Berita

SUMATRA || Jejak-indonesia.id -  Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Utara berkomitmen membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk berpartisipasi dalam pemulihan daerah terdampak, sebagai wujud gotong royong nasional.

Surat edaran itu dikeluarkan Tito menyusul adanya daerah terdampak bencana di Aceh yang tidak mendapatkan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah daerah di Sumut justru mendapatkan pengembalian TKD dalam jumlah besar, meski hanya terdampak ringan oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan langkah tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan, khususnya di sejumlah wilayah Aceh yang masih menghadapi tantangan berat dalam pemulihan pascabencana.

“Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen,” ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, delapan daerah di Sumut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh.

Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.

Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Tito menegaskan nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan.

“Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap, bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi setelah menyelesaikan tanggap darurat. Secara umum, kondisi layanan dasar dan infrastruktur telah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya permanen.

“Per hari ini kami anggap bahwa sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan belum sempurna, tapi bisa dilewati. Jembatan belum sempurna, tapi banyak yang sudah dilewati, terutama yang nasional dan provinsi untuk logistik,” ujar Tito.

MEDAN || Jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan yang berkualitas dinilai menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang signifikan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin semata (business as usual). Sebaliknya, forum tersebut harus menjadi fondasi awal dalam menyusun arah pembangunan daerah yang terarah dan berdampak.

“Perencanaan yang matang, kualitas yang matang, artinya detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program,” katanya.

Mendagri melanjutkan, perencanaan yang baik harus disusun dengan mendengarkan aspirasi dari bawah. Pemerintah provinsi perlu menyerap usulan, keinginan, dan harapan pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, selain menerima masukan secara bottom-up dari tingkat kabupaten/kota, provinsi juga harus menyelaraskannya dengan program pemerintah pusat.

“Tentu Pak Gubernur dan jajaran sebagai kepala daerah terpilih, kalau mendengar dari pusat, itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Tapi sebagai kepala daerah terpilih, pasti punya juga pemikiran-pemikiran tersendiri. Tadi Bapak [Gubernur Sumut] sudah paparkan, saya sudah mendengar konsep-konsep peta jalan untuk 2027,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyebut visi dan misi kepala daerah menjadi ciri kepemimpinan yang kuat. Kepala daerah dituntut memiliki arah yang jelas terkait pembangunan daerah yang dituangkan dalam peta jalan. Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga oleh kekuatan konsep yang dimiliki.

“Memiliki power, kekuasaan, kewenangan, tapi itu tidak cukup, harus memiliki follower, punya pengikut, punya bawahan. Tapi lebih dari itu adalah punya konsep,” tambahnya.

Menurutnya, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana kegiatan secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas. Ia menegaskan bahwa semakin detail perencanaan yang disusun akan semakin baik, karena pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat.

“Saya selalu belajar di mana-mana, di beberapa negara, selalu keluar ilmu itu. Ilmunya Sun Tzu. Sun Tzu itu seorang strategist, ahli strategi Cina di zaman kuno. Know your enemy, know yourself, and you will win in thousand battles,” tandasnya.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, para bupati/wali kota se-Provinsi Sumut, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut.

Puspen Kemendagri

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id — Ungkapan terima kasih yang tulus dan penuh haru mengalir dari sepasang turis asal Belanda kepada jajaran Polsek Girsang Sipangan Bolon, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara.

Joas Mardiono dan istrinya Anjelin tidak menyangka bahwa tas mereka yang tertinggal di dalam taksi, lengkap berisi paspor, tablet, dan berbagai barang berharga lainnya, bisa kembali ke tangan mereka dengan selamat berkat kerja keras dan ketulusan hati personel Polri yang bertugas di kawasan wisata Danau Toba tersebut. Kisah mengharukan ini menjadi bukti paling nyata bahwa Polres Simalungun benar-benar menghadirkan Polri yang berintegritas dan humanis dalam melayani siapa pun, termasuk tamu dari mancanegara.

Saat dikonfirmasi pada Rabu, 22 April 2026, sekitar pukul 18.40 WIB, Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menyampaikan kebanggaannya atas capaian pelayanan luar biasa yang ditunjukkan personel Polsek Girsang Sipangan Bolon.

"Ucapan terima kasih dari turis mancanegara ini adalah penghargaan tertinggi bagi kami. Ini membuktikan bahwa Polri mampu memberikan pelayanan yang humanis dan profesional kepada siapa pun tanpa memandang asal usul. Inilah wajah Polri yang kami banggakan," ujar AKP Verry Purba dengan penuh kebanggaan.

Peristiwa bermula pada Selasa, 21 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Joas Mardiono dan Anjelin menyadari dengan panik bahwa tas mereka tertinggal di dalam taksi Sibolga yang sebelumnya mereka tumpangi saat menjelajahi keindahan wilayah Simalungun. Betapa tidak, di dalam tas tersebut tersimpan paspor, tablet, dan berbagai dokumen serta barang berharga yang sangat vital bagi perjalanan mereka sebagai warga negara asing di Indonesia. Kehilangan paspor di negeri orang adalah mimpi buruk yang bisa melumpuhkan seluruh rencana perjalanan dan menimbulkan persoalan keimigrasian yang sangat serius.

