Sorry, we're closed Opens Jumat at 9:00 am

Tahun: 2026

Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Polda Bali T.A. 2025

DENPASAR || Jejak-indonesia.id - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali, Brigjen Pol Komang Sandi Arsana, S.I.K., M.H., Didampingi Pju Polda Bali serta Kapolres/ta Polda Bali Menghadiri Taklimat awal pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republi Indonesia (BPK RI) atas laporan Keuangan Polri T.A. 2025 di Gedung Rupatama Polda Bali Rabu (4/2/2026).

Dari Tim Pemeriksa BPK RI yang hadir yaitu Yuniar Arifianto, S.E., M.Ak., Ak., CA., didampingi Ahmad Nurdi Putranto, S.E., М.Еc.Dev., Ak., M.M., CA., ACPА., CertDA.,Tedy Artawan, S.H., Vien Andriyani, S.T., M.Sc., CertDA., CFrA., Dede Maulana, S.E., M.M., QIA., Ahmad Syarif Tua Hasibuan, S.E., M.M., CertDA., serta Kombes Pol M. Setyo Budi, S.I.K., M.Si.

Dalam penyampaian Sambutan Kapolda Bali yang dibacakan oleh Wakapolda Bali,
mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wakil Penanggung Jawab 9 dan segenap tim pemeriksa BPK RI atas kehadirannya di Polda Bali.

“Kita ketahui bahwa kehadiran BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal yang bersifat independen, Kehadiran tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ucap Wakapolda Bali

Bagi Polri, BPK RI merupakan mitra strategis di bidang pengawasan guna mendukung optimalisasi penggunaan anggaran Polri, Bahwa realisasi anggaran Polda Bali T.A. 2025 sebesar 98,88% dari jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 1.682.829.864.732.

“Capaian realisasi anggaran Polda Bali dan jajaran pada tahun 2025 meningkat dibandingkan capaian di tahun 2024 sebesar 98,87% (+0,01%)., Capaian tersebut tentunya juga berkat dukungan dan sinergi dari unsur pengawas internal (Itwasum Polri) maupun eksternal (BPK RI).” Lanjut Wakapolda

Untuk di T.A. 2026, Polda Bali menerima anggaran sebesar Rp 1.515.947.057.000, mengalami penurunan sebesar 7,3% dari jumlah anggaran tahun 2025, Meskipun menerima pemotongan atau efisiensi anggaran yang cukup signifikan, namun Polda Bali dan jajaran tetap berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah maupun kepolisian dan senantiasa mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Wakapolda Bali berharap agar melaksanakan pemeriksaan dan asistensi kepada para objek pemeriksa secara objektif dan independen.

“Kami mohon saran masukan maupun rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan di Polda Bali, Kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek pemeriksaan, saya minta agar memberikan dukungan penuh baik berupa data maupun dokumen secara riil dan lengkap, Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan anggaran kedepannya.” Tutup Wakapolda Bali

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Adapun tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporankeuangan, yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan SAP, pengungkapan, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern”. Ucap wakil penanggung jawab 9 BPK RI

Untuk sasaran dan fokus pemeriksaan kita antara lain pengelolaan aset dan BMN, PNBP, Belanja barang dan belanja modal, sistem informasi keuangan dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan kas dan transaksi keuangan.

Jadwal pemeriksaan akan dimulai langsung pada hari ini dimana satker yang terjadwal untuk diperiksa yaitu Ditintelkam, Ditlantas, Ditpamobvit, dan BID TIK dan dilanjutkan Terkait diskusi tentang permasalahan yang dialami nanti akan dijadwalkan pada hari Rabu, 18 Februari dan nanti _exit meeting_ dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Februari 2026.

Diakhir kegiatan Wakapolda Bali menerima Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK oleh Wakil Penanggung Jawab 9 BPK RI.

