We're open Closes at 5:00 pm

Redaksi

Ferdi Fernando Putra Suarakan Hak Buruh dalam Mimbar Bebas May Day di Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei di Banyuwangi diwarnai dengan aksi mimbar bebas yang digelar oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di depan kantor bupati. Dalam aksi tersebut, Ferdi Fernando Putra tampil sebagai orator utama yang menyuarakan berbagai tuntutan terkait hak dan kesejahteraan buruh.

Dengan penuh semangat, Ferdi menyampaikan bahwa momentum May Day seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan kondisi pekerja. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan dalam perlindungan tenaga kerja, upah yang belum sepenuhnya layak, serta kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan buruh.

“May Day bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum perjuangan. Hak buruh harus dijamin, bukan hanya dijanjikan,” tegasnya dalam orasi di hadapan massa aksi.

Aksi mimbar bebas tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa poster dan spanduk berisi kritik serta aspirasi. Mereka menyuarakan pentingnya kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil, khususnya para pekerja di sektor formal maupun informal.

Ferdi juga menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan untuk terus mengawal kebijakan publik. Ia mengajak seluruh peserta aksi agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai, intelektual, dan konstruktif.

Selama aksi berlangsung, situasi tetap kondusif dengan pengawasan dari aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi. Tidak terjadi bentrokan, dan massa membubarkan diri secara tertib setelah rangkaian orasi selesai.

Melalui aksi ini, mahasiswa di Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan sosial serta menjadi jembatan antara suara rakyat dan pengambil kebijakan. Momentum May Day pun kembali menjadi ruang refleksi atas pentingnya keberpihakan terhadap kaum buruh.

Pimpinan DPRD dan Komisi II Sidak Dinas Perikanan Banyuwangi, Soroti Dugaan Kebocoran Pendapatan Miliaran Rupiah

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pimpinan DPRD bersama Komisi II melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Perikanan Banyuwangi guna menindaklanjuti laporan kinerja dan pendapatan sektor perikanan tahun 2025. Dalam sidak tersebut, dewan menemukan sejumlah kejanggalan yang memicu dugaan adanya potensi kebocoran pendapatan daerah.

Salah satu anggota dewan mengungkapkan, hasil perhitungan sementara menunjukkan adanya selisih signifikan antara potensi pendapatan riil dengan target yang ditetapkan. “Kalau kita hitung, potensi bisa mencapai sekitar Rp4 hingga Rp6 miliar. Namun target yang ditetapkan hanya sekitar Rp500 juta. Ini selisih yang sangat besar, bahkan bisa sampai sebelas kali lipat,” ujarnya saat sidak berlangsung.

Selain itu, dewan juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di dinas tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, hanya terdapat satu petugas yang menangani distribusi hasil perikanan. Kondisi ini dinilai tidak ideal, terlebih aktivitas distribusi ikan berlangsung pada malam hari hingga pagi, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan.

“Kami menemukan adanya kendala dari sisi tenaga kerja. Hanya satu orang yang mengurusi distribusi, sementara aktivitas berjalan hampir tanpa henti. Ini tentu menjadi perhatian serius,” tambahnya.

DPRD menegaskan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi pendapatan tersebut. Pihaknya juga membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga ke tingkat bawah guna memastikan tidak terjadi kebocoran.

“Kami belum bisa menyimpulkan ada kebocoran di mana, tapi selisih ini harus dijelaskan. Kami akan turun lebih dalam untuk memproyeksikan dan memastikan data yang ada benar-benar akurat,” tegasnya.

Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sektor perikanan di Banyuwangi, sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.

Dugaan Atensi Rokok Ilegal Menguat, Ipda Haris Budiono Justru Dapat Jabatan Baru di Yanma Polda Bali

DENPASAR || Jejak-indonesia.id - Publik kembali dibuat bertanya-tanya atas dinamika penegakan hukum di tubuh kepolisian. Di tengah mencuatnya dugaan praktik “atensi” bulanan terkait kasus rokok ilegal, nama Ipda Haris Budiono justru muncul dalam daftar mutasi dengan jabatan baru di Yanma Polda Bali. Situasi ini memantik sorotan tajam dari masyarakat, khususnya di Denpasar.

Tokoh masyarakat Denpasar, Putu Adnyana, secara tegas menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, mutasi tersebut seolah menjadi sinyal adanya perlindungan dari pihak internal. “Ini menjadi bukti bahwa yang bersangkutan mendapatkan perlindungan dari pimpinannya. Semestinya, orang yang sedang bermasalah tidak diberikan jabatan baru,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Dugaan praktik tidak wajar ini semakin menguat setelah muncul pengakuan dari sejumlah sumber terkait aliran dana dan peran perantara dalam penanganan kasus rokok ilegal yang kini bergulir di Ditreskrimsus Polda Bali. Sumber yang dikenal dengan nama Ajik mengungkap adanya keterlibatan seseorang bernama Arik alias Jony dalam membantu pengurusan kasus seorang pengusaha, Haji Ab.

