Berita

BANYUWANGI – Mulai tahun ini Pemkab Banyuwangi menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 6.836 warga miskin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” kata Ipuk, dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (20/4/2026).

Ditambahkan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, kebijakan pembebasan PBB ini untuk warga yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data bisa kita lihat di DTSEN, otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak untuk mendapatkan pembebasan PBB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab tetap melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pemerintah desa dan kelurahan.

Bapenda mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) calon sasaran ke masing-masing desa/kelurahan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.

Jika ternyata ditemukan warga yang tidak layak menerima, akan segera dilaporkan kepada Bapenda untuk dibatalkan.

“Sebaliknya, jika ditemukan warga miskin baru yang belum terdata, bisa langsung diusulkan. Selama mereka masih berada di desil 1- 4, nantinya akan terus mendapatkan pembebasan PBB di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – (22/04/2026), - Aktivitas pemotongan besi tua di kawasan Pantai Boom Banyuwangi menuai sorotan. Kegiatan yang berlangsung tepat di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu diduga berjalan tanpa kejelasan legalitas serta mengabaikan standar keselamatan kerja (K3).

Ironisnya, pihak Dishub yang bertugas di wilayah tersebut justru mengaku tidak mengetahui secara rinci aktivitas yang telah berlangsung cukup lama itu. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat lokasi kegiatan berada dalam area pengawasan mereka.

Awak media yang mencoba menelusuri asal-usul kegiatan tersebut mendapati tidak adanya papan informasi proyek di lokasi. Selain itu, para pekerja yang melakukan pemotongan besi terlihat tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai standar K3.

Andre, perwakilan dari PT Pelindo Property Indonesia (PPI) yang bertugas di kawasan Pantai Boom, menyatakan bahwa lokasi aktivitas tersebut bukan berada di bawah kewenangan pihaknya.

“Lokasi itu masuk wilayah Dinas Perhubungan, bukan PPI. Silakan konfirmasi ke kantor Dishub,” ujar Andre saat dikonfirmasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, awak media kemudian mendatangi kantor Dishub di kawasan Pantai Boom dan bertemu dengan dua pegawai, Tri dan Heri. Dalam keterangannya, Tri menegaskan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas aktivitas pemotongan besi tua tersebut.

“Kami hanya menyediakan tempat. Soal kegiatan itu bukan tanggung jawab kami. Bahkan jika ada pelanggaran, itu bukan kewenangan kami. Silakan tanyakan ke pihak Syahbandar Tanjungwangi,” jelas Tri.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pengawas. Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Banyuwangi, Agus Purwanto, yang akrab disapa Agus Pecok, menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya kepedulian terhadap potensi pelanggaran di lingkungan kerja.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Meski bukan kewenangan langsung, setidaknya ada tanggung jawab moral untuk melaporkan atau mengoordinasikan jika terjadi dugaan pelanggaran, apalagi menyangkut keselamatan kerja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran K3 yang terjadi secara terbuka tanpa adanya tindakan dari pihak terkait. Menurutnya, pembiaran seperti ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta mencoreng kinerja aparatur sipil negara.

Sebagai tindak lanjut, LPRI DPC Banyuwangi berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, serta instansi terkait lainnya guna mengevaluasi kinerja dan tanggung jawab aparatur di lapangan.

Kasus ini menambah daftar persoalan pengawasan di wilayah strategis seperti kawasan pelabuhan dan wisata. Publik pun menanti kejelasan dari pihak berwenang terkait legalitas kegiatan tersebut serta langkah tegas dalam menegakkan aturan yang berlaku.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Ketua Perempuan Republik Indonesia Mandiri (PERIMA) dan GEMAWIRA, Dra. Rr. Hj. Zuhrol Baiti, SH., MM., menekankan pentingnya kemandirian perempuan dalam seminar dan talkshow “Bincang 2 Tentang Potensi Perempuan” di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (23/4/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono serta ibu-ibu Kartini, dan menjadi ruang diskusi tentang peran strategis perempuan dalam pembangunan.

