Berita

Jakarta, Jejak – Indonesia.id |  Banyak Menggap Hubungan Darah Ambon - Flores Pencinta Merah Putih membuat Akrab Kedua Tokoh ini.

Yang satu Petinggi Polri dan Yang Satu Pimpinan Wartawan Fast Respon Se Indonesia.

Dia adalah Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dan Ketum FRN Agus Flores.

Kesamaan Lain, Mereka Suka Dansa, Musik dan Tegas Memimpin, selain itu sama sama Pencinta Bhayangkara Polri.

Ada yang unik, jika berhubungan Komunikasi Melalui Whatshap yang banyak saling lempar stiker Jenaka.

Ketika dikonfirmasi Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri sekaligus pengacara handal, Agus Flores, menceritakan kisah kedekatannya dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Agus mengungkapkan bahwa dirinya dan Kapolri orangnya Multitalenta dan Pencinta Budaya.

“Mungkin Ditakdirkan sama dari anak kolong, setia Merah Putih,” ujar Agus kepada wartawan FRN, Senin (18/8/2025).

Secara garis keturunan, keduanya juga memiliki jejak Nusantara. Ayah Agus berasal dari Jawa, ibunya dari Flores. Sementara ayah Kapolri juga dari Jawa, dan ibunya dari Ambon.

Selain itu, Agus menambahkan bahwa Kapolri sosoknya multi talenta.

“Kalau Pak Kapolri pencinta budaya, suka musik dan dansa. Namanya Juga Darah Timur ,” ungkapnya.

Agus pun bercerita tentang komunikasi keseharian dengan Kapolri. Meski tidak setiap saat, keduanya sering berhubungan melalui aplikasi WhatsApp.

“Kalau komunikasi lewat WhatsApp, kami sering saling lempar stiker guyon. Tapi di balik sisi jenaka itu, Kapolri adalah sosok yang sangat tegas,” tutur Agus.

Kedekatan dan persamaan latar belakang ini, menurut Agus, membuat hubungan dirinya dengan Kapolri bukan Mitra lagi tapi Seperti Saudara berdarah Cinta NKRI. (red)

Kalijati, Subang, Jejak - Indonesia.id | Warga komplek Jatayu yang berada dilingkungan Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang. Semarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang dipimpin ketua RW 04 Jatayu Kapten Abdul Azis, dengan menggelar beragam lomba dan kegiatan kebersamaan, Senin (18/8/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda rutin warga komplek Jatayu setiap momentum Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga Jatayu yang berada dilingkungan militer.

Beragam lomba diadakan, diantaranya tiup aqua pakai tali, memasukan pinsil ke dalam botol, memindahkan karet ke piring, memasukan air ke botol, masuk ke kolong bergantian, pilih sembako mata diutup, lempar air estafet, pindahin air ke botol, pindahkan bola Terbanyak, dan tak kalah serunya lomba utk Balita/batita yaitu pindahkan bola ke ember dan pakai kaos kaki sendiri. Antusiasme peserta terlihat dari warga yang terlibat aktif memeriahkan suasana.

Selain lomba, diawal kegiatan juga melaksanakan senam bersama yang dipimpin oleh guru senam ternama di Subang untuk mendorong pola hidup sehat.

Hal itu diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan dalam meriahkan HUT RI ke-80.

“Tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar memeriahkan HUT RI, tapi juga memperkuat persaudaraan, solidaritas, dan silahturahmi warga Jatayu,” ucap Ketua RW 04 Kapten Abdul Azis.

Perayaan HUT RI ke-80 di Komplek Jatayu ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan mampu menyatukan semua warga, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Kabupaten Banyuwangi menggelar Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Blambangan, Minggu (17/8/2025). Upacara berlangsung cukup meriah dengan menampilkan atraksi tarian nusantara kolosal hingga atraksi dirgantara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Tepat pukul 08.00 upacara dimulai yang diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh pasukan Paskibraka.

Menariknya, saat pengibaran bendera mereka membentuk formasi angka 17 dan 45 bila dilihat dari udara.

75 Paskibraka tersebut berhasil menjalankan tugasnya mengibarkan bendera Merah Putih yang dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan UUD 1945. Disusul pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

Upacara HUT RI kali ini semakin semarak dengan berbagai atraksi. Mulai dari pertunjukan tari kolosal yang dibawakan ratusan pelajar Banyuwangi. Mereka tampil memukau membawakan sendratari dengan mengenakan pakaian adat nusantara yang merepresentasikan berbagai suku yang ada di Banyuwangi. Di antaranya, suku Bugis, Bali, Osing, dan Madura.

Upacara semakin meriah saat manuver terbang (flypass) dua pesawat latih Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi menghiasi langit Banyuwangi.

Diikuti kemudian atraksi 3 atlet paramotor Jawa Timur yang salah satunya membawa bendera Merah Putih. Mereka terbang dari Pantai Boom menuju Taman Blambangan dan berputar sebanyak 3 kali selanjutnya mendarat dengan apik di tengah Taman Blambangan.

Usai mendarat, salah satu pilot perempuan paramotor, Zamitah Dea Rhein, menyerahkan buket bunga kepada Bupati Ipuk.

"Seru banget bisa ambil bagian dari Peringatan Kemerdekaan RI di Banyuwangi. Alhamdulilah lancar karena lokasinya memang proper," kata atlet Jatim yang pernah memenangi kejuaraan PON Aceh tahun 2024 itu.

Bertindak sebagai petugas pengibaran bendera antara lain Jasmine Azzahra Adya Putri (pembawa baki), Revalizha Nazzar Syahzidane (pengerek bendera), Andreas Oktaviani (pembentang bendera), Andrian Edi Chandra (pengulur bendera), dan Dinar Ayu Wulandari (pemberi aba-aba). (red)

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menanggapi pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait upaya perbaikan citra Polri.

