Berita

TANJUNG MORAWA || Jejak-indonesia.id - Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH, MH bersama personel Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar di Yayasan Pendidikan Nur Azizi, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diikuti oleh pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK, serta dihadiri oleh pihak yayasan dan tenaga pendidik.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Tanjung Morawa didampingi oleh personel Polsek Tanjung Morawa, dengan materi sosialisasi yang disampaikan langsung kepada para pelajar sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pelajar dalam menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan, khususnya terkait kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelajar agar menjauhi segala bentuk kenakalan remaja, seperti tawuran, geng motor, hingga penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan. Para pelajar diharapkan dapat fokus pada pendidikan serta menjadi generasi yang membanggakan keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ujar AKP Jonni H. Damanik.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan materi terkait dampak hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkotika, serta pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

Kapolsek Tanjung Morawa menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri khususnya Polsek Tanjung Morawa dalam melakukan pendekatan preventif kepada generasi muda guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan pihak sekolah, serta mampu menekan angka kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar,” tutupnya.

Kegiatan berjalan dalam keadaan aman dan lancar serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelajar dalam menjaga perilaku dan masa depan mereka.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (22/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan posisi LDII sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.

Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH. Astro Junaedi. Ia menilai, di bawah kepemimpinan KH. Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

"Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif," imbuhnya.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, ia meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi "Banyuwangi Asri".

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng.

"Program dari Pak Astro yang sudah baik wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep 'tandang bareng' (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan," tegas Ipuk hingga tiga kali dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut awalnya berniat mencalonkan kembali KH. Astro Junaedi mengingat keberhasilannya, namun yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program lima tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” tutur Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini mengusung tema “Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera." Agenda ini dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan sampah berbasis TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan sampah yang kian kompleks, sekaligus wujud nyata sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Rektor UIMSYA, Dr. KH. Ahmad Munib Syafaat, LC., M.E.I, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejatinya telah lama menjadi cita-cita bersama. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu sederhana, melainkan tantangan serius yang harus ditangani secara kolektif.

“Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat untuk menjalin kerja sama antara kampus dan DLH. Ini sebenarnya sudah lama kita cita-citakan, karena kita memiliki permasalahan yang sama, terutama terkait sampah,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan dengan ribuan civitas akademika, UIMSYA setiap hari juga menghasilkan volume sampah yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dampak buruk sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

“Kita melihat hari ini persoalan sampah sangat memprihatinkan. Hampir semua tempat bisa menjadi lokasi pembuangan sampah, mulai dari sungai, bantaran, parit, hingga lingkungan sekitar rumah. Kalau tidak ditangani bersama, ini bisa menjadi ancaman besar bagi kita semua,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya sebatas pengangkutan semata, tetapi membutuhkan sistem pengelolaan terpadu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui kerja sama ini, UIMSYA berkomitmen untuk ikut berperan aktif, termasuk dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan TPS3R.

“Kami siap menyiapkan lahan sekitar 11 ribu meter persegi untuk pembangunan TPS3R. Silakan nanti dari pihak terkait untuk menindaklanjuti. Harapan kami, ini tidak hanya berhenti di MoU, tapi benar-benar ada implementasi nyata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa sampah sejatinya tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan baik dan benar. Dengan sistem TPS3R, sampah dapat diolah menjadi produk bernilai guna, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Rektor UIMSYA juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, khususnya dalam hal penghijauan. Ia menilai bahwa budaya menanam harus kembali digalakkan untuk menjaga keseimbangan alam.

“Kita jangan hanya terbiasa membuang, tapi juga harus membiasakan menanam. Kalau hanya membuang tanpa mengolah, maka yang terjadi adalah penumpukan. Ini yang harus kita ubah bersama,” katanya.

Ia bahkan mencontohkan nilai-nilai dalam ajaran agama yang mengajarkan pentingnya proses dan keberlanjutan, sebagai refleksi bahwa menjaga lingkungan membutuhkan kesabaran dan komitmen jangka panjang.

