Peristiwa

JAKARTA || jejakindonesia.id – H.Hercules R Marshal Ketua ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dan Sekretaris jenderal DPP Partai Nusantara Bersatu Muhammad Darmin Ali teken kesepahaman bersama untuk Indonesia Jaya dengan menjadi nahkoda Partai berlambang Garuda Merah Putih. Sabtu dini hari (18/10/2025).

Penandatanganan kesepakatan tersebut digelar dalam rapat terbatas di Kantor DPP Grib Jaya Kedoya Jakarta Barat.

“Bertepatan dengan ulang tahun Presiden R.I H. Prabowo Subianto, rapat terbatas kami menghasilkan sebuah kesepahaman bersama untuk Indonesia Jaya dengan menunjuk H Hercules R Marshal sebagai Nahkoda Partai berlambang Garuda Merah Putih tersebut,”ujar M.Darmin Ali.

Sekjen DPP Muhammad Darmin Ali mengatakan penandatanganan tersebut digelar dalam rapat terbatas,”Cita – cita bersama akan hadirnya Bangsa dan Negara yang kokoh dan berdikari adalah moto terbesar yang berlandaskan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pluralisme Bangsa Indonesia,”ujarnya.

Kata dia Partai Nusantara Bersatu akan berjalan selaras dengan pemerintah saat ini, demi mewujudkan Indonesia Jaya, rakyat makmur dan sejahtera.

Sementara itu dalam sambutannya ditengah rapat terbatas H. Hercules yang tidak lain adalah pimpinan Ormas Grib Jaya tersebut sangat menyambut baik datangnya cinta dan cita Kebangsaan bersama Visi dan Misi pada Partai Nusantara Bersatu.

Turut hadir adalah ketua DPW PNB DKI Jakarta bung Ahmad Zain yang didampingi Sekretarisnya, persiapan Menuju Rapimnas dari 38 Provinsi. Ketua Umum DPP Partai Nusantara Bersatu menyatakan kesiapannya sekaligus Peresmian Kantor DPP di bilangan Kuningan Jakarta. Sampai berita ini diturunkan bahwa Rapat terbatas dimaksud sementara berlangsung hingga dini hari.

AMBON || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka secara resmi Festival Benteng Victoria Tahun 2025 di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Jumat (17/10/2025). Festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya serta mendorong pariwisata di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Bima Arya mengapresiasi rencana pemerintah daerah (Pemda) setempat bersama Kementerian Kebudayaan untuk merevitalisasi Benteng Victoria melalui pemugaran. Ia menilai, penataan ulang benteng bersejarah tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk menghidupkan kembali ingatan tentang peradaban dan warisan sejarah yang dimiliki Maluku.

Ia menegaskan bahwa Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki modal utama berupa sejarah panjang serta kebudayaan yang beraneka ragam. Menurutnya, wilayah ini menyimpan banyak cerita, inspirasi, dan warisan turun-temurun, tidak hanya dari keindahan alamnya yang memesona, tetapi juga dari kekayaan budaya, kuliner, serta nilai-nilai luhur yang hidup di dalamnya.

“Setiap kota punya identitas, tapi tidak setiap kota itu punya karakter,” ujarnya.

Ia menambahkan, Maluku dan Ambon bukan hanya sekadar nama, tapi menyangkut karakter dan budaya yang luar biasa. “Tidak ada bangsa yang besar di muka bumi ini, tidak ada kota, wilayah yang maju di dunia ini tanpa peradaban dan kebudayaan yang kokoh dan kuat, tanpa adanya kebudayaan yang mempersatukan warganya,” ujar Bima.

Bima menjelaskan, Benteng Victoria memiliki nilai strategis sebagai simbol peradaban dan titik temu sejarah. Karena itu, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan kementerian/lembaga terkait perlu merumuskan langkah-langkah pemanfaatan hasil revitalisasi agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara bertahap.

Bima pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang menjadi agenda budaya berskala nasional maupun internasional.

“Semoga tahun depan acaranya lebih meriah, tahun-tahun berikutnya bisa mendatangkan wisatawan yang ujung-ujungnya akan memberikan kesejahteraan bagi warga yang ada di Maluku dan Ambon,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara pembukaan Festival Benteng Victoria ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Maluku Dody Wiranto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

Puspen Kemendagri

WAMENA || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan pembangunan “Aula Prabowo Subianto” di Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman Sinakma Wamena segera dimulai. Pembangunan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sarana pendidikan dan pembinaan karakter di wilayah Papua.

Kunjungan kerja Ribka ke STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (17/10/2025), menjadi tindak lanjut janji Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat berkunjung bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Agustus lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan meluruskan miskomunikasi yang sempat muncul di lapangan.

“Jadi kita coba luruskan pemahaman yang terjadi miskomunikasi dalam rencana pembangunan di STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma Wamena. Pak Menteri PKP itu menginginkan ada tiga program utama. Pertama, pembangunan aula yang akan diberi nama Aula Prabowo Subianto,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan akan melibatkan putra-putri asli daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ia pun menekankan kualitas desain karena proyek ini membawa nama Presiden. Selain aula, Menteri PKP juga memberikan dukungan untuk penguatan GMKI dan perbaikan simbol keagamaan di Wamena.

“Satu lagi beliau beri tugas kepada saya untuk mengawal GMKI. Saat makan malam waktu itu, mahasiswa datang dan Pak Menteri PKP langsung memberikan bantuan rencana pembangunan kantor sekretariat GMKI, kemudian bantuan memperbagus tugu salib sebesar Rp1 miliar, dan selanjutnya bantuan untuk STA/SMTK ini sebesar Rp3 miliar,” lanjutnya.

