Berita

BINJAI || Jejak-indonesia.id - Mutasi Jabatan dilingkungan Polri merupakan hal yang biasa dilaksanakan begitu juga dengan jabatan Kapolres Binjai yang telah berganti kepemimpinan yang mana malam ini dilaksanakan pisah sambut di Pendopo Umar Baki Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota pada senin 13/07/26 pukul 19.30 wib

Acara serah terima jabatan Kapolres Binjai yang telah dilaksanakan di Polda Sumut pada Senin pagi 13/07/26 yang diserahkan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK.,MH

Dalam jabatan Kapolres Binjai yang baru yang dijabat oleh AKBP R Bimo Moernanda yang sebelumnya menjabat sebagai kanit I subdit 3 dittipideksus Bareskrim Polri yang mana ini merupakan salah satu apresiasi dengan mengemban jabatan baru sebagai kapolres dibinjai

Mantan Kapolres Binjai sebelumnya AKBP Mirzal Maulana bersama dengan NY Ita Mirzal turut hadir dilokasi memohon izin untuk pamit undur diri dari Kota Binjai untuk melaksanakan tugas yang baru sebagai Waka SPN Polda Metrojaya.

Kegiatan diawali dengan selayang pandang dari AKBP Mirzal Maulana selama menjabat sebagai Kapolres Binjai yang disaksikan langsung oleh Forkopimda maupun tamu yang hadir

Sambutan AKBP Mirzal maulana yang didampini Ny Ita Mirzal menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai kapolres binjai lebih kurang 6 bulan ini memiliki makna yang berkesan baik itu Forkopimda masyarakat dan insan pers yang selalu memberikan masukkan atas kekurangan dari Polres Binjai dalam membangun kota binjai

Di Kota Binjai ini AKBP Mirzal Maulana banyak belajar pengalaman dan memiliki kenangan yang berkesan khususnya dalam perjalan karir yang mana dalam menjalankan tugas tentunya tidak dapat bekerja sendiri tetapi di Kota Binjai seluruh Forkopimda saling bersama sama membangun kemanan dikota binjai

Kepada Kapolres Binjai yang baru AKBP R Bimo Moernanda SH.,SIK.,MH dapat melanjutkan kepemimpinan dipolres binjai dan meminta kepada seluruh PJU Polres Binjai dan juga para Kapolsek untuk dapat membantu Kapolres Binjai yang baru

Usai memberikan sambutannya AKBP Mirzal Maulana bersama Ny Ita Mirzal dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari Forkopimda dan seluruh tamu undangan yang hadir

Kepada Kapolres Binjai AKBP R Bimo Moernanda didampingi oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny Tika Bimo disambut langsung oleh Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Binjai dengan pemasangan tanjak

Dalam sambutanya Kapolres Binjai menyampaikan agar kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat maupun Forkopimda Kota Binjai dan dengan kehadirannya sebagai warga baru dikota binjai dapat memberikan banyak manfaat bagi kota Binjai

Disini Kapolres Binjai yang baru memperkenalkan diri bahawa sebelumnya AKBP R Bimo Moernanda menjabat sebagai Kanit I Subdit 3 dittipideksus Bareskrim Polri serta mengucapkan terimakasih atas sambutannya yang mana ini menjadi penghargaan bagi keluarga

Dan berharap atas jabatan baru ini dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat meningkatkan sinergitas dan bersinergi untuk memberikan situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Binjai

Bapak Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP dalam sambutan singkatnya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Binjai kepada Kapolres Binjai yang baru dan mengucapkan selamat menjalankan tugas ditempat yang baru kepada AKBP Mirzal Maulana semoga sukses dan hubungan silaturahmi agar tetap terjalin dan jangan melupakan kota binjai tentunya

Terimakasih kepada AKBP Mirzal Maulana memiliki banyak prestasi selama menjabat Kapolres Binjai dan selama menjabat menjadikan Kota Binjai tetap aman dan kondusif dimana itu semua karena AKBP Mirzal Maulana merupakan salah satu figur yang bermasyarakat sehingga banyak dikenal oleh masyarakat

Seluruh Forkopimda mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru kepada AKBP Mirzal Mulana dan selamat datang kepada AKBP R Bimo Moernanda sebagai Kapolres Binjai yang baru

SERANG || Jejak-indonesia.id – Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli 2026, Polda Banten menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh insan perpajakan yang telah berkontribusi dalam menghimpun penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa.

"Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya pada Selasa (14/07).

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangunan bangsa.

