Berita

TABANAN || Jejak-indonesia.id - Suasana haru menyelimuti Aula Candra Prabhawa saat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan melepas pegawai yang memasuki masa purna bhakti serta pegawai yang mendapat amanah pindah tugas, Selasa (21/04). Momen ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi sekaligus penguatan nilai kebersamaan dalam lingkungan kerja.

Pegawai yang memasuki masa purna bhakti yakni I Ketut Pariana selaku Komandan Jaga dan Ni Ketut Somawati selaku Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, I Wayan Surya Wirawan, mendapatkan promosi jabatan di Lapas Kelas IIB Blitar. Dua petugas lainnya, I Kadek Candra Budi Purnawan dan Anak Agung Gede Surya Parawansa, juga dilepas untuk melanjutkan pengabdian di tempat yang baru.

Mewakili jajaran petugas, Agung Satyahardika, menyampaikan apresiasi dan pesan mendalam kepada para pegawai yang dilepas. “Para senior yang memasuki purna bhakti telah meninggalkan teladan berharga bagi kami, mulai dari kedisiplinan, kerja keras hingga integritas. Sementara bagi rekan-rekan yang pindah tugas, kami berharap dapat terus menjaga nama baik Lapas Tabanan dimanapun bertugas,” ujarnya.

Perwakilan pegawai purna bhakti, I Ketut Pariana, turut menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan selama bertugas. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan selama ini. Mohon maaf apabila selama bertugas terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja,” tuturnya.

Sementara itu, I Wayan Surya Wirawan, yang mendapat amanah baru, mengungkapkan kesan mendalam selama bertugas di Lapas Tabanan. “ Meski kebersamaan kita singkat banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan di sini. Semoga ini bukan perpisahan, melainkan awal dari kesempatan untuk kembali bertemu dan bekerja bersama di masa mendatang,” ungkapnya.

Kepala Lapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo, menegaskan bahwa purna tugas dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi dengan positif.

“Purna bhakti adalah capaian yang patut dibanggakan karena telah menyelesaikan tugas sebagai abdi negara dengan baik. Sementara mutasi menjadi kesempatan untuk terus berkembang. Jadikan pengalaman di Lapas Tabanan sebagai bekal untuk berprestasi dan tetap jaga nama baik institusi dimanapun berada,” tegas Prawira.

Melalui kegiatan ini, Lapas Tabanan tidak hanya melepas pegawai, tetapi juga menegaskan nilai keteladanan, loyalitas, dan integritas yang telah diwariskan, sebagai fondasi bagi seluruh jajaran dalam melanjutkan pengabdian ke depan.

Kontributor: Humas Lapas Tabanan

PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Sorotan tajam terhadap kinerja Pengadilan Agama (PA) Kota Pasuruan kembali mencuat. Kritik publik yang selama ini terpendam soal sistem pelayanan yang dinilai amburadul, kini seperti menemukan momentumnya setelah gelombang demonstrasi yang terjadi baru-baru ini. Ironisnya, langkah klarifikasi dan pernyataan normatif justru muncul pasca tekanan publik, bukan sebagai bentuk evaluasi internal yang proaktif.

Dalam keterangannya, Agus Samsul Arif menyampaikan bahwa seluruh proses pelayanan di PA Pasuruan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menegaskan bahwa pihak yang berperkara idealnya hadir langsung atau didampingi kuasa hukum resmi.

Persyaratan administratif pun disebut sederhana—cukup dokumen domisili dan buku nikah untuk perkara perceraian, serta tambahan surat penolakan dari KUA untuk dispensasi nikah.

Namun pernyataan tersebut justru menuai skeptisisme. Sejumlah pihak menilai, penjelasan normatif seperti itu bukanlah jawaban atas persoalan utama yang selama ini dikeluhkan masyarakat: prosedur yang tidak transparan, minimnya pendampingan bagi masyarakat awam, hingga dugaan pelayanan yang tidak konsisten di lapangan.

“Kalau memang semua sudah berjalan sesuai SOP, kenapa keluhan masyarakat muncul bertahun-tahun tanpa solusi konkret?” ujar salah satu pengamat hukum lokal yang enggan disebutkan namanya.