Menurut Agus Flores, sikap keras Kapolri menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembenahan institusi.

Ia menilai komitmen Kapolri untuk mencopot Kapolda yang gagal memperbaiki citra maupun yang terbukti merusak nama baik Polri merupakan langkah nyata demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Pernyataan keras Kapolri membuktikan keseriusan perbaikan Polri. Bahkan siapa saja Kapolda yang merusak citra institusi akan dicopot,” tegas Agus Flores, Minggu malam (17/8/2025).

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan instruksi tegas kepada jajarannya: “Lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau ada anggota yang merusak organisasi ini, yang saya copot kepalanya,” ujar Kapolri.

Langkah ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (red)

GRESIK, Jejak – Indonesia.id | Perubahan dunia hukum dan meningkatnya persaingan antar praktisi yang marak saat ini, kantor hukum dan pengacara harus bertahan hidup.

Kantor hukum dan para pengacara dituntut tidak hanya menguasai substansi hukum, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Bertahan hidup (survive) sekaligus tetap relevan menjadi tantangan yang kini dihadapi banyak firma hukum, terutama skala menengah dan kecil.

Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, menyebut profesi pengacara tidak lagi bisa mengandalkan pola lama, klien menuntut kecepatan, transparansi, dan efisiensi biaya.

Seiring perkembangan teknologi, banyak kantor hukum mulai mengadopsi sistem manajemen berbasis digital yang bisa mempercepat pelayanan.

"Di tengah berbagai tantangan saat ini, profesi hukum tetap dibutuhkan. Perbedaannya hanya cara pengacara dan kantor hukum menyesuaikan diri," katanya, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Menurutnya, mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan menjaga integritas, diyakini akan tetap bertahan dan bahkan tumbuh di masa depan.

“Pengacara yang survive bukan hanya pintar berdebat di pengadilan, tapi yang mampu membaca zaman, dekat dengan teknologi, dan menjaga kepercayaan klien,” katanya.

Lantas bagaimana dengan bertahan di tengah pelayanan pada pos bantuan hukum bagi pencari keadilan untuk masyarakat miskin secara gratis?

Di balik kiprah mulianya memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat kecil, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) kini menghadapi situasi sulit.

Minimnya sumber daya, perubahan regulasi, hingga ketatnya persaingan antar lembaga membuat YLBH “menjerit” demi tetap bertahan.

Kondisi ini terungkap dalam rapat koordinasi YLBH Fajar Trilaksana (FT). Dalam evaluasi semester pertama, teridentifikasi sejumlah persoalan krusial.

Keterbatasan dana operasional, kurangnya tenaga hukum profesional, hingga perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dewan Pakar YLBH FT, Supriasto menegaskan lembaga bantuan hukum saat ini bukan hanya dituntut hadir, tapi juga dituntut profesional dan adaptif.

"Jika tidak, akan tergilas perubahan,” kata Supriasto yang juga mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik saat hadir rakor di Kantor YLBH FT.

Meski menjerit menghadapi tantangan, YLBH FT harus bertekad untuk tetap eksis. Maka, tiga strategi dirumuskan saat rapat koordinasi kali ini, di antaranya menjaga integritas, meningkatkan kompetensi tim hukum, dan memperluas jaringan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan strategi itu, YLBH FT berharap mampu memperkuat ketahanan organisasi sekaligus memberi layanan hukum yang semakin bermutu bagi masyarakat bawah.

“Menjerit bukan berarti menyerah. Justru inilah momentum untuk bangkit dan berbenah,” kata Supriasto

Evaluasi semester pertama menunjukkan banyak tantangan pelayanan, mulai perubahan regulasi pemerintah hingga persaingan dengan lembaga hukum lain.

“Realitasnya, lembaga bantuan hukum di daerah seperti kami benar-benar berjuang keras. Tantangan lebih besar daripada dukungan yang kami dapat,” kata Sekertaris YLBH FT Herman Sakti.

Tanpa perhatian serius dari pemerintah dan stakeholder, LBH semakin terpinggirkan, padahal menjadi harapan utama masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan.

Sebagai catatan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kini menjadi ujung tombak akses keadilan masyarakat yang kurang mampu.

Di tengah persaingan layanan hukum dan tantangan anggaran, Posbakum bertransformasi melalui berbagai strategi untuk tetap relevan dan efektif.

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mendata jumlah Pos Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi sebagai mitra Posbakum meningkat signifikan dari 65 PBH di tahun 2024 menjadi 91 PBH pada 2025.

Dari jumlah itu, terdiri dari 13 PBH dengan Akreditasi A, 21 PBH terakreditasi B, dan 57 PBH terakreditasi C. Sedangkan di Gresik, terdapat tiga PBH terakreditasi, salah satunya YLBH Fajar Trilaksana.

Sedangkan anggaran untuk bantuan hukum di Jatim mengalami penyesuaian dari Rp6,6 miliar di tahuKanwil Kemenkumham Jawa Timur mendata jumlah Pos Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi sebagai mitra Posbakum meningkat signifikan dari 65 PBH di tahun 2024 menjadi 91 PBH pada 2025.

Dari jumlah itu, terdiri dari 13 PBH dengan Akreditasi A, 21 PBH terakreditasi B, dan 57 PBH terakreditasi C. Sedangkan di Gresik, terdapat tiga PBH terakreditasi, salah satunya YLBH Fajar Trilaksana.

Sedangkan anggaran untuk bantuan hukum di Jatim mengalami penyesuaian dari Rp6,6 miliar di tahun 2024, dan menurun tajam menjadi Rp2,251 miliar pada 2025 sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi.

(Redho)