Menurut keterangan, Haji Ab disebut telah menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Arik untuk mengurus perkara tersebut. Dalam klarifikasinya melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Arik mengaku telah mengembalikan Rp250 juta kepada Haji Ab, sementara Rp50 juta disebut digunakan untuk operasional.

Namun, cerita tidak berhenti di situ. Arik justru mengaku dirinya menjadi korban dari seseorang bernama Ketut Sudana yang mengklaim memiliki koneksi dengan pejabat di Polda Bali. Dari uang Rp300 juta yang diserahkan, hanya Rp150 juta yang dikembalikan oleh Ketut Sudana. Arik kemudian berupaya menutup kekurangan dengan mencari tambahan Rp100 juta agar bisa mengembalikan sebagian besar dana kepada Haji Ab.

Lebih jauh, Arik juga menyebut adanya dugaan pemberian atensi bulanan dari Haji Ab kepada Ipda Haris Budiono sebesar sekitar Rp5 juta. Pernyataan ini sejalan dengan hasil investigasi awak media pada Kamis, 16 April 2026 di wilayah Gerokgak, Buleleng.

Dalam investigasi tersebut, Haji Ab yang beralamat di Sumberkima, Gerokgak, mengakui bahwa dirinya memberikan atensi bulanan tidak hanya kepada Ipda Haris Budiono, tetapi juga kepada seorang oknum wartawan berinisial DW. Ironisnya, saat dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rokok ilegal di Ditreskrimsus Polda Bali, Haji Ab mengaku tidak mendapatkan bantuan, bahkan sempat disarankan untuk melarikan diri agar terhindar dari jerat hukum. Namun, ia memilih menghadapi proses hukum yang berjalan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada salah satu perwira menengah (pamen) yang disebut-sebut dalam perkara ini, yang bersangkutan membantah mengenal Haji Ab. Ia juga menegaskan bahwa Ipda Haris Budiono telah dimutasi ke Yanma Polda Bali dan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Ipda Haris Budiono sendiri tidak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp awak media justru diblokir, sehingga tidak ada klarifikasi langsung dari yang bersangkutan.

Kasus ini pun menjadi sorotan serius publik, karena menyangkut integritas aparat penegak hukum di tengah upaya pemberantasan praktik ilegal. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Media ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dari Rasa Takut ke Suara Kritis: Kisah Agus Flores Kini Berdiri Tegas Dukung Program Negara

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Perjalanan hidup seseorang kerap dibentuk oleh pengalaman, nilai keluarga, dan keberanian menghadapi perubahan. Hal itu tercermin dalam sosok Agus Flores, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri, yang kini tampil lebih vokal dan kritis dalam menyikapi isu-isu strategis nasional, khususnya sektor pertambangan.

Agus mengungkapkan, di masa lalu dirinya mengaku sempat merasa ragu bahkan takut untuk berbicara soal tambang. Isu tersebut dianggap sensitif dan penuh risiko. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangannya berubah seiring arah kebijakan nasional yang dinilainya semakin jelas.

“Dulu saya agak takut bicara tambang. Tapi sekarang, karena itu bagian dari program negara di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan dukungan Listyo Sigit Prabowo, saya semakin berani. Saya bersikap kritis, tapi tetap mendukung,” ujar Agus, Sabtu (2/5/2026).

Baginya, keberanian tersebut bukan muncul begitu saja. Ia mengingat pesan sederhana namun kuat dari sang ayah sejak kecil. Sebuah prinsip hidup yang hingga kini terus dipegang teguh.

“Dari kecil ayah saya bilang, ada dua hal yang tidak bisa kamu lawan: orang tua dan negara,” tuturnya.

Nilai itu, menurut Agus, bukan berarti membungkam kritik, melainkan menjadi dasar untuk bersikap bijak mengkritisi tanpa kehilangan rasa hormat dan tetap berpihak pada kepentingan bangsa.

Kini, Agus memilih berada di garis depan, menyuarakan pandangan dengan lebih terbuka. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah bukan berarti tanpa kritik, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam menjaga arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar.

“Kalau kita cinta negara, kita harus berani bicara. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan,” tegasnya.

Kisah Agus Flores menjadi gambaran bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk melampaui ketakutan itu demi kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Hadiri Hardiknas di Banyuwangi, Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Taman Blambangan, Sabtu (2/5). Kegiatan berlangsung khidmat melalui upacara yang diikuti jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta pelajar.

Usai pelaksanaan upacara, Abdul Mu’ti menyempatkan diri berinteraksi dengan para guru dan tokoh pendidikan. Salah satunya dengan Ketua PGRI Banyuwangi, H. Sodik. Keduanya tampak berbincang hangat sekaligus mengabadikan momen kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya peran guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Ia juga mendorong penguatan kualitas pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Pendidikan harus terus bergerak maju, dan peran guru menjadi kunci utama dalam mencetak generasi unggul,” ujarnya.

Peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di daerah.

Sementara itu, H. Sodik menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Banyuwangi. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan.

Acara ditutup dengan ramah tamah serta sesi foto bersama, menandai komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.**

error: Content is protected !!