Berita

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendukung langkah taktis yang dilakukan oleh Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi untuk memperjuangkan hak para korban kapal tenggelam yang mengalami kecelakaan di Selat Bali pada hari rabu, 2 Juli 2025.

Pasalnya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, pihaknya langsung menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Emil Dardak yang menjabat sebagai Wakil Gubenur Jawa Timur dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Agus Harimurti Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Koordinator (MENKO) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Hal tersebut dilakukan oleh Michael karena PT. Raputra Jaya, selaku pemilik KMP Tunu Pratama Jaya dan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi (KSOP Tanjungwangi) disinyalir hendak melanggar hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Banyuwangi, pada Selasa, 19 Agustus 2025 lalu.

"Sebagai pimpinan DPRD pak Michael sudah melakukan tugasnya dengan memimpin hearing dengan beberapa keputusan. Kemudian sebagai seorang ketua PARPOL kabupaten, dirinya langsung menghubungi ketua DPD Jawa Timur dan DPP menunjukkan komitmen jika dirinya sebagai pejabat publik maupun pejabat politik bersungguh-sungguh mengawal persoalan ini sampai tuntas," Kata Bondan Madani, Ketua Umum LDKS PIJAR, Kamis 18 September 2025.

Bondan melanjutkan, bukan Hanya pak Michael selaku pimpinan dewan yang kecewa dengan perbuatan pihak KMP Tunu Pratama Jaya yang dinilai hendak lari dari tanggung jawab serta terkesan abai terhadap nyawa para korban. Pihaknya pun sangat marah dengan mendengar kabar seperti ini, bahkan beberapa anggota mendesak pihaknya untuk melakukan demonstrasi di depan kantor KSOP Tanjungwangi.

"Apa yang dilakukan PT. Raputra Jaya, selaku pemilik KMP Tunu Pratama Jaya dan pihak KSOP Tanjungwangi menyakiti hati nurani masyarakat Banyuwangi. Apalagi kami mendengar kabar jika PT. Raputra Jaya, mendatangi para keluarga korban dan menyodorkan surat pernyataan yang salah satu isinya bahwa pihak keluarga korban tidak akan menggugat. Oleh karena itu, LDKS PIJAR mengecam keras perbuatan yang tidak manusiawi semacam ini," Ungkapnya.

Masih Bondan menegaskan, hari ini pihaknya sedang menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persoalan ini. Jika nanti terdengar informasi hak-hak para korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, asal Banyuwangi, belum terakomodir, maka bisa dipastikan bahwa dirinya bersama PIJAR akan turun kejalan menyuarakan aspirasi tersebut sampai nantinya dipenuhi oleh perusahaan.

"Kami akan berkomunikasi dengan pak Michael untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Intinya kami mendukung langkah yang dilakukan oleh beliau untuk memperjuangkan hak-hak para korban yang berasal dari Banyuwangi. Semoga komunikasi yang dilakukan oleh beliau (Michael) kepada ketua DPD Jawa Timur dan KETUM DPP segera memberikan hasil serta merupakan win-win solution. Jika tidak perkembangan lebih lanjut, maki yang akan bertindak dengan melakukan demonstrasi di area pelabuhan ketapang sana," Pungkasnya.

"Harapan kami kepada para anggota Dewan dan pimpinan PARPOL lainnya untuk juga memberikan atensi agar persoalan ini segera terselesaikan serta tidak ada lagi korban yang tidak mendapatkan haknya dari perusahaan," Imbuhnya. (red)

Denpasar, Jejak-indonesia.id | Bikin heboh pengusaha rongsokan asal Denpasar merasa tertipu oleh mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa bergelar Profesor yang pernah tersandung masalah sebagai mantan terpidana sederet kasus korupsi.

Lia, pengusaha rongsokan asal Denpasar merasa dirugikan ratusan rupiah yang Diduga telah tertipu oleh mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa dengan menawarkan docking kapal yang ada di wilayah pesisir Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, pada Maret 2025 lalu. "Bukan hanya docking kapal, Winasa juga menjual truk sampah, alat berat dan bak sampah yang ada di TPA Peh yang sudah tidak bisa digunakan, dengan total harga keseluruhan mencapai Rp 110 juta.

Saat ditemui awak media, Lia, mengungkapkan bahwa mantan bupati Jembrana menyampaikan kepada saya, bahwa docking kapal dan barang-barang lainnya yang di TPA Peh adalah milik pribadinya yang dititipkan di Pemkab Jembrana dan ini dibenarkan oleh beberapa saksi orang-orang dia," ungkap Lia, Senin 15 September 2025.

Karena itu, dirinya yang datang saat itu menemui Winasa bersama suami dan dua orang karyawannya, percaya jika barang-barang yang dijual Winasa tersebut memang benar adalah milik pribadinya.