PA Pasuruan juga mengklaim telah menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu masyarakat yang belum memiliki dokumen gugatan atau permohonan. Layanan ini disebut dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbadan hukum yang telah melalui proses seleksi ketat melalui e-katalog.

Meski demikian, lagi-lagi publik mempertanyakan efektivitasnya. Keberadaan Posbakum dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang kerap kesulitan mengakses informasi hukum secara utuh.

Kritik yang berkembang menilai bahwa apa yang disampaikan PA Pasuruan lebih menyerupai upaya damage control ketimbang refleksi menyeluruh. Pernyataan yang terkesan defensif ini justru memperkuat kesan bahwa pembenahan sistem baru dilakukan setelah tekanan publik tak bisa lagi diabaikan.

Gelombang demonstrasi yang terjadi sebelumnya bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan akumulasi kekecewaan panjang terhadap sistem yang dianggap tidak responsif. Kini, publik menunggu bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.

Jika tidak, narasi “sudah sesuai SOP” berisiko hanya menjadi jargon administratif—tanpa makna nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id — Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini kembali mengalir hangat di lingkungan Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., beserta seluruh staf dan jajaran Bhayangkari yang dipimpin Ny. Nanik M. Aritonang, menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan mendalam kepada seluruh perempuan Indonesia dalam momentum bersejarah ini. Peringatan Hari Kartini tahun 2026 menjadi kesempatan berharga bagi institusi Polri untuk menegaskan kembali komitmen dalam mendukung penguatan peran perempuan dan perlindungan anak di seluruh pelosok negeri.

Saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 April 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini tahun ini memiliki makna yang sangat dalam bagi seluruh insan Polri di Simalungun. "Hari Kartini bukan sekadar seremonial tahunan. Ini adalah momentum bagi kita semua untuk merenungkan kembali betapa besar jasa perjuangan R.A. Kartini dalam membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berdiri setara, berdaya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," ujar AKP Verry Purba.

Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., dalam pesannya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Beliau menegaskan bahwa semangat Kartini harus terus hidup dan menjadi inspirasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Kartini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menggerakkan perubahan. Hari ini kami mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia. Jadikan hari ini sebagai pemantik semangat untuk terus berdaya, mandiri, dan memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa," ucap AKBP Marganda Aritonang dengan penuh rasa hormat.

Senada dengan suami, Ny. Nanik M. Aritonang selaku Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun mengungkapkan kebanggaannya terhadap seluruh perempuan yang terus berjuang dalam berbagai peran kehidupan.

"Setiap perempuan adalah Kartini di zamannya. Di rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat — perempuan Indonesia terus membuktikan bahwa mereka mampu hadir sebagai pilar kekuatan yang tidak tergantikan. Bhayangkari Polres Simalungun bangga bersama seluruh perempuan Indonesia merayakan hari istimewa ini," ungkap Ny. Nanik dengan penuh kebanggaan dan kehangatan.

Peringatan Hari Kartini tahun 2026 ini sejalan dengan tema nasional yang diusung, yakni "Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini mencerminkan visi besar bangsa Indonesia dalam mempersiapkan generasi unggul yang bertumpu pada dua pilar utama, yaitu perempuan yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih sayang. Polri sebagai institusi negara menegaskan dukungan penuhnya terhadap penguatan kedua pilar tersebut sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

AKP Verry Purba menambahkan bahwa Polres Simalungun di bawah kepemimpinan AKBP Marganda Aritonang akan terus menghadirkan program-program yang berpihak kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian maksimal dari negara. "Polri berkomitmen untuk hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tanpa terkecuali.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar," ujarnya dengan tegas.

Momentum Hari Kartini ini pun menjadi pengingat kolektif bahwa perjuangan menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan adalah tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan, bahu-membahu membangun bangsa menuju cahaya Indonesia Emas 2045.

KABANJAHE || Jejak-indonesia.id - Dalam 100 hari pertama tahun 2026, Polres Karo dibawah pimpinan Kapolres AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, menunjukkan kinerja signifikan dalam penegakan hukum, mulai dari pengungkapan kasus kriminal hingga pemberantasan narkotika. Namun di balik capaian tersebut, Kapolres Karo menegaskan satu hal penting : keberhasilan itu tidak lepas dari peran masyarakat dan media.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial yang memberikan informasi secara cepat dan akurat,” tegas Kapolres dalam rilis capaian kinerja, Senin(20/4) pukul 10.00 WIB di Mapolres.

