Berita

CILEGON || Jejak-indonesia.id - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Ditpolairud Polda Banten melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal II tahun 2026 di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon pada Kamis (23/04).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, serta Pejabat Utama Polda Banten

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung kuartal II tahun 2026 di lahan ketahanan pangan Ditpolairud Polda Banten merupakan wujud komitmen Polda Banten dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

"Melalui pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 1 hektare, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan bahwa berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Banten, bahwa kebutuhan jagung di Provinsi Banten dari 11 industri pakan ternak mencapai sekitar 4.000 ton per hari atau sekitar 1,5 juta ton per tahun.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, termasuk melalui pemerintah daerah, untuk memanfaatkan lahan yang ada, salah satunya dengan menanam jagung, karena hal ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi," jelasnya.

Diakhir, Irjen Pol Hengki mengimbau kepada para pengusaha tambang agar melaksanakan reboisasi.

"Pengusaha tambang wajib melaksanakan reboisasi setelah memanfaatkan hasil tambang guna mencegah banjir dan tanah longsor.Sebelum penanaman kelapa yang membutuhkan waktu 5–6 tahun, lahan dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek sekitar 4 bulan melalui tumpang sari dengan menanam jagung hingga masa panen. Pada tahun 2025, capaian produksi mencapai 2.800 ton atau 104 persen, melampaui target, sedangkan tahun 2026 ditargetkan mencapai 3.000 ton. Namun, Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan semua pihak," tutupnya (Bidhumas).

SORONG || Jejak-indonesia.id – Satuan Tugas Wilayah (SATGASWIL) Papua Barat terus memperkuat benteng pertahanan wilayah dari ancaman ideologi menyimpang. Langkah ini ditegaskan melalui audiensi dan koordinasi strategis yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Papua Barat, Kombes Pol. Gede Suardana, S.Pd., M.M., bersama Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si., di Kota Sorong, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan langkah preventif kolektif dalam menangkal penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRET) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Kombes Pol. Gede Suardana menekankan bahwa deteksi dini terhadap dinamika situasi di lapangan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Menurutnya, komunikasi lintas instansi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Sinergitas antar-instansi pemerintah sangat krusial. Kita perlu memastikan adanya sistem deteksi dini yang kuat agar paham IRET tidak mendapatkan ruang sedikit pun untuk berkembang di tengah masyarakat Papua Barat Daya," tegas Kombes Pol. Gede Suardana.

Selain aspek pengawasan teknis, audiensi ini juga menyoroti peran strategis Kesbangpol dalam membina wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, terutama bagi generasi muda, disepakati sebagai fondasi utama dalam membentengi masyarakat dari infiltrasi paham radikal yang kerap memanfaatkan celah kurangnya pemahaman ideologi negara.

Sebagai langkah nyata, kedua pihak sepakat untuk:

* Meningkatkan frekuensi pertukaran informasi strategis terkait potensi gangguan keamanan.

* Menggelar sosialisasi bersama secara berkelanjutan mengenai bahaya radikalisme.

* Melakukan pemetaan wilayah rawan secara lebih detail dan terpadu.

* Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sebagai mitra aktif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Melalui kolaborasi intensif ini, diharapkan ketahanan nasional di tingkat lokal semakin kokoh. Upaya ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan Provinsi Papua Barat Daya tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan bersih dari segala bentuk ancaman ideologi menyimpang.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (22/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan posisi LDII sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.

Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH. Astro Junaedi. Ia menilai, di bawah kepemimpinan KH. Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

"Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif," imbuhnya.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, ia meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi "Banyuwangi Asri".

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng.

"Program dari Pak Astro yang sudah baik wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep 'tandang bareng' (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan," tegas Ipuk hingga tiga kali dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut awalnya berniat mencalonkan kembali KH. Astro Junaedi mengingat keberhasilannya, namun yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program lima tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” tutur Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini mengusung tema “Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera." Agenda ini dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (**)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Bantuan armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah tiba di Banyuwangi. Terdapat 18 truk telah diserahkan kepada ketua KDKMP serta kepala desa penerima bantuan, di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi, Rabu pagi (22/4/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bupati Ipuk berpesan agar bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini dirawat dengan baik serta digunakan secara optimal dan produktif.

"Saya minta bantuan truk operasional ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja. Tolong dirawat secara rutin agar masa pakainya panjang," pesan Ipuk.

Ipuk menambahkan bantuan tersebut untuk mendorong pengembangan ekonomi di wilayah KDKMP, terutama dalam memperlancar jalur distribusi.

"Bapak Presiden berharap Koperasi Merah Putih menjadi simpul ekonomi desa/kelurahan yang menghubungkan produksi hasil rakyat. Dengan begitu, keberadaan armada ini memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi," tutur Ipuk.

Ditambahkan Dandim Banyuwangi, penyaluran 18 truk ini merupakan bagian dari tahap awal. Dari total 217 KDKMP yang ada di Banyuwangi, bantuan akan diberikan secara bertahap.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 27 KDKMP yang selesai 100 persen dalam pembentukan koperasi, sementara sisanya masih dalam proses kelengkapan.

"Bantuan armada disalurkan secara bertahap seiring dengan kesiapan masing-masing Koperasi Merah Putih di lapangan," kata Dandim.

Ia menambahkan, armada ini berfungsi sebagai stimulus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kepada kepala desa dan ketua KDKMP, negara menitipkan aset ini. Anggaplah kendaraan ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat. Pastikan armada ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di wilayah masing-masing," tambah Dandim. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Peringatan Hari Kartini tiap 21 April, dimanfaatkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan menggelar “Rembug Perempuan” yang merupakan forum menyerap aspirasi untuk merancang kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial, yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwagi, Selasa (21/4/2026).

Di antaranya Penggiat PKK Kabupaten dan Kecamatan, organisasi keagamaan Islam Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat (Nahdatul Ulama), Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu dan Budha serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Turut hadir perwakilan Kepaka Desa dan Sekretaris Desa Perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pegiat Literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Travel, Kader Posyandu, Migrant Care hingga pelaku UMKM perempuan daerah.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya di keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan. Forum ini untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah dalam pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi,” harap Ipuk.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Suyanto Waspotondo, dalam Rembug Perempuan ini dibagi empat kelompok perwakilan perempuan dalam empat tema utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya merumuskan masukan-masukan perencanaan,” kata Suyanto.

Dalam forum tersebut muncul banyak aspirasi dari para peserta. Seperti perwakilan perempuan Zulfi Zumala dari KUPI, yang berharap ada pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, adanya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, mitigasi terkait kekerasan digital berbasis multi pihak.

“Untuk mendukung produktifitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Berbagai usulan lainnya juga muncul. Mulai dari pemberdayaan perempuan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Keluarga Perempuan melalui program “Kanggo Riko” yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi, penguatan mental health perempuan dan anak, hotline kesehatan, pelatihan ekonomi kreatif, dan lainnya. (*)