Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Desember 2025

Periset dan Pengelola Geopark Indonesia Kumpul di Banyuwangi Perkuat Pengembangan Geopark Ijen

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Para pengelola geopark dan periset dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kabupaten Banyuwangi, dalam Festival Taman Bumi (Geopark), yang digelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (11/12/2025). Mereka membahas berbagai hal untuk memperkuat pengembangan geopark di Indonesia, terutama Geopark Ijen.

Festival Taman Bumi tersebut menjadi wadah berbagai stakeholder untuk menguatkan kolaborasi dalam pengembangan geopark Ijen secara berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Festival ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas para pemangku kebijakan, badan pengelola geopark, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pengelola Geopark Raja Ampat Papua. Sejumlah periset dari berbagai universitas di Indonesia yang telah melakukan riset di kawasan Geopark Ijen juga turut hadir .

Di antaranya, Dr. Purwanto dari Universitas Negeri Malang, Prof. Hari Sulistyowati dari Universitas Jember, dan Eli Jamilah Miharja Ph.D dari Universitas Bakrie. Juga Dr. Andy Yahya Al Hakim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hadir melalui sambungan virtual.

Mereka mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan terhadap Geopark Ijen, termasuk permasalahan yang ditemukan serta saran solusi untuk permasalahan tersebut.

“Kami berharap, festival ini bisa menjadi ruang strategis untuk membangun kemitraan jangka panjang dan menghasilkan inisiatif konkret bagi keberlanjutan pengembangan Geopark Ijen,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk berharap, dengan pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, Ijen Geopark dapat mempertahankan status sebagai geopark dunia saat pelaksanaan Revalidasi oleh UNESCO pada 2026 mendatang.

“Revalidasi ini momentum penting bagi kita semua. Bukan sekadar upaya mempertahankan sebuah status, melainkan komitmen jangka panjang dalam membangun wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan yang paling penting berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Geopark Ijen,” tegas Ipuk.

Ipuk lalu membeber, selama beberapa tahun terakhir, Banyuwangi telah memberikan kontribusi dalam penguatan geopark melalui berbagai program.

Di antaranya, konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan seperti pemulihan kawasan rawan erosi, reboisasi di bantaran sungai-sungai vulkanik, hingga kolaborasi konservasi dengan TN Alas Purwo dan Balai Konservasi untuk melindungi satwa endemik dan ekosistem geobiodiversity.

Pemkab juga rutin turun ke sekolah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi dan literasi kebumian. Banyuwangi juga terus melakukan promosi lewat berbagai event daerah yang menggunakan nama ‘’besar’’ Ijen. Seperti balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, dan lainnya.

“Semua upaya ini untuk memastikan masyarakat Banyuwangi merasakan manfaat langsung dari keberadaan UNESCO Global Geopark. Kami ingin geopark hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sumber inspirasi pendidikan, peluang ekonomi, serta kesadaran bahwa alam harus dijaga bersama,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, penguatan pengembangan Ijen Geopark juga dilakukan kolaboratif bersama Pemkab Bondowoso, mengingat kawasan Geopark Ijen terletak di dua daerah tersebut.

“Kita sudah tidak bicara lagi masalah batas geografis, yang penting bagi kami bagaimana kita semua bisa menjaga kelestarian Geopark Ijen dan masyarakay mendapatkan manfaatnya dari pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Ipuk.

Berbagai program yang dilakukan tersebut mendapatkan apresiasi dari badan pengelola Raja Ampat Unesco Global Geopark, Ana Rohma Septiana. “Edukasi ke anak sekolah dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Ijen Geopark. Ini yang akhirnya kami tiru di Raja Ampat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Festival Taman Bumi diisi berbagai kegiatan menarik seperti forum diskusi, program pengembangan kapasitas pemuda, serta edukasi lapangan. Sejumlah kampus di Banyuwangi juga menampilkan pameran tentang kontribusi perguruan tinggi pada pengembangan Geopark Ijen.(*)

Menteri Koperasi dan Bupati Ipuk Teken MoU Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

BANYUWANGI || jejakindonesia.is – Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kesepakatan itu diteken Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025) yang dihadiri pula Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.

“Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen. Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” kata Bupati Ipuk, Kamis (11/12/2025).

MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

“Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usah alokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa.

“Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” sambungnya.

Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah, imbuhnya, sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional.

Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

“Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk.

Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi sendiri memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

“Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” kata Ipuk.

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin Terima Kunjungan Silaturahmi Pangkoarmada I

BATAM || jejakindonesia.id – Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis (11/12/2025) di Ruang Kerja Kapolda Kepri pada pukul 09.00 WIB.

Kehadiran Pangkoarmada I didampingi Asrena Kolonel Laut (P) Dr. Rully Riomo, M.Tr.Opsla., Asops Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos., serta Koorsmin Thomas Aquinas Dhamang Suprayogi, S.E., M.Sc. Sementara itu, dari Polda Kepri hadir Wakapolda Kepri dan Pejabat Utama Polda Kepri.

Dalam pertemuan tersebut, Pangkoarmada I menyampaikan situasi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang saat ini berada dalam kondisi sangat parah, terutama di wilayah Aceh yang terdampak paling berat.

Pangkoarmada I menjelaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan dukungan berupa vitamin dan layanan kesehatan karena banyaknya warga yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana. Beliau juga menuturkan bahwa KNKT telah mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrem sehingga seluruh jajaran diminta meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu, Pangkoarmada I menyampaikan penjelasan terkait wilayah kerja Koarmada I serta perkembangan struktur organisasi TNI AL, termasuk rencana peningkatan status Koarmada I menjadi Kawasan dan perubahan kedudukan Kodaeral yang kini berada langsung di bawah Armada RI.

Kapolda Kepri menyampaikan bahwa kondisi logistik di Aceh saat ini sangat terbatas sehingga banyak kebutuhan pokok didatangkan dari Medan. Polda Kepri sebelumnya telah melakukan pengadaan sembako dari Medan untuk dikirimkan langsung sebagai bantuan.

Selain itu, Kapolda Kepri menginformasikan bahwa pada hari Minggu mendatang Polda Kepri akan melaksanakan kegiatan charity sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Polda Kepri berkomitmen untuk terus bersinergi dan memberikan dukungan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana,” ujar Kapolda.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan plakat antara Kapolda Kepri dan Pangkoarmada I sebagai simbol sinergitas dan keharmonisan TNI–Polri dalam menjaga keamanan wilayah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

*Polri Untuk Masyarakat*

Bidang Humas Polda Kepri

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

SURABAYA || jejakindonesia.id - Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (11/12/2025), di Graha Unesa Surabaya. Peresmian ini menandai tuntasnya cakupan 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menautkan kehadiran Posbankum dengan nilai hidup masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

“Hidup (urip) itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekadar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial kuat dalam penyelesaian persoalan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

“Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, tetapi justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kita mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

Ia menegaskan bahwa sengketa tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.

Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, hingga akhir 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan perjanjian.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

“Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

“Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat.
(Redho)

Perjalanan Karir I Made Cahyana Negara, Menginspirasi Generasi Muda Banyuwangi

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - I Cahyana Negara bukan nama yang asing bagi masyarakat Bumi Blambangan. Dia merupakan putra asli Banyuwangi kelahiran Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro yang lahir pada 04 Maret 1979 atau 46 tahun lalu.

Ia mengawali karier politik dari tingkat bawah sebagai Ketua Ranting Desa Ketapang, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kalipuro, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan menjadi Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sebagai anggota legislatif, Mas Made sapaan akrabnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi di usia relatif muda yaitu 30 tahun atau pada periode 2009-2014. Kemudian di periode kedua (2014-2019), ketiga (2019-2024) dan keempat (2024-2029), dia diamanahi sebagai ketua DPRD Banyuwangi.

Sosok I Made Cahyana Negara sangat low profil. Dia tidak pernah membedakan kawan maupun lawan, semua kalangan dirangkulnya. Hampir setiap hari, baik dirumahnya maupun dikantornya selalu kebanjiran tamu. Semua masyarakat bisa menemui dengan mudah tanpa ada protokoler.

Berdasarkan hal tersebut, tak heran jika PDIP memberikan kepercayaan untuk kali ketiga menjadi ketua DPRD Banyuwangi. Ia juga merupakan figur sentral yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika legislatif di Banyuwangi. Tidak hanya menunjukkan stabilitas kepemimpinan, tetapi juga membawa pesan penting bahwa Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini masih melihat Made sebagai pilihan terbaik untuk mengawal kebijakan daerah, menjaga keseimbangan politik, serta merangkul berbagai aspirasi yang muncul di tengah masyarakat.

Selama dua periode sebelumnya, ketika menjadi ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDIP Banyuwangi, ia menunjukkan kemampuan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan internal partai, kepentingan internal di dalam DPRD maupun eksternal dengan eksekutif dan masyarakat. Konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pembangunan, kesejahteraan, dan ekonomi, menjadi modal besar yang membuat dirinya terus dipercaya oleh partai dan kolega politiknya.

Selain itu, dia memiliki pemahaman mendalam terkait berbagai isu strategis di Banyuwangi, kemampuan dalam membaca dinamika politik lokal, menghadapi tantangan kebijakan, serta menjaga harmonisasi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) dan menjaga sinergitas sesama partai politik parlemen maupun non parlemen menjadi kunci sukses dalam dua periode sebelumnya. Dengan situasi politik yang terus berkembang, konsistensi Made menunjukkan bahwa stabilitas di pucuk pimpinan legislatif dan pimpinan partai politik daerah adalah faktor penting dalam menjaga kesinambungan program-program strategis yang sudah berjalan.

Banyaknya suara dari akar rumput yang memberikan dukungan terhadap I Made Cahyana Negara, untuk kembali memimpin DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi. Hampir mayoritas kader dan anggota partai menilai Made sebagai figur yang telah teruji melalui berbagai dinamika organisasi dan tantangan politik yang tidak ringan. Alasan mereka memilih Made karena terbukti mampu membawa roda organisasi tetap solid meski menghadapi situasi yang pada periode sebelumnya disebut “sangat berat”. Namun demikian, seluruh proses kepartaian dapat diselesaikan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa baik di internal partai maupun eksternal partai I Made Cahyana Negara merupakan pemimpin yang humble dan komunikatif. Selain itu, Made bukan hanya sekadar politisi, tetapi juga pejabat publik yang memiliki konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kiprahnya di dunia politik lokal menunjukkan bagaimana ia berdedikasi penuh untuk membesarkan partai sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah.

Tak heran jika dirinya merupakan salah satu role model generasi muda Banyuwangi. Rekam jejak dan perjalanan karirnya sangat menginspirasi, maka sangatlah pantas jika I Made Cahyana Negara kembali dipercaya untuk memimpin DPC PDIP Banyuwangi. Posisinya yang saat ini menjadi Ketua DPRD Banyuwangi untuk periode ketiga seharusnya juga diikuti dengan kepercayaan untuk menjadi ketua DPC di periode yang ketiga juga.

Penulis berpendapat jika I Made Cahyana Negara layak untuk memimpin DPC PDIP Banyuwangi, karena dia orang yang konsisten menjadi sosok pejuang rakyat, menjaga idealisme partai, sekaligus berpengalaman menjaga dinamika perjalanan demokrasi di Kabupaten Banyuwangi.

"Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa". Peribahasa itu tepat untuk menggambarkan ketokohan I Made Cahyana Negara untuk mencetak sejarah sebagai satu-satunya tokoh yang berhasil tiga kali menjadi ketua DPRD dan nantinya tiga kali menjadi ketua DPC PDIP Banyuwangi. Jika dalam istilah sepakbola hal semacam itu disebut Hattrick, seperti ketika klub sepak bola Real Madrid yang menjuarai Liga Champions Eropa selama tiga musim berturut-turut.

Penulis: Bondan Madani Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR)

error: Content is protected !!