Redaksi

PEKANBARU || jejakindonesia.id – Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, secara resmi meluncurkan program “Tabung Harmoni Hijau Polda Riau” di Jalan Limbungan, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, pada Rabu (7/1/2026). Inovasi strategis ini bertujuan membekali personel Polri dan masyarakat dengan keterampilan pertanian modern serta kewirausahaan guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Peresmian program berlangsung khidmat dan menjadi bukti komitmen Polda Riau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Tabung Harmoni Hijau bukan sekadar upaya penghijauan atau pemanfaatan lahan kosong, melainkan wadah edukasi dan investasi keterampilan jangka panjang.

“Kita ingin menciptakan ekosistem di mana setiap individu memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam secara bijak. Melalui pertanian modern dan jiwa kewirausahaan, kita membangun masa depan yang mandiri dan sejahtera,” ucap Irjen Pol Herry Heryawan.

Kapolda Riau berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi personel Polri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik saat masih aktif bertugas maupun setelah memasuki masa purna tugas.

Program Tabung Harmoni Hijau dirancang secara terintegrasi dengan empat fokus utama:

* Edukasi Pertanian Modern: Pelatihan teknik tanam efisien dan ramah lingkungan.

* Penguatan Kewirausahaan: Pendampingan pengolahan hasil tani menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

* Peningkatan Kesejahteraan: Memberikan dampak ekonomi langsung bagi keluarga dan masyarakat.

* Kebermanfaatan Lingkungan: Menciptakan kawasan hijau yang produktif di lingkungan Polda Riau.

Peresmian program ini ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan kerja sama (MoU) pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polda Riau. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara resmi memberikan izin pinjam pakai lahan kepada Polda Riau untuk pusat pengembangan program.

Usai seremoni, Kapolda Riau bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) dan Wali Kota Pekanbaru melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang akan dijadikan pusat pelatihan.

Melalui inisiatif ini, Polda Riau menunjukkan peran aktif Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi.

“Polri harus hadir dan memberi manfaat nyata. Program ini adalah bentuk pengabdian kami untuk mendukung kemandirian pangan, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan bersama,” tegas Irjen Pol Herry Heryawan.

Program Tabung Harmoni Hijau Polda Riau diharapkan menjadi percontohan (role model) bagi instansi lain dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan lahan demi keberlanjutan ekonomi di Provinsi Riau.

PASURUAN – Diakhir masa tugasnya Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polres Pasuruan Kota, Polda Jatim, Rabu (7/1/2026),

Dapur SPPG tersebut berada di Jalan Gajah Mada No. 19, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Peresmian ini menjadi bagian nyata dukungan Polri terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.

AKBP Davis Busin Siswara yang akan mengemban jabatan baru sebagai Wakapolres Metro Bekasi itu mengatakan, dapur SPPG sebelumnya merupakan rumah dinas Kapolres yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

“Dapur SPPG ini wujud kerja bersama semua pihak untuk masyarakat Kota Pasuruan,” ungkapnya.

Ia berharap nantinya keberadaan SPPG ini membawa manfaat nyata untuk masyarakat di Kota Pasuruan.

Sementara itu, Walikota Pasuruan H. Adi Wibowo yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa SPPG Polres Pasuruan Kota merupakan SPPG ke-14 yang telah diresmikan di wilayah Kota Pasuruan.

Ia menyebutkan, kehadiran SPPG bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi tentang masa depan anak-anak kita menuju Indonesia Emas. Kami berharap pada tahun 2026 Kota Pasuruan memiliki 34 SPPG yang aktif dan berkelanjutan,” ungkap Walikota Pasuruan. (*)

SUMENEP || jejakindonesia.id — Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda,S.I.K menjadi salah satu dari 20 penerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Polri atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden.

Penganugerahan berlangsung dalam kegiatan Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Rabu (7/1/26).

AKBP Rivanda, S.I.K menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Polres Sumenep Polda Jatim serta dukungan masyarakat, khususnya para petani.

“Penghargaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya di Mapolres Sumenep, Kamis (8/1)

Ia menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut mendukung program strategis nasional, termasuk ketahanan dan swasembada pangan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam sektor pertanian melalui pendampingan, pengamanan dan sinergi lintas sektor, sehingga tujuan swasembada pangan nasional dapat tercapai dan berkelanjutan,” ujar AKBP Rivanda.

Sebagai informasi, kegiatan Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang itu diikuti lebih kurang 5000 petani dan penyuluh secara luring dan 2 juta petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia secara daring. (*)

JAKARTA || jejakindonesia.id — Bareskrim Polri terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama jajaran berhasil menangani ratusan perkara judi online dengan nilai aset sitaan yang signifikan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., mengungkapkan bahwa selama tahun 2025 pihaknya telah menangani 664 kasus tindak pidana siber, dengan 744 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyita dan mengamankan uang serta aset senilai Rp286.256.178.904.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jajaran siber selama tahun 2025 telah menangani 664 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 744 orang. Sementara itu, uang dan aset yang berhasil kami sita nilainya mencapai Rp286,2 miliar,” ujar Irjen Nunung.

Selain penindakan, upaya pencegahan juga terus dilakukan. Menurutnya, Polri telah mengajukan pemblokiran terhadap 231.517 website judi online serta melaksanakan 1.764 kegiatan pre-emptive sebagai langkah pencegahan agar praktik judi online tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan pengungkapan terbaru bermula dari patroli siber yang menemukan 10 website perjudian online. Setelah dilakukan pendalaman, jumlah tersebut berkembang menjadi 21 website yang beroperasi secara nasional maupun internasional dengan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola.

“Website-website perjudian online ini dapat diakses baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kami segera berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran atau takedown guna mencegah perluasan akses,” jelas Brigjen Himawan.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan undercover deposit dan undercover player yang mengungkap adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Hasil pengembangan selanjutnya menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja didirikan untuk memfasilitasi transaksi perjudian online, baik sebagai layering melalui QRIS maupun sebagai penampung utama dana hasil judi.

Dari pengungkapan jaringan tersebut, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana sebesar Rp59.126.460.631. Tidak hanya itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI serta pihak perbankan untuk mengevaluasi dan memblokir seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dengan peran berbeda-beda serta satu orang DPO. Para tersangka diketahui mendirikan perusahaan fiktif menggunakan identitas dan dokumen palsu untuk membuka rekening bank yang kemudian digunakan sebagai merchant penyedia jasa pembayaran bagi 21 website judi online.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

“Penyidikan tidak berhenti sampai di sini dan masih terus kami kembangkan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif dalam praktik perjudian online,” tegas Brigjen Himawan.

Polri juga menegaskan bahwa penindakan judi online dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, termasuk melalui mekanisme PERMA Nomor 1 Tahun 2013 sebagai instrumen hukum perampasan aset hasil kejahatan. Hingga konferensi pers ini digelar, total barang bukti yang telah ditetapkan pengadilan mencapai Rp96.777.177.881.

Bareskrim Polri memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan PPATK, Komdigi, perbankan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam menekan praktik perjudian online melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten.