Berita

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi sepakat tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga tahun 2027. Kesepakatan itu ditegaskan dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi II dan III DPRD Banyuwangi dengan Pemkab Banyuwangi serta Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi, Kamis (14/8/2025).

Dalam Berita Acara yang ditandatangani empat pihak, tercatat bahwa sistem klasterisasi pajak akan tetap diberlakukan seperti sekarang untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemkab juga diminta segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai kepastian hukum dalam waktu 30 hari kerja.

Ketua Gabungan Komisi II dan III DPRD Banyuwangi, H.M. Ali Mahrus, S.H.I., M.H., menegaskan DPRD berpihak pada rakyat kecil.

“Kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil hanya akan menambah beban masyarakat. Kami tegaskan, sampai 2027 tidak ada kenaikan PBB-P2 dan NJOP. Ini adalah komitmen politik dan moral kami,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Syamsudin, S.E., memastikan kebijakan ini bukan sekadar janji.

“Kami akan mempertahankan sistem yang ada agar beban pajak masyarakat tetap terjangkau. Perbup sebagai payung hukum akan kami dorong rampung tepat waktu,” kata Syamsudin.

Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi, Aang Muslimin S., S.H., M.H., menambahkan pihaknya akan mengawal proses penyusunan regulasi.

“Instruksi sudah jelas. Segala proses legal formal akan kami tuntaskan agar tidak ada celah hukum yang merugikan warga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Banyuwangi, M. Haddadalwi Nasyafiallah, menyebut keberhasilan ini buah konsistensi perjuangan mahasiswa.

“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat terdengar. Kemenangan hari ini adalah kemenangan bersama, tapi kami akan tetap mengawal agar janji ini tidak diingkari,” tandasnya.

Poin-poin penting kesepakatan itu diantaranya:
1. Tidak ada kenaikan PBB-P2 hingga 2027 dengan sistem klasterisasi yang berlaku saat ini.
2. Tidak ada kenaikan NJOP hingga 2027.
3. Pemkab segera menerbitkan Perbup sebagai kepastian hukum dan administratif.
4. PMII memberi tenggat 30 hari kerja bagi Pemkab untuk menyelesaikan Perbup tersebut. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Karnaval Kebangsaan yang digelar Pemkab Banyuwangi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80 berlangsung meriah, Kamis (14/8/2025).

Sebanyak 1000 pelajar tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri dan swasta se-Banyuwangi tampil memukau menyajikan keragaman budaya Indonesia melalui kostum, seni tari, dan teatrikal dalam parade karnaval.

Ada yang mempresentasikan adat Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Bali, Madura, Banten, Lombok, Sunda, dan beragam budaya lain di Tanah Air.

“Karnaval ini menjadi cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lewat karnaval ini, kita ajak anak-anak Banyuwangi untuk mengenal Indonesia lebih jauh dengan menunjukkan keragaman seni budaya nusantara,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat melepas peserta karnaval.

Bagi Ipuk, karnaval kebangsaan juga menjadi cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh elemen di Banyuwangi. Terlebih, Banyuwangi adalah daerah majemuk yang menjadi rumah bagi masyarakat dari beragam suku dan agama.

“Jadikan momen ini untuk merawat ke-bhinnekaan. Keragaman dalam masyarakat jangan menjadi halangan, namun jadikan ini kekuatan untuk membangun Banyuwangi,” tegas Ipuk.

Karnaval Kebangsaan tersebut diawali dengan penampilan apik grup drumband, diikuti barisan pembawa bendera merah putih, dilanjutkan barisan kontingen dengan aneka kostum yang memvisualisasikan keragaman Indonesia.

Tak kalah menarik, sajian fragmen yang mengisahkan beragam tradisi dari berbagai daerah juga tampil di acara itu.

Seperti Kontingen SMP 3 Banyuwangi yang mengusung tema adat Sulawesi Selatan. Selain kostum khas, kontingen ini juga menyuguhkan tradisi Mappadendang, sebuah ritual masyarakat Bugis sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah.

Disusul devile SMPN I Banyuwangi yang menampilkan budaya Bali. Mulai kostum, prosesi melasti (upacara adat penyucian diri umat Hindu), hingga sajian tari Kecak yang menceritakan kisah Calon Arang disajikan secara apik oleh peserta.

Suguhan apik para kontingen tersebut, menjadi tontonan menarik bagi ribuan warga yang sengaja memadati sepanjang rute karnaval, dari Kantor Pemkab Banyuwangi menuju Taman Blambangan.

Salah satunya Laila, yang mengaku selalu antusias menunggu acara karnaval setiap tahunnya. “Ini acara agustusan yang paling saya tunggu. Selain senang lihat paradenya, saya juga bisa menambah wawasan tentang keragaman seni budaya Indonesia,’’ kata Laila. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Puluhan warga RT 03 RW 04 Lingkungan Krajan, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, menunjukkan semangat gotong royong luar biasa dengan menggelar kerja bakti pelebaran jalan penghubung tiga wilayah, yakni Kelurahan Bulusan, Desa Ketapang, dan Desa Kalipuro, Rabu malam (13/8/2025).

Kegiatan yang dimulai usai sholat Isya ini diikuti sekitar 50 warga, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka datang dengan membawa berbagai perlengkapan kerja seperti cangkul, sekop, dan karung. Fokus utama kerja bakti adalah membersihkan timbunan tanah dan batu yang menghalangi akses, sehingga jalur tersebut dapat dilalui kendaraan dengan lebih leluasa.

Ketua RT setempat, Aslawi, menjelaskan bahwa pelebaran jalan ini merupakan langkah penting mengingat sebelumnya jalur tersebut hanya mampu dilalui kendaraan kecil.

“Jalan ini sangat vital sebagai penghubung antar wilayah. Dengan pelebaran ini, kendaraan roda empat, transportasi barang, hingga layanan umum akan lebih mudah melintas,” ujarnya.

Selain mengerahkan tenaga, warga juga memberikan kontribusi nyata dengan merelakan sebagian lahan pribadi mereka untuk kepentingan pelebaran jalan umum. Sikap ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Rukun Warta (RW) 04, Nanang.

“Saya sangat berterima kasih kepada warga yang dengan ikhlas menyerahkan lahannya tanpa meminta imbalan. Ini adalah bukti nyata semangat kebersamaan dan kepedulian demi kemajuan desa,” ungkap Nanang.

Salah satu warga, Syahrawi, mengungkapkan harapan besar terhadap manfaat pelebaran jalan tersebut.

“Kalau jalannya lebar, akses ke pasar dan fasilitas umum jadi lebih mudah. Kami berharap pemerintah segera melakukan paving agar konektivitas ke Kalipuro semakin lancar,” katanya.

Pelebaran jalan penghubung ini diharapkan membawa dampak signifikan bagi peningkatan mobilitas, kemudahan distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Proses pembangunan ini juga menjadi teladan, bahwa semangat gotong royong dan pengorbanan warga adalah kunci utama kemajuan infrastruktur desa.

Dengan kerja keras yang terus dilakukan, masyarakat optimistis jalan penghubung ini segera selesai dan dapat digunakan dengan aman serta nyaman oleh seluruh warga. (red)