Zuhrol Baiti mengatakan, perempuan harus berani mengembangkan potensi diri dan tidak ragu mengambil peran di berbagai sektor.

“Perempuan harus percaya diri, mandiri, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya perempuan untuk terus belajar dan memanfaatkan peluang di era modern.

“Potensi perempuan sangat besar. Tinggal bagaimana kita mau terus mengasah kemampuan dan berani melangkah,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono menilai perempuan memiliki posisi penting dalam mendorong kemajuan daerah.

“Perempuan punya potensi besar. Jika diberi ruang, mereka bisa menjadi motor penggerak pembangunan, baik di keluarga maupun masyarakat,” kata Mujiono.

Seminar yang mengusung tema “Menggali, Menguatkan, dan Menginspirasi Potensi Perempuan untuk Indonesia Maju” ini diisi dengan talkshow interaktif, diskusi, serta sesi tanya jawab yang disambut antusias peserta.

Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama.

TABANAN || Jejak-indonesia.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga Warga Binaan yang dilaksanakan di Aula Candra Prabhawa, Rabu (22/04). Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian yang tidak hanya hadir di dalam tembok pembinaan, tetapi juga dirasakan oleh keluarga yang menanti di luar sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata.

Penyerahan 5 paket bansos yang berisi beras, telor, gula dan minyak goreng ini dilakukan langsung oleh jajaran pejabat struktural dan petugas Lapas Tabanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan Pemasyarakatan yang humanis, sekaligus memperkuat hubungan emosional antara Lapas dan masyarakat.

Mewakili Kepala Lapas, Agung Satyahardika selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib menegaskan bahwa perhatian terhadap keluarga Warga Binaan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan yang menyeluruh.

“Kami ingin memastikan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada Warga Binaan, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga mereka. Meskipun sederhana, dukungan sosial seperti ini kami harapkan mampu memberikan kekuatan dan harapan sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Agung.

Rasa haru pun datang dari salah satu penerima bantuan, Ibu Wati, yang mengaku sangat terbantu dengan perhatian yang diberikan. “Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Kami merasa diperhatikan dan tidak sendiri menghadapi kondisi ini. Terima kasih atas kepedulian dari Lapas Tabanan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Tabanan menegaskan perannya tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang peduli dan hadir memberikan dukungan. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat harapan keluarga sekaligus mendukung Warga Binaan untuk kembali ke masyarakat dengan semangat yang lebih baik.

Kontributor: Humas Lapas Tabanan

SORONG || Jejak-indonesia.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyusul pernyataan tokoh senior tersebut terkait perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Wapres Gibran ketika menanggapi pertanyaan awak media usai meninjau RSUD JP Wanane, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/04/2026).

Mengawali tanggapannya, Wapres menegaskan kedekatannya dengan tokoh yang biasa disapa “Pak JK” tersebut sebagai sosok senior sekaligus mentor dalam perjalanan kepemimpinannya.

“Pak JK itu senior saya, Pak JK itu mentor juga,” lanjutnya.

Menurut Wapres, pengalaman panjang Jusuf Kalla dalam pemerintahan menjadikannya figur yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa, khususnya dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah.

“Beliau sudah sangat berpengalaman, beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik,” tuturnya.

Karena itu, Wapres menilai Pak JK sebagai teladan yang patut dicontoh oleh generasi pemimpin saat ini.

“Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua,” tegasnya.

Wapres juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan evaluasi yang diberikan oleh Jusuf Kalla, yang dinilainya penting dalam memperkaya perspektif kepemimpinan nasional.

“Dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Wapres kembali menegaskan kekagumannya terhadap sosok Jusuf Kalla.

“Pak JK itu idola saya,” pungkasnya.

Pernyataan Wapres Gibran tersebut merespons pandangan Jusuf Kalla yang menyebut dirinya memiliki peran dalam perjalanan politik Presiden Joko Widodo sejak awal hingga menjadi Presiden.

Di tengah dinamika tersebut, Wapres tidak masuk ke polemik, namun menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati antartokoh bangsa serta merawat narasi kebangsaan yang konstruktif.

Turut hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.