"Melalui momentum Hari Pajak Nasional ini, mari bersama-sama membangun budaya taat pajak. Kontribusi yang diberikan masyarakat melalui pajak merupakan investasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan," tambahnya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengucapkan selamat memperingati Hari Pajak Nasional 2026.

"Atas nama keluarga besar Polda Banten, kami mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pajak Nasional Tahun 2026. Semoga semangat pengabdian seluruh insan perpajakan terus terjaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera," tutupnya.

KABARE || Jejak-indonesia.id - Personel Kepolisian Sektor (Polsek) Waigeo Utara, Polres Raja Ampat, bergerak cepat membentengi generasi muda di wilayah perbatasan dari ancaman narkotika dan kenakalan remaja.

Langkah preventif ini diwujudkan melalui sosialisasi krusial kepada 56 calon siswa-siswi SMA Negeri 5 Raja Ampat dalam agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Distrik Kabare, Kabupaten Raja Ampat, Senin (14/7/2026).

Mewakili Kapolsek Waigeo Utara Iptu Yan Piet Yunus Dimara, materi penting tersebut dibawakan langsung oleh Kanit Intel Aiptu Yacob Taruk Allo bersama Kanit Binmas Aipda Agus Setiawan di Ruang Kelas XA. Kehadiran Korps Bhayangkara bertujuan menanamkan kedisiplinan sekaligus memberikan pemahaman hukum sejak dini agar para pelajar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

"Kami ingin memastikan para pelajar, khususnya di Distrik Kabare ini, memiliki daya tangkal yang kuat terhadap ancaman narkoba dan tidak terlibat aksi kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan mereka," ujar Aiptu Yacob Taruk Allo di sela-sela kegiatan.

Puluhan siswa baru terlihat sangat antusias menyimak pemaparan interaktif yang disajikan oleh kedua personel Polri tersebut. Didampingi oleh Panitia MPLS SMA Negeri 5 Raja Ampat ini berjalan dengan interaktif. Hingga akhir pemaparan materi pada pukul 09.00 WIT hingga selesai, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

SERANG || Jejak-indonesia.id - Dalam rangka memperkuat soliditas, sinergitas penegak hukum, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang pada Selasa, 14/07/2026.

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh Kajari Serang Dado Achmad Ekroni, S.H., M.Kn., Kasi Tindak Pidana Khusus Prasetyo Ajie Kalpataru, S.H., M.H., Kasi Tindak Pidana Umum Ria Ramadhayanti, S.H., M.Kn., Kapolresta Serang AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.H., M.H., Wakapolresta Serang Kompol. A. Surya K., S.H., S.I.K., M.I.K., serta Pejabat Utama dan para Kapolsek jajaran Polresta Serang Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. Yudha Satria menyampaikan bahwa kunjungan silaturahmi ini merupakan momentum penting untuk semakin mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Polresta Serang Kota dan Kejaksaan Negeri Serang.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sinergitas yang solid sangat penting agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," ujar Kapolresta.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Dengan koordinasi yang baik, proses penanganan perkara dapat berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan kerja sama di bidang penegakan hukum, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk meningkatkan koordinasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Kota Serang.

"Kami ingin memastikan setiap persoalan yang muncul dapat ditangani melalui koordinasi yang baik, sehingga proses penegakan hukum berjalan efektif dan situasi kamtibmas tetap aman serta kondusif," tambahnya.

Melalui kegiatan silaturahmi ini diharapkan hubungan baik antara Polresta Serang Kota dan Kejaksaan Negeri Serang semakin erat, sehingga sinergitas antar aparat penegak hukum terus terjaga dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang profesional demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kota Serang.

Humas

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki fase baru. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru tersebut di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum penting karena argumentasi yang dibangun tidak lagi semata bertumpu pada aspirasi pemekaran wilayah, melainkan menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional, mulai dari penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Paparan yang disampaikan mengangkat tema "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", yang memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.

Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail.

Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.

Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai arah pembangunan nasional.

"Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ungkapnya.

Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin penting dalam agenda hilirisasi nasional karena menjadi salah satu pusat produksi nikel Indonesia sekaligus memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan energi yang sangat besar.

Dalam presentasi tersebut dipaparkan bahwa calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Selain menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal," kata Hasbi yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan konsistensi masyarakat tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.

Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.

"Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional," ujar Arsyad.

Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung sejak awal era reformasi.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan, kali ini BPP DOB menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi agenda nasional, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia melalui pembangunan yang lebih berimbang antarwilayah. (*)