Closing soon Closes at 5:00 pm

Bulan: Desember 2025

Peringatan HUT DWP Ke-26, Perempuan Punya Kekuatan Besar dalam Transformasi Sosial

JAKARTA || jejakindonesia.id – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Niken Tomsi Tohir mengatakan, perjalanan DWP selama 26 tahun menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam mendorong transformasi sosial. Melalui kerja sama, gotong royong, dan semangat melayani, DWP terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas keluarga di Indonesia.

Hal itu disampaikan Niken saat membacakan sambutan Ketua Umum DWP Pusat Ida Rachmawati Budi Gunadi Sadikin. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa peringatan HUT DWP kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan peran DWP sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Tema peringatan HUT DWP tahun ini adalah “Peran Strategis DWP dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”, dengan tagline “#DWPmengajar: Mendidik dengan Hati, Menginspirasi Negeri”. Melalui semangat ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam keluarga yang memberikan asah, asih, dan asuh yang baik. Asih berarti kasih sayang, asuh mencakup nutrisi dan perawatan, sedangkan asah adalah stimulasi dan pendidikan yang memadai.

“Kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan teknologi, tetapi juga oleh kekuatan keluarga, karakter generasi dan ketangguhan perempuan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya dalam Peringatan HUT ke-26 DWP di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Oleh karena itu, lanjutnya, peran keluarga, khususnya peran perempuan, sangat penting untuk memastikan setiap anak tumbuh sesuai potensinya. Indonesia Emas 2045 tidak lahir dari proses instan, tetapi dari kesabaran, kerja keras, dan ketulusan yang dilakukan hari ini.

“Apa yang akan kita tanam dalam keluarga dan organisasi saat ini, itulah yang akan dituai oleh negeri ini 20 tahun mendatang. Dharma Wanita Persatuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk fondasi Indonesia masa depan, dari keluarga-keluarga yang kita bina, dari nilai-nilai yang kita tanamkan,” ujarnya.

Niken menambahkan, Indonesia saat ini sedang menyiapkan generasi emas. Peran perempuan, sebagai istri, ibu, dan anggota organisasi, bukanlah hal kecil. Dari tangan perempuanlah karakter bangsa ditempa. Dari rumah yang harmonis lahir anak-anak berintegritas. Dari ibu yang cerdas dan berdaya, tumbuh generasi yang siap bersaing secara global.

“Melalui Dharma Wanita Persatuan, kita belajar untuk tak hanya mendampingi, tetapi juga memberi makna. Kita tidak sekadar hadir, tetapi turut mengambil peran. Kita tidak hanya mengikuti zaman, tetapi ikut membentuk arah peradaban,” lanjutnya.

Memasuki usia ke-26, Niken berharap DWP semakin matang dalam visi, kuat dalam peran, dan luas dalam manfaat. Ia meminta agar kebersamaan di dalam organisasi terus dirawat dengan cinta dan amanah. Ke depan, DWP diharapkan semakin memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat, kesadaran kesehatan keluarga, penguatan ekonomi perempuan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dan etika sosial.

“Mari kita jadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang bukan hanya aktif, dalam kegiatan, tetapi juga hidup dalam nilai. Bukan hanya solid dalam struktur, tetapi juga hangat dalam rasa kebersamaan. Biarlah organisasi ini menjadi ruang tumbuh perempuan Indonesia yang bersinar, cerdas dalam berpikir, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan lembut dalam kasih sayang,” tandasnya.

Sebagai informasi, puncak peringatan HUT ke-26 DWP Kemendagri kali ini juga diisi dengan “Sosialisasi Pemakaian Atribut DWP” yang dipresentasikan oleh Pengurus DWP Pusat Naida R. Yudha dan Yuni Wisnu. Selain itu, digelar seminar bertema “Keselarasan Berbusana untuk Penampilan yang Cantik dan Percaya Diri” yang menghadirkan narasumber Ahli Personal Color Analysis Dhesi Hapsari.

Puspen Kemendagri

Tegas, Mendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan Pemberhentian 3 Bulan

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara, selama tiga bulan, kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS karena melakukan perjalanan umrah tanpa izin saat daerahnya berstatus tanggap darurat bencana. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan bahwa Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan merupakan bentuk penegakan aturan secara tegas, merujuk Pasal 77 ayat (2) yang mengatur pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan.

“Jadi jangan sampai nanti isinya [berita] ini suka-sukanya Mendagri. Bukan, ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Mendagri dalam keterangan pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sebagai pengganti sementara, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Aceh Selatan. Mendagri menambahkan bahwa selama menjalani sanksi, Mirwan akan mengikuti program pembinaan dan magang di Kemendagri.

Ia menilai bahwa dalam situasi darurat bencana, seorang kepala daerah semestinya tidak meninggalkan wilayah tanpa izin karena masyarakat sangat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung. Atas dasar itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya hingga 15 Januari 2026, mengingat potensi bencana hidrometeorologi masih tinggi.

“Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby terutama yang terdampak,” ujarnya.

Mendagri juga meminta kepala daerah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menekankan agar anggaran bantuan pemerintah pusat sebesar Rp4 miliar untuk daerah terdampak digunakan secara bijak dan tepat sasaran.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran juga kepada seluruh daerah agar dana-dana tersebut betul-betul dipakai untuk kepentingan yang tadi yang dari pusat mungkin tidak bisa dipenuhi karena apa? Karena spesifik [kebutuhannya], misalnya tadi kebutuhan perempuan masalah popok, pampers kemudian lagi sabun, detergen,” kata Mendagri.

Sebagai catatan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur mekanisme pencopotan kepala daerah, tetapi memberikan ketentuan mengenai sanksi pemberhentian sementara. Dalam Pasal 77 ayat (2), kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi Pasal 77 ayat (2).

Adapun mekanisme pemberhentian kepala daerah berbeda dari pemberhentian sementara. Proses pemberhentian harus dimulai dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang minimal dihadiri 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 peserta rapat. Keputusan rapat tersebut kemudian diusulkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperoleh pertimbangan sebelum diambil keputusan lebih lanjut.

Puspen Kemendagri

Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian Tegaskan Kualitas Manusia Indonesia Dimulai dari Keluarga

JAKARTA || jejakindonesia.id – Penasihat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas manusia Indonesia berawal dari rumah tangga. Karena itu, anggota DWP perlu membangun fondasi keluarga yang harmonis sebagai dasar untuk berkontribusi lebih luas dalam organisasi maupun masyarakat, baik sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN), ibu, maupun perempuan karier.

“Kalau ingin membangun lebih luas, harusnya kita bisa dulu membangun yang lebih kecil. Komponen bangsa ini yang terkecil adalah rumah tangga,” katanya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 DWP di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ia menambahkan, peran anggota DWP sebagai istri tidak hanya mendampingi suami dalam hal-hal dasar, tetapi juga dalam mendukung karier, termasuk menjadi mitra berdiskusi mengenai isu-isu sosial, seperti kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, kesadaran untuk menjaga lingkungan dapat dimulai dari diskusi dalam keluarga.

“Itu kan bisa berdiskusi kenapa ini terjadi, bagaimana dampaknya di tempat kita sendiri yang belum terkena. Karena ternyata dampak ini juga bisa terkena di tempat kita sendiri, kalau kita tidak menjaga lingkungan. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan, misalnya dari hal yang kecil,” terangnya.

Sebagai ibu, lanjut Tri, anggota DWP memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa pendidikan formal memang penting, namun pendidikan karakter jauh lebih menentukan di tengah berbagai tantangan saat ini. Ia menambahkan bahwa orang tua tidak dapat memaksakan standar keberhasilan versi mereka kepada anak, karena peluang sukses kini semakin beragam dan kreatif.

Karena itu, orang tua perlu membuka wawasan bahwa pekerjaan tidak lagi terbatas pada pola konvensional berangkat pagi dan pulang sore. “Tolong juga dipikirkan bahwa sekarang ini pekerjaan itu bukan hanya bersifat formal seperti itu. Informal pun jauh bisa lebih sukses daripada yang formal. Jadi buka wawasan kepada keluarga kita bahwa pendidikan itu tidak hanya perlu untuk bekerja formal, tapi informal terbuka,” tambahnya.

Tri juga menyoroti peran anggota DWP sebagai perempuan karier atau perempuan yang aktif berorganisasi sebagai bagian dari aktualisasi diri. Ia mengingatkan pentingnya kemampuan mengatur prioritas agar keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan tetap terjaga.

“Yakin bahwa dengan ritme pekerjaan yang akhirnya bisa beradaptasi dengan keluarga, para suami pun bisa mengerti dan anak-anak juga bisa di-manage. Apalagi sekarang alat komunikasi sudah baik sehingga bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi,” ujarnya.

Di akhir penyampaian, Tri berharap DWP Kemendagri dapat terus berkontribusi bagi kesejahteraan keluarga ASN. Ia mendorong kolaborasi dengan berbagai mitra serta kegiatan yang sejalan dengan visi organisasi, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pelindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

“Jangan sampai fungsinya yaitu menyejahterakan anggota keluarga ASN, tapi kita melaksanakan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan keluarga ASN. Saya ingin sekali bahwa walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, bahwa kita bisa berguna untuk anggota ASN,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Kasad: Yon TP Siap Menjadi Kekuatan Baru TNI AD Dalam Mendukung Program Pemerintah

SORONG || jejakindonesia.id – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan kesiapan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan baru TNI AD dalam mendukung percepatan program pemerintah dan membantu masyarakat, terutama pada penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Kasad saat melakukan kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (9/12/2025).

