Berita

BANDUNG || Jejak-indonesia.id - Kapolda Bali menghadiri acara Bali Nusra Awards 2026: Anugerah Inovasi dan Kontribusi untuk Bali dan Nusa Tenggara yang digelar di The Trans Resort Bali. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Bali menerima penghargaan dalam Anugerah Figur Akselerator Kemajuan kategori Penguatan Pengawasan dan Penindakan Warga Negara Asing.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Polda Bali dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepercayaan publik, khususnya dalam pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Bali.

Usai menerima penghargaan, Kapolda Bali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada detik.com atas penghargaan yang diberikan kepada Polda Bali.

“Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada detik.com atas penghargaan yang diberikan kepada kami melalui Anugerah Figur Akselerator Kemajuan pada kategori Penguatan Pengawasan dan Penindakan Warga Negara Asing,” ujar Kapolda Bali.

Kapolda Bali juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan kedua yang diterima, setelah pada tahun 2025 lalu Polda Bali juga memperoleh penghargaan Figur Akselerator Kemajuan kategori Tokoh Pengaman Pariwisata Bali dalam ajang Detik Bali Awards 2025.

Lebih lanjut, Kapolda Bali menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata-mata penghargaan individual, melainkan bentuk apresiasi kolektif kepada seluruh jajaran Polda Bali.

“Penghargaan ini bukanlah penghargaan individual bagi saya, melainkan merupakan penghargaan kolektif kepada Polda Bali atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh personel Polda Bali bersama TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku industri pariwisata, serta seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen yang sama untuk menjaga Bali tetap aman, tertib, dan menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ungkapnya.

Kapolda Bali menekankan bahwa sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional, keamanan merupakan syarat utama yang harus terus dijaga. Menurutnya, menjaga keamanan Bali tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan dunia terhadap Bali.

“Para wisatawan memang datang karena keindahan Bali, tetapi mereka pasti akan kembali lagi ke Bali karena keamanan dan kepercayaan yang mampu kita jaga bersama,” tegas Kapolda Bali.
Ke depan, Polda Bali bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inovasi, termasuk optimalisasi website Cakrawasi, Command Center Polda Bali, serta penguatan sistem pelayanan dan pengawasan berbasis digital lainnya.

Dalam ajang Bali Nusra Awards 2026 tersebut, tidak hanya Kapolda Bali yang menerima penghargaan. Kapolres Tabanan juga menerima penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan kategori Fasilitator Penyelesaian Konflik Berbasis Musyawarah. Sementara itu, Kapolres Gianyar menerima penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan kategori Transformasi Pelayanan dan Perlindungan Wisatawan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa jajaran Polda Bali terus berkomitmen menghadirkan pelayanan, perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adaptif, humanis, serta mendukung kemajuan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman, tertib, dan berdaya saing.

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id – Menjadi seorang pembangkang sering kali dianggap sebagai cap negatif. Namun, menurut Ketua Umum LSM SITI JENAR, Eko Febrianto, sejarah justru berkali-kali membuktikan bahwa banyak perubahan besar lahir dari orang-orang yang berani melawan arus ketika melihat ketidakadilan. Sabtu (4/7/2026).

"Dalam banyak kasus, orang yang berani menyuarakan kebenaran lebih dulu dicap pembangkang.
Mereka dikucilkan, difitnah, bahkan dianggap musuh. Tetapi ketika waktu membuktikan siapa yang benar, justru mereka dikenang sebagai pejuang perubahan," tegas Eko pemuda asal Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Menurutnya, stigma pembangkang sering dijadikan alat untuk membungkam kritik. Padahal, kritik yang lahir dari kepedulian merupakan bagian penting dalam mengawal pemerintahan, menjaga integritas, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Eko menilai keberanian memiliki harga yang mahal. Tidak semua orang sanggup menghadapi tekanan, intimidasi, maupun risiko kehilangan kenyamanan demi mempertahankan prinsip. Namun, justru dari keberanian itulah lahir kepercayaan publik dan kesuksesan yang dibangun atas dasar integritas, bukan sekadar kedekatan dengan kekuasaan.

"Jangan takut disebut pembangkang jika yang diperjuangkan adalah kebenaran. Yang seharusnya ditakuti adalah diam saat melihat penyimpangan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari jabatan, kekayaan, atau kekuasaan, melainkan dari kemampuan menjaga idealisme meski diterpa berbagai tekanan.

"Orang yang hanya mengejar kenyamanan mungkin akan cepat mendapat posisi. Tetapi orang yang mempertahankan prinsip akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kehormatan dan kepercayaan masyarakat," tambahnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keberanian mengoreksi kekuasaan tidak boleh dipandang sebagai tindakan melawan negara ataupun pemerintah. Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar.

Di akhir keterangannya, Eko mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberi label buruk kepada mereka yang bersuara kritis.

"Jangan buru-buru menyebut seseorang pembangkang. Bisa jadi, dialah orang yang sedang berjuang menjaga kebenaran ketika banyak orang memilih diam," pungkasnya. (Wan)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melepas ekspor 270 ton ikan sarden produksi Banyuwangi ke berbagai negara dengan total nilai mencapai Rp10 miliar, Jumat (3/7/2026).

