Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Polri

Diprediksi Meningkat, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Antisipasi Mobilitas Masyarakat

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini diprediksi meningkat signifikan. Sekitar 143,9 juta orang atau 50,8 persen dari total penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan pada periode Lebaran 2026.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik yang diperkirakan mulai meningkat pada 16 Maret 2026 mendatang.

Selain itu, Pemda juga diminta memastikan kesiapan infrastruktur serta moda transportasi, baik darat maupun laut, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

“Pemerintah daerah juga ditekankan tentang pentingnya pengawasan tetap terhadap operasional angkutan laut, sungai, dan danau,” kata Wiyagus saat Rapat Koordinasi Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, kelancaran arus mudik ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Pasalnya, mobilitas masyarakat yang tinggi dalam waktu bersamaan berpotensi memengaruhi distribusi logistik.

Karena itu, Pemda diminta mengantisipasi potensi gangguan distribusi, khususnya di wilayah yang menjadi jalur utama pergerakan maupun simpul distribusi logistik.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga mengingatkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah agar berperan aktif menjaga kelancaran mudik sekaligus memantau dan mengendalikan inflasi menjelang hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Pak Menteri menekankan pada seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten[/kota], agar menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan makanan pokok dan juga kelancaran distribusi bagi masyarakat,” imbuhnya.

Puspen Kemendagri

Amankan Mudik 2026, Polres Pasuruan Kerahkan Personel Gabungan dalam Ops Ketupat Semeru

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Polres Pasuruan mengerahkan personel gabungan dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Operasi Ketupat Semeru 2026. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel gelar pasukan di Lapangan Apel Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Kamis (12/3/2026) pagi.

Apel dipimpin langsung Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, unsur Forkopimda, perwakilan TNI, instansi pemerintah, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pasuruan melakukan penyematan pita tanda dimulainya Operasi Ketupat Semeru 2026 kepada perwakilan personel sebagai simbol kesiapan pengamanan Lebaran.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan apel gelar pasukan menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh personel maupun sarana dan prasarana yang terlibat dalam pengamanan Lebaran.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan kami bersama TNI dan seluruh stakeholder untuk memastikan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik.

Operasi Ketupat 2026 akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres Pasuruan disebutkan bahwa momentum Idul Fitri merupakan agenda nasional yang selalu diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Karena itu, aparat diminta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kejahatan konvensional, premanisme, balap liar hingga konflik antar kelompok masyarakat.

Selain pengamanan arus lalu lintas, petugas juga diminta melakukan patroli rutin di titik-titik rawan serta melakukan pendataan rumah kosong yang ditinggalkan pemudik. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan penitipan kendaraan di kantor kepolisian guna meningkatkan rasa aman selama mudik.

Apel gelar pasukan diikuti sejumlah unsur pasukan gabungan, di antaranya personel Polres Pasuruan, Kodim 0819/Pasuruan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Dinas Perhubungan, Senkom, hingga perwakilan BPBD Kabupaten Pasuruan.

Usai apel, Kapolres Pasuruan bersama Forkopimda melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kesiapan personel yang akan dilibatkan dalam Operasi Ketupat Semeru 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti hasil Operasi Keselamatan, Operasi Pekat Semeru 2026 serta Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) menjelang pelaksanaan operasi pengamanan Lebaran.

Kapolres Pasuruan berharap dengan keterlibatan seluruh unsur dan dukungan masyarakat, pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan aman dan kondusif.

“Kami berharap masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman, serta perjalanan mudik berlangsung lancar,” pungkasnya.

Polres Sampang Tegaskan 2 Pemuda yang Ditangkap Bawa Ekstasi Telah Diserahkan ke Panti Rehabilitasi

SAMPANG || Jejak-indonesia.id - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sampang mengamankan Dua pria berinisial atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ekstasi (Inex) pada Kamis (5/3/2026) dini hari.

Dua pria berinisial LH (20) dan AR (36) diamankan petugas di jalan Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Kasat Resnarkoba Polres Sampang, Iptu Yuda Julianto mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan kedua pria tersebut terbukti sebagai pengguna narkotika dan tidak ditemukan bukti sebagai pengedar.

"Kami memastikan penanganan kasus tersebut telah berjalan sesuai prosedur,"tegas Iptu Yuda, Rabu (11/3/26).

Dari hasil penanganan tersebut, pihak Satresnarkoba Polres Sampang berkoordinasi dengan Tim terdiri dari unsur BNN, Wassidik Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, Kejaksaan, serta tim medis.

"Berdasarkan hasil Tim Assessment Terpadu (TAT), kedua tersangka diputuskan untuk dilakukan rehabilitasi," jelas Iptu Yuda.

Namun, belakangan beredar kabar bahwa keduanya dilepaskan setelah membayar uang tebusan sebesar Rp100 juta.

Kasat Resnarkoba Polres Sampang menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar (hoax).

Menurutnya, penyidik dalam proses penanganan perkara sudah melalui tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP), hingga akhirnya kedua tersangka diputuskan untuk menjalani rehabilitasi.

"Kami yang mengantarkan langsung ke Kantor BNN pada Jumat (6/3/2026), dan menyaksikan penyerahan tersangka dari BNN ke panti rehabilitasi," tegasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji menambahkan agar masyarakat lebih bijak dalam menanggapi informasi baik itu secara langsung maupun dari media sosial.

"Alangkah baiknya kita komfirmasi dulu sebelum kita menyebarkan kabar berita," tutup AKP Eko. (*)

Operasi Ketupat 2026: Kolaborasi Lintas Kementerian Integrasikan Rekayasa Lalu Lintas dan Strategi Tol Fungsional

JAKARTA || Jejak-indoneasia.id – Pemerintah memprediksi arus mudik Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari berbagai instansi terkait.

Dalam pemaparannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Melalui Kebijakan seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap pada ruas jalan tol maupun ruas jalan non tol, kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi rasio volume kendaraan agar tetap di bawah ambang batas kemacetan. Sebagaimana penegasan Wakapolri dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Rabu (11/3)

"Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur. Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka."

Sisi teknis kepolisian diperkuat dengan dukungan masif dari sektor infrastruktur. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh.

"Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak," ungkap AHY.

Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga. Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.
Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman.

Mudik Lebaran 2026: Polri Kerahkan 161 Ribu Personel, Layanan Darurat 110 Jadi Kunci Respons Cepat bagi Pemudik

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Dedi Prasetyo Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.