Kasad menyampaikan bahwa keberadaan Yon TP telah memberikan kontribusi nyata, terutama dalam berbagai operasi kemanusiaan di wilayah Sumatera beberapa waktu terakhir. Kecepatan satuan ini dalam membantu pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat dan pembukaan akses isolasi, dinilai menjadi bukti efektivitas penugasan mereka.

“Kita membuat jembatan yang cepat dan efektif. Kalau jembatan yang besar dan lebih panjang serta membutuhkan pondasi kuat tetap akan dikerjakan Kementerian PU. Tapi untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama akses sekolah dan mobilitas warga, kita lebih fokuskan agar bisa segera terdukung,” ujar Kasad.

Dalam arahannya kepada prajurit Yonif TP 806/Satya Inyomusi dan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 20/PPA, Kasad menegaskan bahwa kemampuan personel harus terus dipelihara melalui penyediaan fasilitas latihan yang memadai. Ia menekankan pentingnya kesiapan operasional satuan teritorial pembangunan agar dapat bergerak cepat di lapangan dan memberikan respons efektif dalam setiap penugasan, termasuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dan wilayah teritori terpencil. “Fasilitas latihan akan kita penuhi agar kemampuan para prajurit dapat terus terasah dan terjaga,” tegasnya.

Selain meninjau Yonif TP, Kasad juga melakukan peresmian fasilitas air bersih Program TNI AD Manunggal Air di wilayah Kodam XVIII/Kasuari dan juga meresmikan TK Kartika bersama Ketua Umum Persit KCK Ny. Uli Simanjuntak. Untuk program Manunggal Air sendiri, telah menghasilkan 133 titik sumber air yang kini dimanfaatkan ribuan warga. Kasad menyebut pembangunan akses air bersih sebagai salah satu bagian dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, namun ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah ke depan sangat bergantung pada kesiapan satuan-satuan seperti Yon TP yang berada langsung di lapangan.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Kasad atas kontribusi TNI AD, termasuk kehadiran prajurit Yon TP yang dinilai sangat membantu masyarakat. “Spirit kita sama, komitmen itulah yang membuat kita terus berjuang dan bergerak melakukan apa yang bisa dikerjakan,” ujarnya.

Kasad menambahkan bahwa seluruh satuan TNI AD, termasuk Yon TP dan satuan zeni, harus terus menjaga kekompakan untuk memastikan program pemerintah dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa TNI AD akan terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang membutuhkan.

(Dispenad)

Kapolresta Banyuwangi Turun Langsung Evakuasi Korban Hanyut Sungai Badeng di Hari Kelima Pencarian

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Proses pencarian korban hanyut di aliran Sungai Badeng, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, memasuki hari kelima dengan situasi yang penuh tantangan. Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., turun langsung ke lokasi untuk memimpin dan memantau proses evakuasi korban yang akhirnya ditemukan pada Senin pagi (sekitar pukul 09.00 WIB).

Korban atas nama Munirin, warga setempat, sebelumnya dilaporkan hanyut setelah terseret arus deras Sungai Badeng beberapa hari lalu, ketika debit air sungai meningkat tajam akibat hujan deras. Sejak saat itu, tim gabungan dari berbagai unsur terus melakukan penyisiran dimulai dari hulu hingga beberapa titik rawan yang menjadi kemungkinan lokasi korban tersangkut.

“Ya, tadi sekitar jam 9 lewat, di pencarian hari kelima, salah satu korban atas nama Pak Munirin ditemukan. Yang bersangkutan hanyut beberapa hari yang lalu,” ujar Kapolresta Banyuwangi saat memberikan keterangan di lokasi kejadian.

Penemuan jenazah terjadi setelah tim gabungan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas Polsek Songgon, Kepala Desa setempat, Danramil, serta sejumlah relawan melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran sungai. Korban ditemukan dalam kondisi terjepit di sela bebatuan besar yang berada di dasar sungai. Kondisi bebatuan keras serta tumpukan tanah membuat sebagian tubuh korban tertimbun, sehingga yang terlihat pertama kali hanyalah bagian telapak kaki.

Kapolresta menuturkan bahwa proses evakuasi berlangsung sangat sulit dan membutuhkan waktu panjang. “Sampai hari ini sudah berlangsung sekitar 4 jam dan masih proses penggalian, evakuasi. Mudah-mudahan segera terangkat,” ungkapnya.

Untuk mempercepat proses evakuasi, tim mendatangkan sejumlah peralatan tambahan, termasuk alat penyedot air dan peralatan pendukung lainnya. Langkah ini diperlukan mengingat posisi korban berada di celah batu yang sangat sempit dan tertutup material keras.

Upaya evakuasi terus dilakukan hingga tubuh korban dapat dikeluarkan sepenuhnya dari batuan sungai. Kapolresta Banyuwangi turut memberikan dukungan moril kepada keluarga korban serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan cepat, aman, dan penuh kehati-hatian.

error: Content is protected !!