Produk tersebut dikirim menggunakan 10 kontainer menuju pasar Eropa, Afrika, Uni Emirat Arab (UAE), Tanzania, Lebanon, hingga Kamboja. Produk ikan sarden itu diproduksi oleh PT Pasific Harvest Indonesia, perusahaan yang memfokuskan pada olahan makanan laut di Kecamatan Muncar, Banyuwangi.

Turut hadir pada pelepasan ekspor tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, owner Pacific Harvest Aminoto dan Direktur Marketing Pacifik Harvest Sherly Indrawati Aminoto.

Khofifah mengatakan ekspor tersebut menjadi bukti industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi terus berkembang. Meningkatnya permintaan ikan siap saji di pasar global menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pelaku industri nasional.

"Ketika terjadi dinamika global di berbagai negara, kebutuhan ikan siap saji justru meningkat. Ini menjadi peluang besar bagi Pacific Harvest untuk terus memperluas pasar ekspornya," kata Khofifah.

Direktur Marketing PT Pacific Harvest Indonesia, Sherly Indrawati Aminoto, menjelaskan ekspor kali ini terdiri atas 10 kontainer, masing-masing berisi 27 ton sarden. Perusahaannya selama ini telah mengekspor produk ke berbagai kawasan, mulai Eropa, Afrika, Asia hingga Timur Tengah.

Meski biaya logistik ekspor, khususnya ke kawasan Timur Tengah, meningkat tajam yang semula 700 dolar AS per kontainer menjadi 5.000 dolar AS akibat situasi geopolitik, Sherly mengatakan perusahaan tetap mampu menjaga kinerja ekspor karena memiliki pasar yang tersebar di banyak negara.

"Pasar kami tidak hanya Timur Tengah, tetapi juga Eropa, Afrika, Jepang, Australia, hingga negara-negara lain. Diversifikasi pasar membuat kami tetap bisa bertumbuh meski ada tantangan global," ujarnya.

Sherly menambahkan perusahaan terus membuka pasar baru, di antaranya Meksiko, Korea Selatan, Portugal, Spanyol, hingga sejumlah negara Amerika Latin, sebagai bagian dari strategi memperluas ekspor produk olahan hasil laut asal Banyuwangi.

Sebelum melepas ekspor itu, Gubernur Jatim juga meresmikan pabrik kemasan kaleng PT Sunrise Masami Internasional, Muncar yang menjadi pemasok kaleng bagi industri pengolahan hasil laut di Muncar dan tujuan ekspor.

Pabrik PT Sunrise Masami Internasional sendiri memiliki kapasitas produksi sekitar 50 juta kaleng per bulan atau sekitar 600 juta kaleng per tahun. Nilai investasi fasilitas tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar dengan menyerap sekitar 200 tenaga kerja.

Kehadiran pabrik tersebut, kata Gubernur, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor bahan baku kemasan.

Keberadaan pabrik kaleng di Banyuwangi, kata Sherly, membuat biaya produksi menjadi lebih efisien karena sebelumnya hampir seluruh kebutuhan kemasan masih diimpor. Sebab, biaya kemasan tiap kaleng saja mencapai sekitar 35 persen dari total biaya produksi produk kalengan.

"Dulu hampir 90 sampai 100 persen kaleng kami masih impor. Sekarang kami bekerja sama dengan perusahaan dari Tiongkok untuk memproduksi bodi dan tutup kaleng di Banyuwangi sehingga biaya bisa lebih efisien sekitar 10 hingga 15 persen," kata Sherly. (*)

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id - Komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan yang Berintegritas dan Humanis kepada masyarakat kembali ditunjukkan melalui pengamanan langsung yang dipimpin unsur pimpinan Polres. Kali ini, Wakapolres Simalungun, Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., turun langsung memimpin kegiatan pengamanan dalam acara Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja Pentakosta Indonesia yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada Jumat, 03 Juli 2026, sekira pukul 22.10 WIB.

"Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, di mana dengan semangat Berintegritas dan Humanis, personel Polres Simalungun menggelar pengamanan penuh dalam kegiatan keagamaan berskala besar ini," ujar AKP Verry Purba mengawali keterangannya.

Ia menjelaskan, kegiatan Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja Pentakosta dilaksanakan pada Jumat, 03 Juli 2026, mulai pukul 14.15 WIB hingga selesai, bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia atau Gedung Rajawali, Jalan Asahan KM 4, Simpang Rambung Merah, Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

"Waka Polres Simalungun turun langsung memimpin pengamanan kegiatan ini mengingat besarnya skala acara serta kehadiran pejabat negara setingkat menteri," ucap AKP Verry Purba.

Ia mengungkapkan, pengamanan yang digelar personel Polres Simalungun ini didasari sejumlah landasan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat permohonan rekomendasi dari Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 015/P-GPI/INS.1/26 tertanggal 21 Mei 2026, serta Perkiraan Intelijen Singkat Sat Intelkam Polres Simalungun Nomor R/Kirkat-74/VII/2026/Intelkam tanggal 01 Juli 2026 terkait kerawanan dan ancaman dalam pengamanan kegiatan tersebut.