Babinsa Koramil Songgon Turut Mewujudkan Gerakan Berbagi: Tasyakuran Dan Santunan Anak Yatim Piatu Duafa Berlangsung Sukses Di Bangunsari

SONGGON || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya memperkuat sinergitas antara aparatur desa, tentara, dan masyarakat sipil, Babinsa Desa Bangunsari Koramil 0825/20 Songgon menghadiri kegiatan tasyakuran dan santunan anak yatim piatu duafa yang diselenggarakan di kediaman H. Lulut Budi Kurniawan, Kepala Desa Bangunsari, pada Rabu malam (4/2/2026). Acara berlangsung pukul 20.30 WIB dan dihadiri kurang lebih 100 undangan, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program kepedulian sosial keagamaan ini. Kehadiran Serka Haryo selaku Babinsa menunjukkan komitmen TNI AD dalam mendampingi program-program kesejahteraan masyarakat di tingkat grassroot, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran strategis militer dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Rangkaian acara yang diselenggarakan secara terstruktur dimulai dengan pelaksanaan santunan langsung kepada anak yatim piatu dan kelompok duafa yang menjadi fokus utama kegiatan. Hadir dalam kesempatan bersejarah ini berbagai elemen masyarakat berkualitas, meliputi Ustadz Zainal Mustofa sebagai penceramah dari Rejoagung, Bripka Niko Armanda selaku Babinkamtibmas Polsek Songgon, Bapak Warso sebagai sekretaris desa beserta stafnya, kasun desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Linmas, dan unsur organisasi masyarakat seperti Banser, Pemuda Ansor, Muslimat, serta Fatayat NU Desa Bangunsari. Kehadiran Forum Guru Ngaji dan TPQ juga memberikan warna tersendiri, menunjukkan bahwa program ini melibatkan seluruh lapisan komunitas dalam semangat solidaritas yang sangat tinggi dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Puncak acara ditandai dengan sambutan langsung dari H. Lulut Budi Kurniawan selaku sohibul hajat, dilanjutkan dengan maulida hasanah yang dipimpin oleh Ustadz Zainal Mustofa, dan ditutup dengan doa penutup yang khidmat. Setiap momen dalam acara ini menciptakan suasana bermakna yang tidak hanya memberikan bantuan material bagi kelompok rentan, tetapi juga merekatkan kembali ikatan sosial dan spiritual dalam komunitas Desa Bangunsari. Keseluruhan rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, menjadi bukti nyata dari koordinasi matang antara berbagai pihak yang terlibat.

Merespons keberhasilan kegiatan ini, Komandan Koramil 0825/20 Songgon, Kapten Kaveleri Andoko, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Babinsa dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. "Kehadiran Babinsa dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini adalah manifestasi nyata dari komitmen TNI AD untuk berdampingan dengan rakyat, bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kohesi sosial masyarakat," ungkap Kapten Andoko dengan penuh penekanan. Danramil selanjutnya menekankan bahwa program-program seperti tasyakuran dan santunan anak yatim piatu duafa merupakan bagian integral dari strategi TNI dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi keamanan sosial di daerah, khususnya di wilayah operasional Koramil 0825/20 Songgon. "Kami akan terus mendorong dan mendukung setiap inisiatif yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat," tambah Kapten Kaveleri Andoko dengan tegas.

~Kodim Banyuwangi semakin produktif,

#Produktif,
#Bhirawaanoraga.

Beri Penghargaan 134 Anggota Berprestasi, Kapolda Metro Jaya Ingatkan ‘Jangan Sekali-kali Sakiti Hati Rakyat!

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, memberikan penghargaan kepada 134 personel Polda Metro Jaya atas dedikasi dan pengabdian luar biasa dalam tugas pengamanan unjuk rasa. Selain personel kepolisian, penghargaan juga diberikan kepada dua tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (5/2/2026).

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan institusi terhadap loyalitas serta kinerja personel di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan ucapan selamat kepada anggota yang menerima promosi jabatan, mutasi, serta kenaikan pangkat di lingkungan Polda Metro Jaya.

Irjen Pol. Asep Edi Suheri berharap penghargaan ini menjadi pemantik motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi sinergitas dari pihak RS Premier Jatinegara yang sigap memberikan dukungan medis bagi personel saat bertugas demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Dalam arahannya, Kapolda Metro Jaya menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan langkah konkret di setiap satuan kerja. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas.

"Jangan sekali-kali menyakiti hati masyarakat. Satu kesalahan yang menimbulkan kekecewaan publik bisa menghapus seluruh prestasi yang sudah dicapai," tegas Irjen Pol. Asep Edi Suheri.

