Berita

Manado, Jejak - Indonesia.id | Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia RI yang ke 80 Tahun Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Utara melakukan kegiatan pembagian bendera merah putih di jalan Piere Tendean Sario Utara Kecamatan Sario Kota Manado.Sabtu 16 Agustus 2025

Kegiatan menyambut hari ulang tahun yang ke 80 ini. Ketua PPWI Sulawesi Utara (Sulut), Hendra Tololiu bersama ketua PPWI Kota Manado,Ketua PPWI Minahasa,Ketua PPWI Kota Bitung dan Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia Sulut. Meriani Laukati.
Ketua Dewan Eksekutif Wilayah Sulut Rampai Nusantara. Heintje zachawerus.
Aliansi Dosen Akedemik dan kevokasian Seluruh Indonesia. KETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH SULUT, Brave. A. Sugiarso, ST.,MT.

Pembagian Bendera Merah Putih ini merupakan bagian dari gerakan pembagian 1000 Bendera Merah Putih yang kini menjadi program Organisasi PPWI Sulut yang ditujukan untuk menggugah rasa cinta Tanah Air dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia”, ujar Hendra Tololiu

Hendra Tololiu menegaskan bahwa Bendera Merah Putih merupakan simbol identitas yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia yang menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI

Gerakan pembagian 1000 bendera merah putih dilaksanakan dengan pemikiran bahwa bendera merah putih merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Hendra juga menginstruksikan bagi masyarakat Kota Manado untuk mensosialisasikan agar mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2025.

Selesainya kegiatan bagi-bagi bendera merah putih yang dilakukan oleh Organisasi PPWI Sulut di Kota Manado acara tersebut di tutup dengan kegiatan acara makan bersama di salah satu Caffe Freshgo di wilayah Megamas.

Kaperwil Sulut: Marflien

Sidoarjo, Jejak - Indonesia.id | Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bank Syariah Annisa Mukti mengadakan serangkaian lomba seru dan kreatif yang diikuti oleh seluruh karyawan Jumat (15/08/2025) di kantor pusat Bank Syariah Annisa Mukti Tropodo Waru Sidoarjo berlangsung meriah.

Acara ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme di lingkungan kerja, sekaligus memberikan hiburan dan kegembiraan bagi karyawan Bank Syariah Annisa Mukti.

Berbagai lomba menarik digelar, mulai dari lomba memancing,tiup balon, lomba estafet tepung, lomba estafet memindahkan hangger hingga lomba-lomba kreatif lainnya.

Lomba estafet tepung menjadi salah satu sorotan utama, di mana wajah peserta lomba blepotan tepung.

Keceriaan dan kegembiraan serta perjuangan yang gigih untuk mendapatkan hadiah yang sudah disediakan panitia menjadi nilai tersendiri.

“Alhamdulillah mas lomba kali ini bisa dapat hadiah banyak mudahan tahun depan hadiahnya tambah banyak lagi,” ujar Udin salah satu karyawan dengan penuh keceriaan.

Adapun kegiatan lomba ini untuk memperingati HUT Republik indonesia yang ke 80 selain itu juga menjadi momen bagi seluruh karyawan Bank Syariah Annisa Mukti untuk saling mengenal lebih dekat dan bekerja sama sebagai satu tim yang solid.

(Redho)

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Aktivis sekaligus tokoh nasional, Agus Flores, menyatakan dirinya siap “turun gunung” untuk mengawasi sekaligus memantau aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Agus Flores menegaskan bahwa keberadaan tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Tambang ilegal adalah masalah besar bangsa ini. Negara kehilangan potensi pendapatan, sementara rakyat sekitar hanya menerima dampak buruknya. Saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan praktik semacam ini tidak lagi dibiarkan,” ujar Agus Flores.

Komitmen Agus Flores untuk memantau tambang ilegal sejalan dengan semangat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah dalam menindak para pelaku tambang ilegal.

“Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Kekayaan alam kita seharusnya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru dikeruk oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” tambahnya.

Langkah Agus Flores ini diharapkan menjadi angin segar dalam upaya memberantas tambang ilegal yang hingga kini masih marak di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga Nusa Tenggara. (red)

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores, mengingat kembali, ini bukan zaman dulu, seenaknya tidak melayani masyarakat sungguh sungguh.

