SIMALUNGUN || jejakindonesia.id – Kepolisian Sektor (Polsek) Tanah Jawa Resor Simalungun menunjukkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Hal itu terlihat saat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Tangga Batu Bersatu di Kantor Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pada Senin, 22 September 2025.
Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufitra, S.H., M.H., saat dikonfirmasi sekira pukul 14.50 WIB menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan tersebut merupakan wujud nyata Polri untuk masyarakat. “Kami sebagai aparat penegak hukum senantiasa menjunjung tinggi nilai demokrasi, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan ini dilakukan agar aksi berjalan tertib, aman, dan damai,” ujar Kapolsek.
Pengamanan aksi tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, hingga Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Selain itu, surat pemberitahuan aksi dari aliansi masyarakat yang diterima pada 17 September 2025 menjadi dasar teknis pelaksanaan.
Sebelum pengamanan dimulai, sekira pukul 10.00 WIB personel Polres Simalungun yang terlibat dalam Surat Perintah Pengamanan (Sprin) melaksanakan apel pengecekan dan arahan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanah Jawa sebagai Perwira Pengawas.
Sekira pukul 10.30 WIB, sekitar 30 orang massa aksi yang dipimpin oleh Francius Simanjuntak tiba di halaman Kantor Nagori Tangga Batu. Mereka disambut dengan pengamanan terbuka oleh pihak kepolisian. Massa kemudian menyampaikan aspirasi dan tuntutannya secara bergantian melalui orasi menggunakan pengeras suara, spanduk, dan poster.
Adapun tuntutan masyarakat dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keberadaan PT. Karya Abadi Sama Sejati (KASS), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi di Nagori Tangga Batu selama 38 tahun. Warga menilai perusahaan tersebut bermasalah karena tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur desa, serta diduga melakukan transaksi jual beli lahan tanpa prosedur yang benar.
Koordinator aksi, Francius Simanjuntak, bersama Sabam Siallagan selaku Ketua Kepemudaan Tangga Batu, mengungkapkan bahwa masyarakat mendesak pemerintah untuk menghentikan proses perizinan HGU PT. KASS. “Kami meminta agar lahan seluas 100 hektare yang berstatus penghijauan dikembalikan fungsinya, serta perusahaan diwajibkan memberikan plasma kepada masyarakat sesuai aturan,” ucap Francius dalam orasinya.
Sekira pukul 10.40 WIB, Pangulu Tangga Batu, Hendro P. Silalahi, S.E., hadir langsung menemui massa aksi. Ia menyampaikan apresiasi karena unjuk rasa berjalan dengan tertib dan damai. “Terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Semua tuntutan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan menyurati pihak-pihak terkait. Kita akan bekerja untuk kemajuan masyarakat Nagori Tangga Batu,” ungkapnya.
Tak lama berselang, Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kondusifnya jalannya aksi. “Kami mengapresiasi masyarakat yang telah menjaga ketertiban. Polri tetap berkomitmen menjaga hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kami berharap pemerintah desa segera menindaklanjuti keluhan warga,” tegasnya.
Kapolsek menambahkan, sebelum dan sesudah aksi, seluruh personel yang terlibat juga melaksanakan apel konsolidasi guna memastikan situasi tetap aman terkendali.
Sekira pukul 12.00 WIB, massa aksi Aliansi Masyarakat Tangga Batu Bersatu membubarkan diri dengan tertib. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya gesekan antara massa dan pihak lain.
Keberhasilan pengamanan aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir sebagai pengayom masyarakat. Dengan pendekatan humanis, aparat kepolisian mampu menjaga suasana kondusif sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan.
“Polri adalah milik rakyat, kehadiran kami bukan untuk membungkam, melainkan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tetap menjunjung tinggi demokrasi,” pungkas Kompol Asmon Bufitra.
Dengan sikap profesional ini, Polsek Tanah Jawa menunjukkan komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum di tengah masyarakat Simalungun.