Ribka menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang memfasilitasi pertemuan dengan pihak sekolah guna penyamaan persepsi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Kita sudah menyamakan persepsi dan bertemu dengan dewan guru. Semuanya sudah jelas dan kami akan segera melaporkan kembali kepada Bapak Menteri untuk tindak lanjut selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan teologi di wilayah pegunungan tengah Papua. Ia menyebut, kehadiran Wamendagri mempercepat koordinasi pembangunan.

“Sore hari ini bertepatan dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri di kompleks STA/SMTK Tom Bozeman Wamena, kami bertemu dengan staf dan akademisi di STA/SMTK. Kami sedang membahas penempatan lokasi pembangunan aula gedung yang diberikan oleh Pak Menteri PKP,” ungkapnya.

Adapun Kepala Sekolah STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma Wamena Hosea Murip juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan pemerintah.

“Saya sebagai pimpinan sekolah STA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah membantu kami untuk membangun aula, dan juga kepada Ibu Wamendagri, serta Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan dan perhatian bagi sekolah teologi kami di Sinakma,” ucapnya.

Ia menegaskan, bantuan pembangunan ini sangat berarti bagi keberlangsungan pendidikan teologi dan pelayanan gereja di wilayah pegunungan tengah Papua.

“Atas nama gereja dan sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah membantu kami. Pembangunan aula dan perumahan bagi murid-murid kami akan menjadi berkat besar bagi generasi penerus di Tanah Papua,” tutupnya.

Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan berbasis iman di Papua, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah pegunungan.

Puspen Kemendagri

MALANG || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk menyukseskan program tiga juta rumah. Menurutnya, program tersebut sangat mulia karena menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Dalam kesempatan itu, Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyapa masyarakat dan meninjau langsung lokasi perumahan.

Mendagri menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah berulang kali menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, di antaranya program Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, Kampung Nelayan, serta program prioritas lainnya. Karena itu, ia mengajak seluruh Pemda untuk memberikan dukungan nyata agar program tersebut dapat terealisasi secara optimal.

Dari sisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mendagri menegaskan bahwa pihaknya juga telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Itu sangat membantu sekali. Tujuannya supaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang bangun rumah, renovasi rumah, sepanjang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, itu bebas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membangun sistem pelayanan perizinan PBG yang cepat dan efektif. Ia mencontohkan inovasi layanan perizinan yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, di mana proses penerbitan PBG dapat diselesaikan hanya dalam waktu 15 menit.

“Kami menyaksikan langsung [layanan penerbitan PBG selesai dalam] 15 menit itu. Surabaya, Pak Wahyu (Wali Kota Malang) 15 menit PBG-nya, kami tunggu dengan Pak Ara. Paling cepat yang pernah kami temukan,” sambung Mendagri.

Ia berharap, kualitas pelayanan serupa dapat ditiru dan diterapkan secara lebih luas oleh Pemda lainnya. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan mudah akan mempercepat realisasi program perumahan rakyat serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tapi sekali lagi, Pak Menteri Perumahan, Pak Ara enggak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itulah kami mutar ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan dukungan juga oleh Pemda, oleh perbankan, oleh para pengembang, kontraktor, [agar] semua diberikan kemudahan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Proyek pembangunan Jaringan Irigasi Tersier “asal jadi” dari dinas pertanian dan pangan kabupaten Banyuwangi di Kelurahan Banjarsari yang dikerjakan oleh CV Sumber Artha Kalandra diduga tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pihak tim investigasi media pada Sabtu 18 Oktober 2025, menemukan bukti pekerjaan proyek pembangunan jaringan irigasi tersier tanpa melakukan pemasangan pondasi dan tinggi bangunan dengan rata rata mulai dari pasangan bawah sampai Finishing tinggi bangunan hanya 60 cm dengan Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya, seperti penggunaan matrial berupa pasir campur tanah.

Diduga lemahnya pengawasan dinas terkait, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dan pengerjaan yang tidak mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat, sehingga pihak berwenang perlu melakukan kroscek dan tindakan perbaikan, serta meningkatkan pengawasan ke depan.

Pekerjaan proyek pembangunan jaringan irigasi tersier dikerjakan oleh CV Sumber Artha Kalandra diduga mengakibatkan kerugian uang Rakyat dan Negara senilai kurang lebih Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Jika proyek tidak dikerjakan sesuai standar, maka dapat berpotensi merugikan keuangan negara dan tidak memberikan manfaat optimal bagi petani sebagai penerima manfaat utama.

Proyek tidak dikerjakan sesuai RAB atau spesifikasi teknis, meskipun anggarannya jelas, tetapi pelaksanaannya asal-asalan dan
lemahnya pengawasan oleh pihak dinas terkait atau pengawas lapangan,”ungkap Kelompok tani

Atas kejadian tentang hal tersebut diatas sehingga bangunan tidak berkualitas baik alias jelek, ujar Masyarakat kelompok tani saat di wawancarai tim investigasi media di lapangan

Pihak berwenang, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, mendesak dilakukannya kroscek dan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Jika ditemukan pelanggaran, pelaksana proyek diminta untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Pentingnya bagi dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan agar proyek-proyek serupa di masa mendatang dapat dikerjakan sesuai standar dan aturan yang berlaku. (Nur Hakim)