Akan tetapi Sanksi Sosial Tertinggi ada pada Medsos dan Masyarakat.

" Jangan Biasa Penyakit Dulu dibawah Zaman Sekarang, Zaman Sekarang Penguasa Medsos dan Masyarakat, " ujar Agus , Jumat (15/8) Dikantor FRN.

Diapun mengatakan zaman keterbukaan sekarang merupakan cita-cita leluhur bangsa.

Lanjut Agus Kehadiran Fast Respon Nusantara atau Tindakan Cepat Nusantara sebagai wadah yang mampu menjawab aduan masyarakat dierah Digital Bugjed Sekarang.

Menurutnya, masyarakat Indonesia dan para pelaku media sosial sangat menaruh harapan pada gerakan cepat yang responsif terhadap berbagai persoalan bangsa.

"Kadang saya berpikir, slow respon sudah tidak zamannya sekarang. Zaman sudah berubah, dan saat ini yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, tepat, dan nyata," tegas Agus Flores.

Ia juga menyoroti perubahan besar yang dibawa perkembangan media sosial. Menurutnya, pengawasan publik kini semakin kuat karena masyarakat dapat langsung memberikan penilaian melalui media sosial.

"Kebiasaan lama tidak bisa lagi diterapkan di era ini. Karena sekarang masyarakat dan media sosial sudah menjadi hakim tertinggi. Contoh yang nyata adalah bagaimana kekuatan medsos mampu mengubah arah kebijakan dan memberi dampak besar," tambahnya.

Agus Flores menekankan bahwa Fast Respon Nusantara (FRN) hadir untuk menjadi bagian dari solusi dengan mengutamakan gerak cepat dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Slow Respon Bukan Zamannya lagi, Tapi Fast Respon Sudah Didepan Kelopak Mata " tegasnya. (red)

Jakarta, Jejak – Indonesia.id | Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas kebijakan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

Menurut Prof. Sunarto, inisiatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif dalam aspek registrasi kendaraan dinas, namun mencerminkan bentuk sinergi dan harmonisasi antar-lembaga negara yang mendalam dan strategis.

“Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi lintas-lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghargai peran, dan mendukung kelancaran tugas konstitusional lembaga peradilan,” ujar Ketua MA dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Penerbitan STNK dan TNKB khusus ini diinisiasi oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan operasional lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia.

Langkah ini sekaligus memperkuat identitas kelembagaan, memudahkan pengenalan kendaraan dinas resmi di lapangan, serta memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas para aparat peradilan di lapangan.

Ketua MA menegaskan bahwa harmonisasi antara Polri, Kementerian terkait, dan Lembaga Negara lainnya merupakan pondasi penting dalam menjalankan fungsi negara secara terpadu dan efektif.

“Kita harus terus menjaga dan menguatkan kerja sama antarlembaga demi mendukung supremasi hukum dan pelayanan publik yang berintegritas,” imbuh Prof. Sunarto.

Di tengah tuntutan publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum, kolaborasi yang bersifat administratif dan teknis seperti ini menjadi bagian integral dari proses modernisasi birokrasi, khususnya dalam sektor peradilan.

Penggunaan STNK dan TNKB khusus akan memudahkan identifikasi kendaraan dinas lembaga yudikatif dalam berbagai konteks, mulai dari pengawalan perkara, pengawasan ke daerah, hingga kegiatan yustisial lainnya.

Selain itu, hal ini diharapkan mampu mencegah potensi penyalahgunaan kendaraan dinas dan meningkatkan efisiensi pelaporan serta pencatatan aset negara.

Sebagai penutup, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan harapan agar langkah sinergis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan kolaboratif.

“Mari kita terus wujudkan kerja sama yang solid antara Polri, Kementerian, dan Lembaga Negara lainnya dalam rangka memperkuat sistem hukum dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara,” tutup Prof. Sunarto.

Kebijakan STNK dan TNKB khusus bagi lembaga peradilan merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan lintas sektor dapat memperkuat fungsi kelembagaan secara substansial. Langkah ini sejalan dengan prinsip good governance, serta menjadi refleksi dari kesadaran kolektif bahwa reformasi birokrasi dan penguatan sistem hukum harus dilandasi oleh semangat sinergi dan saling mendukung antar institusi negara.

Editor : Rhm