Tahun: 2026

SUMATRA || Jejak-indonesia.id – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan Tito saat penyerahan bantuan, santunan ahli waris, bantuan korban luka, jaminan hidup, isi hunian, serta bantuan stimulan sosial ekonomi kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Jumat (6/3/2026).

Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak untuk menerima bantuan lebih dahulu.

“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito.

Ia menyebut penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh. Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang menerima bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.

“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta, serta jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 18.839 kepala keluarga senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan total Rp241,6 miliar. Kemudian, bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri turut menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truck, tujuh unit excavator, serta tiga unit backhoe loader untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Tito kembali menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah ingin rumah dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.

Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim untuk mendata warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.

“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” ujarnya.

Dalam kunjungan Kasatgas PRR ke Pidie Jaya, turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Diretorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris.

JAYAWIJAYA || Jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera merampungkan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, penyelesaian tersebut diperlukan segera untuk mencegah potensi pengalihan alokasi dana pembangunan ke program lain.

“Jadi saya mohon dukungan dari kita semua, nanti dari pihak kami akan membuat surat juga untuk menyurat ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum) supaya dana ini di-standby-kan, tidak boleh digeser ke mana-mana seperti itu,” ujar Ribka pada Rapat Koordinasi Peninjauan Progres Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Baliem Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/3/2026).

Ribka secara khusus mengarahkan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup, agar aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis.

Guna mempercepat realisasi pembangunan fisik, ia juga meminta kepastian titik lokasi pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan di KIPP. Menurutnya, penentuan lokasi ini sangat penting agar proses pembukaan lahan (land clearing) yang dibiayai APBD dapat segera dieksekusi.

“Nanti teman-teman di sini, di Provinsi Papua Pegunungan, kalau bisa dalam satu minggu ini atau minggu depan silakan sudah harus menentukan titiknya, begitu,” tegasnya.

Selain itu, Ribka juga menyoroti penyesuaian tipe hunian bagi aparatur di KIPP. Merespons usulan pemerintah daerah (Pemda) terkait kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, pemerintah pusat menyetujui rencana awal pembangunan rumah susun (rusun) untuk diubah bentuknya menjadi rumah khusus. Guna memproses hal tersebut, Ribka menginstruksikan Gubernur Papua Pegunungan untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ribka turut mengapresiasi kinerja Pemda yang telah memproses dokumen teknis dan master plan (rencana induk) pembangunan. “Kami mengucapkan terima kasih karena kita terus melakukan rapat hampir setiap bulan dan saling cross-check, sehingga di tingkat teknis semuanya sudah terproses,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi. Selain itu, hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, jajaran pejabat teknis Kementerian PU, beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Puspen Kemendagri