Ia mengingatkan bahwa citra Polri sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Menurutnya, ribuan prestasi yang telah diukir bisa sirna seketika akibat satu kesalahan fatal yang mencederai kepercayaan publik.

"Karena, sebanyak apa pun kebaikan dan prestasi yang kita lakukan, akan gugur dengan kesalahan yang membuat masyarakat kecewa terhadap kita," lanjutnya.

Kapolda juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas anggota yang melanggar serta memerintahkan peningkatan pengawasan internal.

la berharap seluruh jajaran Polda Metro Jaya terus menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Polresta Banyuwangi dan Stage Holder Terkait mengikuti Karya Bakti Bersihkan Pesisir Pantai Pancur

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Polresta Banyuwangi turut ambil bagian dalam kegiatan Karya Bakti Pembersihan Wilayah Pesisir Pantai Pancur, Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang melibatkan unsur TNI-Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta berbagai komponen masyarakat.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta mengikuti apel bersama yang dipimpin oleh Kasdim 0825 Banyuwangi, Mayor Kav Suprapto.

Apel ini menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian terhadap wilayah pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polresta Banyuwangi bersama peserta lainnya melakukan pembersihan sampah di sepanjang pesisir Pantai Pancur.

Aksi bersih-bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan pantai yang bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.

Kegiatan karya bakti ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan serta penguatan kemitraan dengan masyarakat.

Melalui kegiatan Karya Bakti Gerakan ASRI ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian wilayah pesisir sebagai aset penting daerah, sekaligus mendukung terciptanya Banyuwangi yang bersih dan berkelanjutan.

Poros Tengah Kirim Pengaduan Resmi ke Kejagung dan Minta Supervisi KPK atas Proyek Sekolah Rakyat di Pasuruan

PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya resmi melayangkan surat pengaduan dan laporan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekaligus mengajukan permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 3 di Kota Pasuruan (5/2/26).

Surat bernomor 012/NGO.A.P.T.-S.P.Pas.Raya/I/2026 itu menyasar proyek bernilai hampir Rp2 triliun yang berlokasi di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan pelaksana PT Nindya – SSPS KSO berdasarkan kontrak No. 630/SPK/Gs19.1/2025.

Poros Tengah menyatakan, pengaduan ini tidak semata menyangkut aspek teknis proyek, tetapi juga menyentuh integritas tata kelola keuangan negara, pemanfaatan aset daerah, serta fungsi pengawasan DPRD yang diduga telah diabaikan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Dalam surat resminya, Poros Tengah menegaskan bahwa penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah untuk proyek APBN wajib memperoleh persetujuan DPRD, terutama jika menyangkut pemindahtanganan aset atau perubahan status tanah. Ketentuan ini mengacu pada berbagai regulasi pengelolaan barang milik daerah serta mekanisme hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Namun, Poros Tengah menilai, dalam proyek Sekolah Rakyat ini, mekanisme hukum tersebut diduga tidak dijalankan secara tertib dan transparan. Padahal, meskipun proyek diklaim untuk kepentingan umum, pelepasan atau pemanfaatan aset daerah tetap harus melalui prosedur formal yang melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan gedung sekolah. Ini menyangkut hak publik atas aset daerah dan kedaulatan hukum tata ruang serta keuangan negara. Ketika prosedur dilewati, maka potensi pelanggaran hukum dan kerugian negara terbuka lebar,” demikian substansi sikap Poros Tengah dalam pengaduannya.

Atas dasar itu, Aliansi Poros Tengah secara resmi meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara menyeluruh, serta mendesak KPK agar melakukan supervisi dan pemantauan khusus mengingat skala anggaran dan dampak strategis proyek tersebut.

Langkah ini, menurut Poros Tengah, merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proyek negara tidak dijalankan dengan cara-cara yang menabrak hukum, mengabaikan tata kelola aset, dan berpotensi merugikan rakyat.

Dengan pengaduan ini, Poros Tengah menegaskan bahwa perlawanan terhadap dugaan penyimpangan proyek Sekolah Rakyat telah naik kelas — dari ruang audiensi lokal menuju panggung penegakan hukum nasional.​

(RED)