Aliansi Poros Tengah Geruduk Kantor Cabdin Pasuruan: Pendidikan Bukan Milik “Orang Dalam”
PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan akhirnya meledak. Puluhan massa dari Aliansi Poros Tengah memadati halaman Kantor UPT Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Pasuruan, Senin (22/6/2026), membawa satu pesan tak ternegosasi: hentikan praktik titipan, permainan belakang layar, dan pengelolaan uang sekolah yang tertutup rapat.
Sejak pagi, spanduk berisi tuntutan keras tergelar di halaman kantor: “SPMB Bebas Titipan!”, “Copot Oknum Main Belakang!”, hingga “Audit BOS & BPOPP Sekarang!”. Bagi massa, sekolah negeri adalah hak konstitusional seluruh anak bangsa — bukan hak istimewa bagi siapa saja yang punya jalur kekuasaan.
Sorotan utama tertuju pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Aliansi menilai sistem ini masih menyisakan ruang gelap yang mematikan harapan anak berprestasi. “Jangan sampai anak yang belajar sungguh-sungguh tersisih, kalah bersaing hanya karena tidak punya akses ke balik meja birokrasi. Pendidikan bukan warisan jabatan, tak boleh diperjualbelikan lewat jaringan titipan,” seru orator disambut teriakan massa.
Kritik berlanjut tajam ke pengelolaan dana BOS dan BPOPP yang nilainya miliaran rupiah tiap tahun. Menurut aliansi, rincian penggunaannya masih kabur. Mereka menunjuk potensi kejanggalan: pos pembayaran ganda, tumpang tindih anggaran, hingga pemeliharaan fasilitas yang dibayar berkali-kali namun tak terlihat perbaikan nyata.
“Setiap rupiah adalah uang rakyat. Tak boleh ada catatan ganda, tak boleh ada pos yang tak jelas tujuannya. Jika dana habis tapi kualitas diam saja, di mana perginya uang itu?” tegas koordinator aksi.
Tuntutan tak berhenti pada keterbukaan. Aliansi menuntut tindakan tegas: pencopotan dan proses hukum bagi pejabat maupun kepala sekolah yang terbukti mengatur penerimaan siswa lewat jalur gelap atau merekayasa laporan keuangan. Mereka juga mendesak BPK Perwakilan Jatim melakukan audit investigasi penuh, serta meminta aparat hukum turun tangan jika ditemukan jejak penyimpangan.
Saat aksi berlangsung, perwakilan kantor yakni Kepala Seksi SMA Sungko mencoba menemui massa, namun ditolak keras. Peserta aksi menegaskan: tak lagi puas dengan jawaban bawahan atau penjelasan normatif. Masyarakat kini menuntut pimpinan tertinggi hadir dan membuka seluruh berkas di bawah pengawasan publik.
Bagi Aliansi Poros Tengah, ini bukan sekadar soal daftar nama siswa atau lembar laporan keuangan. Ini soal nyawa lembaga pendidikan itu sendiri. Ketika sekolah dicurigai tak lagi adil, yang runtuh bukan hanya nilai akademik — melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Massa pun memberi peringatan tegas: jika tuntutan audit terbuka dan perbaikan sistem tak segera diseriusi, mereka tak segan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
“Sekolah harus jadi tempat keadilan, bukan tempat istimewa bagi yang punya koneksi. Uang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa — bukan menguntungkan segelintir orang.”