Sementara itu, perwakilan DLH Kabupaten Banyuwangi, Roby Kurniawan, S.T., M.Si, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen UIMSYA yang tidak hanya mendukung secara konsep, tetapi juga menyediakan fasilitas berupa lahan untuk pengembangan TPS3R.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi salah satu solusi konkret dalam mengurangi beban pengelolaan sampah di Banyuwangi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan institusi pendidikan dalam menjaga lingkungan.

“Kerja sama ini sangat penting karena penanganan sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi seperti UIMSYA,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan kerja sama ini dapat terus berkembang dan melahirkan berbagai program inovatif, baik dalam pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan persoalan sampah di Banyuwangi dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta menjadi contoh sinergi positif antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan produktif.

SOLO || Jejak-indonesia.id - Di balik setiap langkah seorang presiden, selalu ada sosok-sosok sunyi yang berdiri tegak, menjadi perisai hidup tanpa banyak sorotan. Salah satunya adalah Mayor Infanteri Windra Sanur—seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara, dengan loyalitas yang tak tergoyahkan.

Windra Sanur memulai perjalanan militernya di era kepemimpinan Soeharto. Tahun 1996 menjadi titik awal ketika ia lulus dari Secaba AD sebagai Bintara. Di masa itu, ia ditempa dalam disiplin keras khas militer, membentuk karakter tangguh yang kelak membawanya menembus satuan elite.

Tiga tahun berselang, tepatnya 1999, ia mengikuti pendidikan sniper di Kopassus Batujajar—sebuah fase penting yang mengasah ketajaman insting, ketenangan, dan akurasi dalam setiap keputusan. Kemampuan ini bukan hanya soal menembak, tetapi juga tentang kesabaran, fokus, dan tanggung jawab dalam situasi paling genting.

Kariernya terus menanjak. Pada 29 Juli 2013, Windra resmi menyandang pangkat Letnan Dua Infanteri, menandai peralihan dari Bintara ke Perwira. Dedikasi panjangnya akhirnya mengantarkan dirinya meraih pangkat Mayor Infanteri pada 1 Oktober 2025.

Namun, puncak pengabdian yang paling dikenang adalah saat ia menjadi bagian dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebagai Wakil Komandan Detasemen 4 Grup D, ia berada di garis depan dalam mengawal Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, selama kurang lebih delapan tahun.

Dalam setiap kunjungan kerja, perjalanan dinas, hingga momen-momen penting kenegaraan, sosok Mayor Windra kerap terlihat sigap di sisi Presiden. Ia bukan sekadar pengawal, melainkan perisai hidup—yang siap mempertaruhkan segalanya demi keselamatan kepala negara.

Tak hanya piawai di dunia militer, Windra juga dikenal sebagai atlet judo berprestasi. Ia bahkan mengantongi sertifikat wasit judo internasional, menunjukkan bahwa disiplin dan ketekunan yang dimilikinya melampaui satu bidang semata.

Kini, memasuki April 2026, Mayor Windra Sanur resmi berpamitan dari tugasnya di Paspampres. Ia mengemban amanah baru sebagai Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Meski tak lagi berada di lingkaran terdekat Presiden, semangat pengabdiannya tetap menyala.

Dalam setiap langkahnya, tersirat satu pesan kuat yang menjadi napas pengabdian seorang prajurit:
“Jangan ragukan kesetiaan kami.”

Ucapan terima kasih pun mengalir tulus kepada Joko Widodo atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Doa pun dipanjatkan: semoga beliau dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan.

Kisah Mayor Windra Sanur adalah cerminan bahwa pengabdian sejati tak selalu lantang terdengar, namun nyata terasa. Ia hadir dalam diam, bekerja tanpa pamrih, dan setia hingga akhir tugas.

Sebuah dedikasi yang tak tergantikan. Sebuah kesetiaan yang tak perlu diragukan.

DENPASAR || Jejak-indonesia.id - Polemik pemberitaan yang menyeret nama Ipda Haris Budiono memasuki babak baru setelah Dewan Pers resmi mengeluarkan surat penyelesaian pengaduan Nomor 481/DP/K/IV/2026 tertanggal 17 April 2026. Dalam surat tersebut, media siber Jejak Indonesia diwajibkan melayani hak jawab dari pihak pengadu secara proporsional paling lambat 2×24 jam setelah diterima, sekaligus memberikan catatan koreksi pada berita yang telah dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Sorotan tajam juga mengarah pada figur yang memproduksi dan menyebarluaskan narasi tandingan, yakni I Made Richy Ardhana Yasa, yang dikenal sebagai Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/Kabiro Bali Gatra Dewata Group. Berdasarkan penelusuran sejumlah awak media, sosok ini disebut pernah tersandung kasus hukum terkait penipuan sewa vila dan telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 26 Januari 2024. Fakta ini memunculkan pertanyaan serius terkait integritas dan kredibilitas dalam praktik jurnalistik yang dijalankan.

Tokoh masyarakat Denpasar, Gde Adi, menegaskan bahwa seorang wartawan seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak menjadi alat kepentingan pihak tertentu. “Pers itu pilar demokrasi. Kalau sudah ada keberpihakan atau titipan, maka publik yang dirugikan,” ujarnya.

Di sisi lain, fakta lapangan terkait Ipda Haris Budiono justru memperlihatkan kompleksitas yang belum sepenuhnya terang. Seorang manajer Bali Social Club Canggu bernama Kris sempat mengonfirmasi bahwa Haris pernah menjabat sebagai Chief Security. Namun, pernyataan tersebut berubah hanya sehari kemudian dengan menyebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di tempat itu. Anehnya, pada 20 Maret 2026, nama Ipda Haris Budiono masih tercatat dalam grup WhatsApp internal security tempat tersebut, memunculkan dugaan adanya informasi yang tidak sinkron.

Sumber lain di kawasan Canggu, Made Dik, menyebut Haris telah menjabat posisi tersebut sekitar satu tahun sebelumnya. Ia juga mempertanyakan sikap tegas dari pimpinan Polda Bali. “Kalau memang ada pelanggaran, kenapa tidak diproses tegas? Ini jadi tanda tanya besar,” ujarnya.

Informasi tambahan yang beredar menyebutkan bahwa Ipda Haris Budiono saat ini bertugas di Yanma Polda Bali dan disebut telah dimutasi serta menjalani sidang disiplin. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak berwenang terkait detail pelanggaran maupun hasil penanganannya.

Pengamat hukum, Gung De, turut mengkritisi langkah komunikasi yang ditempuh dalam polemik ini. Ia menilai seharusnya klarifikasi dilakukan langsung kepada media yang menerbitkan berita, bukan melalui jalur lain. “Kalau merasa dirugikan, kenapa tidak langsung menghubungi redaksi? Ini justru melompat ke Dewan Pers, jadi terkesan ada strategi tertentu,” ungkapnya.

Dewan Pers dalam keputusannya juga memberikan peringatan keras kepada Jejak Indonesia agar segera melakukan pembenahan internal. Mulai dari kewajiban memiliki penanggung jawab yang berkompetensi wartawan utama, hingga dorongan untuk mengikuti proses verifikasi perusahaan pers dalam waktu maksimal tiga bulan. Selain itu, pelatihan intensif terkait etika jurnalistik diwajibkan guna meningkatkan profesionalitas seluruh awak redaksi.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menegaskan konsekuensi serius jika keputusan tersebut diabaikan. “Tidak menjalankan keputusan Dewan Pers berpotensi membuat media kehilangan perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Kasus ini menjadi cermin buram praktik jurnalistik yang menyimpang dari kaidah. Di tengah derasnya arus informasi digital, publik dituntut semakin kritis, sementara media dituntut semakin bertanggung jawab. Ketika fakta, kepentingan, dan kredibilitas bercampur, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik individu, melainkan kepercayaan publik terhadap pers itu sendiri.