Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am
Beranda » Berita » Halaman 254

Berita

IMG-20250819-WA0755

Instruksi Ketum, DPW FRN DKI Jakarta Berganti Menjadi DPW FRN Jabodetabek

Jakarta, Jejak – Indonesia.id | Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menginstruksikan perubahan nomenklatur DPW FRN DKI Jakarta menjadi DPW FRN Jabodetabek. Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Kantor Sekretariat FRN, dan kembali diserahkan pada Sabtu, 2 Agustus 2025 di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertepatan dengan hari ulang tahun Agus Flores.

Dalam momentum tersebut, Agus Flores memberikan mandat kepemimpinan DPW FRN Jabodetabek kepada Maman Nuriman (Nuriman).

Agus menegaskan, perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan wilayah kerja organisasi dengan struktur hukum Polri, khususnya *Polda Metro Jaya.*

Adapun wilayah yang kini resmi berada di bawah koordinasi DPW FRN Jabodetabek *meliputi:*

1. Jakarta Pusat

2. Jakarta Barat

3. Jakarta Selatan

4. Jakarta Utara

5. Jakarta Timur

6. Bogor

7. Depok

8. Bekasi

9. Tangerang

*Lebih lanjut*, Agus mengajak seluruh jajaran untuk segera melakukan rapat koordinasi, khususnya terkait wilayah Jawa Barat dan Banten yang juga berada di bawah naungan Polda Metro Jaya.

“Ketua DPC harus dipilih dan diseleksi sesuai arahan Ketum. Semua kader wajib berjalan satu komando, agar organisasi lebih solid dan terarah,” tegas Agus Flores pada Selasa, 19 Agustus 2025. (red)

IMG-20250820-WA0073

Bangunan Ilegal Menjamur, Adi Warman Lubis, Ketum TKN Kompas Nusantara: Desak Pemko Medan Tegas Bertindak

Medan, Jejak - Indonesia.id |  Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, kembali menyoroti maraknya bangunan ilegal di Kota Medan. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Walikota Medan, DPRD Komisi IV, Dinas Perkim, hingga Satpol PP yang dinilai tutup mata dan lamban menindak pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Adi Lubis pada Selasa siang (19/8/2025) di ruang kerjanya, Jalan Prof. H.M. Yamin No. 202 Medan. Menurutnya, TKN Kompas Nusantara hadir sebagai kontrol sosial tanpa menerima gaji dari pemerintah, sekaligus membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami kecewa atas lambannya Walikota memerintahkan pembongkaran rumah tanpa PBG, yang jelas merugikan PAD dan lingkungan,” tegas Adi.

Ia mencontohkan kasus pembangunan Marelan Asri Residence yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dinilai merusak rumah warga sekitar. Berdasarkan hasil sidak lapangan, terbukti adanya pelanggaran, namun hingga kini Pemko Medan belum mengambil tindakan. Bahkan, menurut Adi, Walikota sendiri sempat mengonfirmasi melalui WhatsApp bahwa bangunan tersebut tidak memiliki PBG dan AMDAL, tetapi pembongkaran tak kunjung dilakukan.

Selain itu, pembangunan Klinik Tamrin di Jalan Tamrin juga disebut melanggar aturan PBG dan AMDAL, namun tetap dibiarkan berdiri. Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari instansi terkait.

“Banyak bangunan ilegal di Medan dibiarkan berdiri. Ini jelas meresahkan masyarakat, merugikan PAD, dan berdampak buruk bagi lingkungan,” ujarnya.

Adi Lubis menegaskan, apabila Dinas Perkim dan Satpol PP tidak segera bertindak tegas, pihaknya siap memimpin aksi damai di depan kantor Walikota, DPRD Medan, Dinas Perkim, serta Satpol PP.

“Dukungan kami terhadap Walikota tetap ada, tapi jika Marelan Asri Residence tidak ditindak, kami akan mengajak masyarakat turun aksi damai,” tandasnya.

(Adel)

IMG-20250820-WA0000

Jadi Atensi Presiden, Kemenkop Jadikan Banyuwangi Pilot Project Sertifikasi Koperasi Merah Putih

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project pelatihan dan sertifikasi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Pemula.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar, Selasa-Jumat (19-22/8/2025).

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta Kemenkop UKM RI, Siti Aedah, mengatakan Banyuwangi dipilih karena menjadi representasi Jawa Timur yang progresif dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Siti mengatakan Banyuwangi menjadi menjadi salah satu mock up (percontohan) penyelenggaraan Koperasi Merah Putih.

“Kami berharap, pengurus koperasi yang lahir dari sini mampu menggerakkan ekonomi desa nantinya,” ungkap dia.

Sebanyak 80 pengurus KDKMP dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini. Dari jumlah itu, 73 peserta berasal dari Banyuwangi, tiga dari Malang, serta masing-masing dua peserta dari Pasuruan dan Jember.

Siti menjelaskan, selama empat hari peserta mendapatkan berbagai pembekalan. Hari pertama hingga ketiga mereka diajarkan prinsip koperasi, pengelolaan usaha, penyusunan rencana kerja dan anggaran, hingga pengelolaan keuangan.

“Kemudian hari terakhir dilakukan sertifikasi uji kompetensi sebagai Pengurus KDKMP Pemula,” jelasnya.

Ia mengatakan, melalui pelatihan dan sertifikasi ini Kemenkop berharap menjadi langkah awal bagi KDKMP bisa tumbuh mandiri. Sebab pada dasarnya, koperasi ini bersifat otonom.

Menurutnya KDKMP tidak hanya didorong mengembangkan usaha yang diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, seperti sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, maupun logistik.

“Tapi kami juga dorong usaha yang ada di KDKMP nantinya dikembangkan sesuai potensi desa masing-masing,” tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto mengatakan, Pemkab siap mendukung program strategis nasional KDKMP terutama dalam pengembangan SDM unggul.

“Lewat pembekalan ini semoga para pengurus koperasi akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan SDM yang kompeten, koperasi bisa tumbuh berkelanjutan sesuai harapan Bapak Presiden,” katanya. (red)

IMG-20250820-WA0068

Jumlah Penerima MBG di Banyuwangi Terus Bertambah, Kini Jangkau Lebih Dari 16 Ribu Pelajar

Banyuwangi, Jejak – Indonesia.id | Pelajar Banyuwangi yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Saat ini, lebih dari 16 ribu pelajar menerima manfaat program ini seiring dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum penyedia MBG.

Salah satu SPPG yang baru saja beroperasi adalah SPPG yang dikelola oleh Polresta Banyuwangi berlokasi di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari. SPPG Blimbingsari ini akan menjangkau 3500 siswa dari 26 sekolah. Rinciannya, terdiri dari 9 TK, 12 SD, 1 SMP, 3 SMK, dan 1 SLB.

Pendistribusian perdana MBG dari SPPG tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono bersama Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra di dua sekolah yakni di SDN 1 Watukebo dan TK Kemala Bhayangkari Rogojampi, pada Selasa (19/8/2025).

“Alhamdulillah semakin banyak pelajar yang menerimanya. Ini adalah bentuk kolaborasi banyak pihak sebagai upaya bersama untuk memperluas jangkauan program,” kata Mujiono.

Saat ini ada 7 SPPG yang telah beroperasi dan tersebar di sejumlah kecamatan di Banyuwangi. Yakni kecamatan Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Sempu, Cluring, Genteng dan Kecamatan Blimbingsari. Program ini telah menjangkau lebih dari 16 ribu penerima mulai dari tingkat TK – SMA.

“Ke depan kami terus dorong banyak pihak untuk menambah dapur umum lagi," kata Mujiono.

Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama menerangkan, pendistribusian perdana dari SPPG Blimbingsari ini menyasar 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1218 orang. Targetnya dalam satu bulan kedepan akan menjangkau 3500 siswa dari 26 sekolah.

“Kami bersama pemkab berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden ini. Kami akan bekerjasama dengan mitra untuk mencari titik selanjutnya untuk membangun SPPG kedua,” kata Kapolresta.

Dapur umum tersebut digerakkan oleh 47 tenaga kerja, yang telah melalui proses rekrutmen dan pelatihan oleh Polresta Banyuwangi. Fasilitas SPPG juga dilengkapi sarana angkut berupa dua truk dan satu minivan.

“Selain memberikan makanan bergizi, SPPG ini juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi masyarakat lokal, karena bahan baku diambil dari petani dan pasar sekitar,” tambahnya. (red)

IMG-20250819-WA0321

Lapas Banyuwangi Gelar Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Wujud Peduli Kesehatan Pegawai dan Sesama

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggelar kegiatan donor darah dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pegawai, Selasa (19/8).

Acara yang berlangsung di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi itu tidak hanya menjadi bagian dari semangat kemerdekaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan pegawai dan masyarakat luas.

Kegiatan tersebut berlangsung melalui kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuwangi. Para pegawai terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Selain memberikan kesempatan untuk berbagi kebaikan melalui donor darah, acara ini juga bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pegawai tetap prima dalam menjalankan tugas,” ujar Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat kemerdekaan untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial.

"Ini adalah wujud nyata bakti kami kepada negara dan sesama. Donor darah tidak hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga memantau kesehatan kita sendiri," imbuhnya.

Selain donor darah, para peserta juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di lingkungan Lapas Banyuwangi.

"Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi pegawai Lapas, tetapi juga masyarakat sekitar," pungkasnya. (red)

error: Content is protected !!