Hingga terjadi kesepakatan, Lia dan suaminya kemudian memenuhi permintaan Winasa untuk membayarkan DP atas pembelian alat-alat yang sudah tidak terpakai tersebut. Pembayaran DP dilakukan beberapa kali melalui transfer bank.

"Saya mentransfer langsung ke rekening Winasa dan ada dua transfer ke rekening sopir Winasa dan salah satu kepercayaannya," imbuh Lia.

Menurut Lia, jumlah DP yang telah dibayarkan kepada Winasa mencapai Rp 100 juta. Jumlah tersebut menurutnya sudah termasuk pemberian fee kepada supir Winasa dan orang kepercayaan Winasa. Untuk bukti-bukti transfer masih tersimpan dengan baik.

Selain memiliki bukti transfer ke rekening Winasa, Lia juga mengaku memiliki bukti surat perjanjian kerjasama (jual beli). Karena menurut Lia, diawal transaksi pembelian alat-alat tersebut disertai dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Winasa dan suami Lia berikut saksi-saksi. Perjanjian tersebut juga bermaterai Rp 10 ribu.

"Belakangan saat alat tersebut diambil ternyata itu aset pemerintah (Pemkab Jembrana). Karena saya merasa tertipu, saya dan suami kemudian meminta uang kembali seluruhnya," kata Lia.

Sayangnya menurut Lia, mantan Bupati Jembrana selama dua periode tersebut tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang dirinya. Winasa hanya janji-janji saja, namun tidak pernah ditepati.

Bahkan belakangan Lia mengetahui, docking kapal tersebut sebelumnya ternyata juga sudah dijual kepada orang lain. Karena itulah, Lia kemudian menuntut kembali uangnya, namun hingga kini Winasa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

"Jangankan mengembalikan, sekarang dia malah tidak pernah mau angkat telpon ataupun balas WA. Ini yang membuat saya kesal. Masak mantan bupati tega seperti itu. Jika dia tidak segera mengembalikan uang itu, saya akan lapor polisi," tutup Lia.

Terkait tudingan tersebut, Gede Winasa yang dikonfirmasi melalui telpon, Selasa 16 September 2025 siang, membantah keras tudingan tersebut. Menurut Winasa tudingan tersebut hanya sebuah cerita karangan yang tidak masuk akal.

"Semua tudingan itu tidak benar, hanya karangan. Saya tidak mau buat masalah. Saya tegaskan itu tidak benar dan saya tidak mau berkomentar tentang itu," kilahnya.

Banyuwangi || Jejak - Indonesia.id , Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. Haji Mujiono S.H., M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sertifikasi kompetensi jurnalis yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PWMOI) Banyuwangi. Kegiatan ini berkolaborasi dengan DPW PWMOI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tujuan meningkatkan profesionalisme jurnalis di wilayah Banyuwangi.

Acara sertifikasi kompetensi jurnalis ini diadakan di Dinas Perikanan Banyuwangi selama dua hari 29,30 Agustus 2025 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus DPD PWMOI Banyuwangi, perwakilan Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta mitra media yang menjadi peserta.

Dalam sambutannya, Ir. Haji Mujiono menekankan pentingnya kompetensi bagi seorang jurnalis di era digital saat ini. "Jurnalis yang kompeten akan mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Sertifikasi ini adalah langkah positif untuk mewujudkan hal tersebut. Kami sangat mendukung inisiatif PWMOI untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Banyuwangi," jelasnya

"Media yang profesional adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Dengan jurnalis yang kompeten, informasi yang sampai ke masyarakat akan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan." imbuhnya

Ketua DPW PWMOI DIY M.Rofied dalam kegiatan diklat sebagai pemateri utama dalam Diklat Sertifikasi Kompetensi Jurnalis yang di adakan oleh DPD PWMOI Banyuwangi, dalam uraiannya bahwa warawan itu harus memiliki kompetensi dan mengenai pentingnya sertifikasi ini.

"Sertifikasi kompetensi jurnalis adalah upaya untuk memastikan bahwa jurnalis memiliki standar kualitas yang baik, benar serta dan bertanggungjawab.
Kami dari DPW PWMOI DIY sangat senang dapat berkolaborasi dengan DPD PWMOI Banyuwangi dalam meningkatkan kompetensi jurnalis di daerah, untuk itu kedepan diklat seperti ini harus di tingkatkaan" ujarnya.

Kegiatan sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, bersama Forkopimda, SKPD dan Jurnalis di Banyuwangi, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang lebih baik dan terpercaya.

Sementara itu Ketua DPD PWMOI Banyuwangi Moch Supriyanto menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Bupati serta berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
"Kami berharap sertifikasi ini dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya yang tentunya bisa bermanfaat di bidang nya masing-masing," pungkasnya

(red)