Selama periode Januari hingga pertengahan April 2026, Polres Karo mencatat tren penyelesaian perkara yang cukup dinamis. Pada Januari, dari 67 kasus yang ditangani, sebanyak 30 kasus berhasil diselesaikan atau 45 persen. Angka ini meningkat tajam pada Februari menjadi 72 persen dari 61 kasus, sebelum berada di angka 51 persen pada Maret dan 29,72 persen pada awal April.

Selain itu, sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, mulai dari kasus pembunuhan di Kabanjahe, pencurian kabel tower dengan kerugian puluhan juta rupiah, hingga kejahatan migas, perjudian, dan perambahan hutan. Seluruhnya kini tengah diproses secara hukum.

Di sisi lain, Polres Karo juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dengan terbentuknya, Satuan Reserse baru, yakni Satres PPA & PPO pada Januari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, satuan ini menangani 39 kasus, dengan 27 kasus berhasil diselesaikan atau sebesar 69 persen. Kasus yang ditangani didominasi kekerasan terhadap anak, persetubuhan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, dalam pemberantasan narkotika, Polres Karo mencatat capaian yang cukup menonjol. Sebanyak 46 kasus berhasil diungkap dengan 61 tersangka diamankan. Barang bukti yang disita meliputi ganja lebih dari 99 gram dan 108 batang, sabu 72,3 gram, serta ekstasi sebanyak 11 butir.

Beberapa pengungkapan besar di antaranya kasus ladang ganja di Desa Cinta Rakyat serta jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabanjahe dengan barang bukti dalam jumlah signifikan.

Ke depan, Polres Karo tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga langkah preventif dengan menggandeng generasi muda, khususnya Generasi Z.

“Melalui pendekatan preemtif dan preventif, kami ingin membekali generasi muda agar terhindar dari kenakalan remaja, penyakit masyarakat, balap liar, tawuran, hingga penyebaran hoaks,” ujar Kapolres.

Ia menegaskan, setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan.

“Bersama, kita wujudkan harkamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karo,” pungkasnya.

#polreskaro
#kapolreskaro
#humaspolreskaro

TIKELA || Jejak-indonesia.id — Dukungan masyarakat terhadap Romi Kirangen terus mengalir dengan penuh keyakinan dan harapan. Sosok yang dikenal sederhana, ramah, dan dekat dengan warga ini kini mantap melangkah sebagai calon Hukumtua Desa Tikela.

Bagi banyak warga, Romi bukan sekadar figur yang muncul menjelang pemilihan, melainkan pribadi yang telah lama hadir dan tumbuh bersama masyarakat. Kepeduliannya terhadap berbagai persoalan desa, mulai dari kegiatan sosial hingga pembangunan, menjadi alasan kuat mengapa namanya begitu dipercaya.

“Beliau itu selalu ada untuk warga, tidak membeda-bedakan. Kami melihat ketulusan dalam setiap langkahnya,” ungkap salah satu warga dengan penuh harap.

Kehadiran Romi Kirangen dalam kehidupan masyarakat dinilai membawa energi positif. Ia dikenal aktif dalam kegiatan gotong royong, peduli terhadap kebutuhan warga, serta terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat dukungan terhadapnya terus menguat secara alami.

Pencalonan Romi Kirangen sebagai Hukumtua tidak hanya dipandang sebagai kontestasi semata, tetapi juga sebagai simbol harapan akan lahirnya kepemimpinan yang lebih dekat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan semangat kebersamaan, warga Desa Tikela berharap ke depan akan tercipta pembangunan yang merata, peningkatan kesejahteraan, serta pelayanan publik yang semakin baik dan humanis.

Pemilihan Hukumtua Desa Tikela pun menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan desa. Di tengah harapan besar yang tumbuh, nama Romi Kirangen kini hadir sebagai representasi kepercayaan, kebersamaan, dan cita-cita akan perubahan yang lebih baik.

Kaperwil Sulut: Marflien