BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Berbicara kabupaten Banyuwangi sangat kompleks hiruk pikuk, baik dari sisi birokrasi, politik dan konspirasi. Akhir – akhir ini menjelang peluncuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Kabupaten Banyuwangi 2026. Kondisi keuangan negara yang melakukan efisiensi tentu sangat berdampak pada keuangan daerah.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi awalnya diangka kisaran 3 triliun, kini di tahun 2026 menurun menjadi 2,9 triliun. Efisiensi anggaran tentunya tidak hanya diterima oleh kabupaten Banyuwangi, tapi semua daerah tentu merasakan dampak tersebut.
Kondisi keungan daerah yang tidak bisa dikatakan tidak stabil, dengan luas wilayah kabupaten banyuwangi kurang lebih 5.782,50 km persegi atau ( 578.250 hektare ) menjadikan kabupaten Banyuwangi yang bisa dikatakan terluas di Jawa Timur. Total Panjang jalan berdasarkan sumber : jatim.bps.go.id adalah 2.985 kilometer yang terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu jalan kabupaten kurang lebih 2.771kilometer, jalan nasional kurang lebih123 kilometer dan jalan provinsi kurang lebih 91 kilometer. Tentu pemerintah kabupaten Banyuwangi memiliki target dalam setiap tahunnya untuk menyelesaikan pembangunan maupun perbaikan jalan yang begitu panjang.
Efisiensi anggaran secara nasioanal, tentu sangat berdampak terhadap berlangsungnya pembangunan di daerah. Banyak yang menyuarakan agar kebijakan ataupun keputusan Bupati Ipuk harus tepat dan tidak melanggar hukum. Namun saat anggaran tidak memungkinkan dan pembangunan diharuskan berjalan maksimal, sama halnya menekan Bupati untuk mencari celah melanggar hukum. Tentu tidak mudah menjadi Bupati yang bijak, adil, dan setiap putusannya yang populis, apalagi dengan geografis wilayah yang begitu luas.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga sepatutnya gencar memberikan edukasi pada masyarakat luas setiap tahunnya apa yang dipriorotaskan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan seberapa besar pencapaiannya. Hemat penulis ini sangat penting, contoh persoalan jalan masyarakat pada umumnya memahami bahwa semua jalan itu adalah kewenangan kabupaten, padahal ada provinsi dan nasional.
Berharap Banyuwangi bisa lebih berkembang dan maju lebih pesat adalah hal yang baik dan harapan semua elemen masyarakat Banyuwangi. Pemerintahannya harus lebih terbuka kaitan anggaran, masyarakatnya juga harus seirama dengan pemerintahannya untuk bersinergi membangun Banyuwangi. Bupati Ipuk perlu dikritisi untuk kinerja yang kurang maksimal, namun Bupati Ipuk juga perlu diapresiasi atas kinerja yang sudah dijalankan dan berdampak langsung pada masyarakat. Kritik yang objektif berujung solusi untuk masyarakat Banyuwangi bukan berakhir pada transaksi proyek yang mengkonspirasikan masyarakat.
Veri Kurniawan S.ST.,S.H ( Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA )
