Tahun: 2026

MEDAN || Jejak-indonesia.id — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengikuti kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar secara nasional oleh jajaran Polri melalui sambungan virtual, Sabtu (7/3). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Di Sumatera Utara, kegiatan dipusatkan di kebun jagung Mapolda Sumut dan dihadiri langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto bersama para pejabat utama Polda Sumut. Selain mengikuti arahan Kapolri secara daring, Kapolda dan jajaran juga melaksanakan penanaman jagung secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya menyampaikan bahwa program penanaman jagung serentak merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Penanaman jagung kuartal I tahun 2026 secara nasional dilaksanakan pada periode Januari sampai Maret di lahan seluas 196.175 hektare,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, dari luas lahan tersebut diproyeksikan menghasilkan produksi jagung antara 784.859 ton hingga 1,96 juta ton yang diharapkan mampu memperkuat stok pangan nasional.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa hingga pekan pertama Maret 2026, progres penanaman jagung di seluruh wilayah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif.

“Adapun progres tanam jagung periode 1 Januari hingga 4 Maret 2026 sebesar 146.904,10 hektare,” ungkapnya.

Menurut Sigit, program ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan global, termasuk meningkatnya kebutuhan pangan dan pakan ternak, salah satunya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

“Kebutuhannya semakin besar karena juga ada program MBG (Makan Bergizi Gratis), program pangan yang membutuhkan pakan ternak yang cukup,” tambahnya.

Di Sumatera Utara, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung pencapaian target penanaman jagung di wilayah tersebut. Salah satunya dengan melakukan pendataan lahan yang belum ditanami serta melakukan analisis dan evaluasi secara rutin terhadap progres penanaman di seluruh polres jajaran.

Selain itu, Polda Sumut juga secara berkala memperbarui data luas lahan yang belum ditanami setiap hari dan membagikannya melalui grup koordinasi Satgas Ketahanan Pangan guna mempercepat proses penanaman.

Dalam upaya meningkatkan produksi jagung pipilan, Polda Sumut juga menerapkan strategi pembinaan lahan secara berjenjang di tingkat desa hingga kepolisian sektor.

Setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu hektare lahan untuk ditanami jagung. Kemudian masing-masing Kapolres membina sedikitnya lima hektare lahan, sementara Kapolsek membina tiga hektare lahan untuk penanaman jagung.

Saat ini Polda Sumut memiliki potensi luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan tersebut mencapai 6.907,50 hektare.

Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

BALI || Jejak-indonesia.id – Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. I Made Astawa, S.I.K., menghadiri Konferensi Pers pengungkapan Clandestine Lab Narkotika jenis Mephedrone Jaringan Internasional yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di The Lavana De’Bale Marcapada, Pering, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Sabtu (7/3/2026).

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Ka BNN RI, Komjen Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Anggota Komisi III DPR RI, Imigrasi, Bea dan Cukai.

Keberhasilan pengungkapan tidak pidana ini merupakan hasil dari Joint Operation (JO) atau Kerja Sama Operasi bersama antara BNN RI, Imigrasi, Bea dan Cukai serta Polda Bali.

Joint Operation ini berhasil mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Rusia yakni NT alias KS dan ST. Keduanya diduga kuat berperan aktif dalam produksi dan distribusi Mephedrone, narkotika jenis party drug yang sangat berbahaya. Pengungkapan tindak pidana ini merupakan hasil penyelidikan intensif sejak Januari 2026.

Sindikat yang dikendalikan jaringan internasional ini menggunakan modus operandinya tergolong rapi dengan menyewa beberapa Villa di Bali untuk menyamarkan kegiatan ilegalnya.

Adapun barang bukti yang disita antara lain: narkotika jenis mephedrone padatan sebanyak kurang lebih 644 gram dan dalam bentuk cairan sebanyak 7.250 mililiter, sehingga total berat bruto menjadi 7.894 gram (7,8 kg).

Selain narkotika jadi, tim gabungan juga menemukan berbagai prekursor atau bahan baku padatan sebanyak 2.600 gram (2,6 kg) dan cairan sebanyak 219.780 mililiter (219,7 kg) yang diduga kuat digunakan untuk memproduksi mephedrone.

Beberapa jenis prekursor cair yang ditemukan di antaranya: ethyl acetate, alkohol 96%, dichloromethane, methylamine, hydrobromic acid, citric acid, dan toluene.

Berbagai peralatan produksi clandestine lab seperti timbangan digital, fruit dryer, masker respirator, kertas saring, erlenmeyer, panci, syringe, jeriken, dan magnetic stirrer.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

SERANG || Jejak-indonesia.id – Bidkum Polda Banten menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Dialog Pemberlakuan KUHP RI 2023 yang diselenggarakan oleh Konven Kespel GKI Klasis Banten bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten, yang bertempat di GKI Serang pada Jum’at (06/03).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Banten AKBP Tri Laksono, Pendeta GKI Serang Pendeta Beny Halim, serta personel Bidkum Polda Banten dan jemaat GKI Serang.

Dalam kesempatannya, Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Banten AKBP Tri Laksono menyampaikan tema kegiatan tersebut. “Kegiatan ini mengangkat tema Sosialisasi dan Dialog Pemberlakuan KUHP RI 2023 sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” ujarnya.

Selanjutnya, Tri Menjelaskan materi mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. “Berbagai perubahan serta pembaruan dalam sistem hukum pidana yang diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih luas,” jelasnya.

Diakhir, AKBP Tri berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perubahan dan pembaruan dalam KUHP Nasional. “Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perubahan dan pembaruan dalam KUHP Nasional, sekaligus memperkuat sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung implementasi hukum pidana yang berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tutupnya (Bidhumas).