital kini menjadi salah satu prioritas sinergi di lapangan.
Langkah Nyata Lewat Rencana Aksi Daerah
Sebagai fondasi hukum dan taktis, pertemuan ini membahas implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE). Langkah preventif ini akan segera diturunkan ke tingkat lokal melalui pembentukan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE), khususnya untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Tak berhenti di ruang rapat, Satgaswil Papua Barat dan Pemkab Sorong langsung menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Agenda berikutnya akan berfokus pada pematangan mekanisme regulasi serta penanganan teknis di lapangan demi menyelamatkan masa depan anak-anak Papua dari jerat ekstremisme digital.