"Selain itu, pengamanan ini juga berpedoman pada Rencana Pengamanan Polres Simalungun Nomor R/Renpam/70/VII/PAM 3/2026 tanggal 02 Juli 2026, mengingat rangkaian Sinode Besar ini berlangsung sejak 03 hingga 05 Juli 2026 dan dihadiri ribuan jemaat dari berbagai daerah," ungkap AKP Verry Purba.

Lebih lanjut, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kehadiran langsung Wakapolres dalam memimpin pengamanan ini menjadi bentuk keseriusan Polres Simalungun dalam memastikan kegiatan berjalan aman, mengingat turut hadirnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. (H.C.) H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.

"Selain Menko AHY, turut hadir Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PERKUPI, Pdt. Drs. Sabam Sinaga, M.M., Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Kemenko Infrastruktur, Agust Jovan Latuconsina, serta Ketua Gereja Pentakosta Indonesia, Rev. Dr. M.H Siburian, M.MIN.," tutur AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., serta Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H. Sementara Bupati Toba diwakili Staf Ahli Darwin Sianipar, dan Bupati Samosir diwakili Tunggul Sinaga.

"Dengan kehadiran para pejabat negara dan kepala daerah, serta sekitar 1.000 peserta Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia Tahun 2026, kami menempatkan personel secara maksimal di seluruh titik strategis guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif," ujar AKP Verry Purba.

Ia menegaskan, langkah Wakapolres yang turun langsung memimpin pengamanan ini merupakan wujud tanggung jawab pimpinan dalam memastikan setiap tahapan pengamanan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengaturan lalu lintas, penjagaan di sekitar lokasi, hingga koordinasi dengan panitia penyelenggara.

"Kami ingin memastikan seluruh jemaat maupun tamu undangan yang hadir dapat mengikuti rangkaian Sinode Besar ini dengan nyaman dan aman tanpa gangguan apa pun," ucap AKP Verry Purba.

Ia juga mengimbau kepada seluruh jemaat dan masyarakat yang hadir untuk turut menjaga ketertiban serta mematuhi arahan petugas keamanan yang berjaga selama kegiatan berlangsung.

"Kami akan terus memantau situasi hingga rangkaian kegiatan Sinode Besar ini selesai pada 05 Juli 2026 mendatang, guna memastikan seluruh proses berjalan aman dari awal hingga akhir," tutup AKP Verry Purba.

Langkah Wakapolres Simalungun yang turun langsung memimpin pengamanan Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja Pentakosta Indonesia ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga kerukunan umat beragama, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan tokoh agama demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Simalungun.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Proyek yang didukung pendanaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) itu diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi beban sampah perkotaan sekaligus memperpanjang usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pembangunan TPS3R ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (3/7/2026). Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan, dengan kapasitas pengolahan mencapai 50 ton sampah per hari.

Ke depan, TPS3R Kertosari akan melayani sekitar 56 desa dan kelurahan di Kecamatan Banyuwangi beserta wilayah sekitarnya. Sampah yang masuk merupakan sampah rumah tangga yang telah dipilah dari sumbernya sebelum diproses menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mengubah perilaku.

"TPS3R Kertosari ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan sampah di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Namun yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah," ujar Ipuk.

Ia mengatakan, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi kunci agar sistem pengolahan yang dibangun pemerintah dapat berjalan secara optimal dan jumlah residu yang berakhir di TPA semakin berkurang.

Ipuk juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan sistem pengelolaan sampah di Banyuwangi. Sebelum mendapat bantuan dari Uni Emirat Arab melalui program Clean Rivers, pembangunan fasilitas serupa juga mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia dan perusahaan asal Austria.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Bayu Hadiyanto, mengatakan TPS3R Kertosari merupakan bagian penting dari penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Bayu, TPS3R bukan sekadar tempat mengolah sampah, tetapi menjadi mata rantai penting yang menghubungkan proses pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dengan pengolahan lanjutan sebelum residunya dibawa ke TPA.

"TPS3R Kertosari dirancang mampu mengolah hingga 50 ton sampah per hari. Kapasitas ini diproyeksikan melayani wilayah Kecamatan Banyuwangi, Giri, Glagah hingga Kabat. Kehadirannya akan memperkuat sistem persampahan yang telah dibangun Pemkab Banyuwangi, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di TPS3R, hingga pemrosesan akhir di TPA. Karena itu kami juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan memilah sampah sejak dari sumbernya sehingga residu yang masuk ke TPA semakin sedikit," terang Bayu.

Bayu menambahkan, TPS3R Kertosari menjadi fasilitas ketiga dalam jaringan pengolahan sampah berkelanjutan yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi. Sebelumnya, TPS3R Baluk di Kecamatan Songgon telah beroperasi sejak 2023 dengan kapasitas mencapai 100 ton per hari dan melayani 73 desa.

Dengan bertambahnya TPS3R Kertosari, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi semakin kuat. Selain mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui proses daur ulang, sekaligus mendorong terwujudnya Banyuwangi yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.