Dengan harapan penuh, pasangan turis asal Negeri Kincir Angin itu pun meminta bantuan kepada Polsek Girsang Sipangan Bolon. Dua personel sigap, Aipda A. Pasaribu dan Aipda M. Samosir, langsung bergerak tanpa menunda sedetik pun. Keduanya melacak merek dan identitas taksi yang dimaksud, kemudian gigih mencari data pengemudi kendaraan tersebut.

Ketika nomor telepon pengemudi ditemukan namun ternyata dalam kondisi tidak aktif, semangat kedua personel ini tidak sedikit pun surut. Mereka terus berupaya hingga akhirnya berhasil menemukan nomor kontak pemilik taksi yang menjadi kunci pembuka jalan menuju penyelesaian masalah.

Koordinasi intensif segera dijalin dengan pemilik taksi untuk memastikan tas milik Joas Mardiono segera dikirimkan kembali. Perjuangan panjang yang penuh dedikasi tersebut akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan.

Serah terima tas beserta seluruh isinya yang lengkap dan tidak berkurang satu pun berhasil dilaksanakan pada dini hari, Rabu, 22 April 2026, pukul 03.00 WIB. Tidak ada yang hilang. Paspor, tablet, dan seluruh barang berharga lainnya kembali ke tangan pemiliknya dalam kondisi sempurna.

Joas Mardiono yang menerima kembali tasnya tidak mampu menyembunyikan rasa haru dan kegembiraan yang meluap. Dengan mata berbinar penuh syukur, ia menyampaikan pesan yang langsung menyentuh hati.

"Saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada polisi Girsang Sipangan Bolon. Semoga Polri semakin baik dan selalu menjadi pelindung masyarakat yang selalu dipercaya. Terima kasih," ungkap Joas Mardiono tulus dari lubuk hatinya.

AKP Verry Purba menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa apresiasi dari wisatawan mancanegara ini menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polres Simalungun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kepercayaan adalah mahkota Polri. Kami akan terus menjaganya dengan melayani sepenuh hati setiap saat," ujarnya penuh tekad.

RAJA AMPAT || Jejak-indonesia.id - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026). Kedatangan Wapres Gibran di Bandara Marinda disambut langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K., beserta jajaran unsur pimpinan daerah.

Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai. Turut mendampingi pula Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P.

Kunjungan kerja ini difokuskan untuk meninjau langsung implementasi berbagai program strategis pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia. Agenda utama Wapres diawali dengan memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan Gratis di SDN 2 Waisai.

Selain sektor pendidikan, Wapres juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi pesisir melalui peninjauan pengembangan Koperasi Merah Putih di sektor kampung nelayan. Rangkaian kunjungan kemudian ditutup dengan pengecekan fasilitas kesehatan di RSUD Raja Ampat guna memastikan kualitas layanan publik bagi masyarakat setempat tetap optimal.

Guna memastikan kelancaran acara, Kapolres Raja Ampat AKBP Jems Oktovianus Tegai menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel di berbagai titik strategis melalui pola pengamanan terbuka maupun tertutup.

“Kami pastikan seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh personel telah kami tempatkan sesuai dengan ploting tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk pengamanan jalur yang dilalui rombongan,” ujar AKBP Jems Oktovianus Tegai.

Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan dukungan hangat dari masyarakat diharapkan mampu menyukseskan kunjungan kerja ini, sehingga program-program pusat dapat terserap optimal demi kesejahteraan masyarakat di Surga Terakhir di bumi ini.

RAJA AMPAT || Jejak-indinesia.id - Kapolres Raja Ampat, AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K., mendampingi Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., dalam mengawal langsung pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Kabupaten Raja Ampat, Rabu (22/4/2026).

Pengamanan ketat telah disiagakan sejak kedatangan Wapres beserta rombongan di Bandara Marinda. Agenda utama kunjungan ini diawali di SDN 2 Waisai untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran Wapres disambut antusias oleh para siswa. Selain membagikan buku, beliau juga menyempatkan diri berfoto bersama sebagai bentuk kedekatan pemerintah dengan generasi muda di ujung timur Indonesia.

Setelah dari SDN 2 Waisai, Wapres melanjutkan peninjauan ke Koperasi Merah Putih di Kampung Nelayan, Pasar Baru. Selain fokus pada ekonomi kerakyatan, agenda kerja ini juga mencakup aspek kesehatan dengan meninjau fasilitas di RSUD Raja Ampat guna memastikan pelayanan medis bagi masyarakat berjalan optimal, termasuk pengecekan ruang poliklinik spesialis dan dialog bersama tenaga medis.

Usai meninjau fasilitas publik, Wapres kemudian melakukan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Rumah Makan Sederhana. Pertemuan ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta stabilitas di wilayah daerah otonomi baru (DOB) tersebut.

Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, menegaskan bahwa sinergi solid antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama kesuksesan pengamanan VVIP ini.

“Kami berkomitmen penuh mendukung seluruh agenda pemerintah, termasuk kunjungan kerja Wakil Presiden, dengan menjamin keamanan serta kelancaran kegiatan di wilayah Papua Barat Daya,” ujar Brigjen Pol. Gatot Haribowo.

Berkat koordinasi lintas instansi yang matang, seluruh rangkaian kunjungan kerja di Raja Ampat berhasil tersebut terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif.