We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: November 2025

Kapolda Kepri Buka Rakernis Reskrimsus 2025: Tingkatkan Kemampuan, Jaga Integritas Penyidik

BATAM || jejakindonesia.id –Polda Kepri melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menggelar kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrimsus Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ballroom Aston Hotel Batam, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Tato Pamungkas Suyono, S.I.K., M.Si., Pejabat Utama Polda Kepri, serta personel Ditreskrimsus dan jajaran Polres/ta Polda Kepri.

Rakernis ini turut menghadirkan narasumber, yakni P. Simamora, S.H., M.M., M.B.A., M.H., S.ST., M.K. (Akademisi), Ephraim J.K. Caraen, S.H., M.Hum. (Fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag RI), Roy Aditia Perangin Angin (Manajer Madya Pengawasan PUKL, Edukasi Perlindungan Konsumen dan LMSt OJK Provinsi Kepri), Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI), IP, S.T., M.T. (Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam), dan R. Wisnu Renansyah Jenie (Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia).

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Ditreskrimsus atas penyelenggaraan Rakernis yang dinilai penting dalam menjaga serta meningkatkan kemampuan penyidik.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personel yang mengawaki bidang reserse kriminal khusus. Tantangan penegakan hukum semakin kompleks, sehingga kita tidak boleh berhenti belajar dan harus terus beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan,” ujar Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Kapolda Kepri juga menekankan pentingnya penguatan integritas dan profesionalisme, peningkatan kemampuan teknis dan intelijen, penerapan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, serta sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana khusus.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyerahkan cinderamata kepada para narasumber serta memberikan piagam penghargaan kepada personel berprestasi dalam pengungkapan kasus tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL), yaitu Brigadir Rahmat Iksan, S.K.M., M.H., Ipda Syahrezi, S.E., Ipda Nicho Lasdi, S.H., M.H., dan Briptu Virga Al Farichi, S.H., M.H.

Melalui kegiatan Rakernis ini, diharapkan personel Ditreskrimsus Polda Kepri dapat semakin profesional, adaptif, dan memiliki wawasan luas dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan khusus yang terus berkembang di era digital saat ini.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Kapolres Simalungun Gelar Safari Kebangsaan Polda Sumut: Ajak Masyarakat Jadi Pelopor Kamtibmas, Do’a Polri Untuk Negeri

SIMALUNGUN || jejakindonesia.id - Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menggelar Safari Kebangsaan Polda Sumatera Utara Polres Simalungun dalam rangka "Doa Polri Untuk Negeri, Polri Untuk Masyarakat" di Aula Kantor MUI Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Selasa (11/11/2025). Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan dihadiri sekitar 350 orang dari berbagai elemen masyarakat.

Saat dikonfirmasi pada Selasa sekira pukul 15.30 WIB, Kapolres Simalungun menjelaskan bahwa Safari Kebangsaan merupakan program strategis Polda Sumatera Utara yang bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

"Giat ini dimaksudkan sebagai upaya Polri dalam rangka memelihara Kamtibmas dan menjalin silahturahmi antara elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Utara termasuk Kabupaten Simalungun," ujar AKBP Marganda Aritonang dalam sambutan pembukaannya di hadapan ratusan undangan yang memadati Aula MUI Simalungun.

Kapolres Simalungun menyambut kedatangan Tim Safari Kebangsaan Polda Sumatera Utara yang dipimpin AKBP Hartono, S.H., M.H., bersama tim penceramah KH. Akhmad Khambali, S.E., M.M., dan Kyai Muhtarom, S.Ag. Rombongan yang juga terdiri dari Dedi Darmadi, S.H., AIPTU Kamaruddin Harahap, Bripka Rahmad Hidayat Siregar, S.H., Bripda Herman Siagian, S.P., serta Febri, Wahyu, dan Fahri tiba di lokasi tepat pukul 09.00 WIB.

"Pertama kami ucapkan selamat datang kepada Tim Safari Kebangsaan Polda Sumut, Bapak AKBP Hartono, S.H., M.H., Tim Penceramah Bapak KH. Akhmad Khambali dan seluruh rombongan dari Polda Sumut, serta kepada seluruh undangan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Simalungun," ucap Kapolres saat membuka acara.

Kegiatan Safari Kebangsaan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan Qori Rudi Hartono, S.Sos.I., M. Pem.I., dilanjutkan Sari Tilawah oleh Nazwa Anindita. Suasana khusyuk tercipta di tengah hadirin yang terdiri dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Dr. H. Bahrum Saleh M.A., Ketua MUI Kabupaten Simalungun Ki Darjat Purba, S.H., M.A., Ketua FKUB Simalungun H. Muhammad Nurdin Panjaitan, Ketua KBPPP Simalungun Ir. Sofiar S.Pd., serta Ketua PAMK Polres Simalungun Ranting Raya Zulkifli Harahap.

Jajaran lengkap Polres Simalungun turut menghadiri kegiatan ini, termasuk Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufita, S.H. M.H., Kabag Ren AKP Tugono, SH., Kapolsek Perdagangan AKP. Ibrahim SOPI, S.H., MH., Kapolsek Bangun AKP R. Simarmata, Kasat Reskrim AKP Herison Manulang, SH., Kasat Binmas AKP Dorlas Pasaribu, Kapolsek Serbalawan IPTU Gunawan Sembirng, SH., Kasat Lantas IPTU Devi S, S.H., S.Sos., M.H., dan KBO Sat Binmas IPTU Arifin Harahap.

Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan Indonesia. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki sejarah yang luar biasa. Bangsa yang kaya raya, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, yang terbagi dalam ribuan pulau, dengan beraneka ragam budaya, suku dan bahasa. Sebagai generasi penerus bangsa kita patut berbangga dengan hal tersebut, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bersama untuk terus merajut semangat Bhinneka Tunggal Ika dan semangat nasionalisme," ungkapnya.

AKBP Marganda Aritonang juga mengingatkan tentang potensi konflik yang dapat timbul dari kemajemukan bangsa. "Dengan kekayaan sumber daya alam dan kemajemukan bangsa tersebut tentu menjadi potensi kerawanan sosial dan potensi konflik antar anak bangsa. Oleh karena itu, kegiatan hari ini merupakan upaya Polri, khususnya Polda Sumut dan Polres Simalungun dalam rangka Harkamtibmas dan menciptakan situasi sosial kemasyarakatan yang aman, damai dan sejuk," jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kapolres Simalungun menyalurkan bantuan santunan kepada anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yayasan Islamic Center Simalungun. Selain itu, paket sembako juga dibagikan kepada Komunitas Ojek Online, kaum dhuafa, dan masyarakat yang hadir.

Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. "Polri ingin mengajak kepada segenap para hadirin sekalian sebagai pelopor Harkamtibmas di wilayah tempat tinggal ataupun di komunitas masing-masing, sehingga terbina situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," ajaknya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan. "Dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas, Polri tidak mungkin berjalan sendiri tanpa peran serta masyarakat. Dibutuhkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Setiap akar permasalahan yang timbul di masyarakat, akan dapat ditindaklanjuti dengan baik apabila masyarakat mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Polri, sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani dengan tepat dan cepat," paparnya.

Puncak acara adalah penyampaian ceramah atau tausiah kebangsaan oleh KH. Akhmad Khambali, S.E., M.M., yang mengangkat tema pentingnya menjaga toleransi dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Materi tausiah disambut antusias oleh seluruh hadirin yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa STAI UISU Simalungun, perkumpulan ibu-ibu pengajian se-wilayah Polres Simalungun, komunitas ojek online, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Rangkaian Safari Kebangsaan dilanjutkan dengan doa untuk negeri yang dipimpin Kyai Muhtarom, S.Ag. Doa khusyuk dipanjatkan untuk keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun.

Kapolres Simalungun juga mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai cita-cita bangsa. "Saya selaku Kapolres Simalungun, mengajak kepada kita semua, mari kita dukung program pemerintah, demi keberlanjutan roda pembangunan, menuju visi dan misi Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, agar kita mampu berswasembada, baik dalam pangan dan energi, meningkatkan SDM yang unggul, memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila dan memperkuat upaya menciptakan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, serta toleransi antar umat beragama, suku dan ras, demi mencapai masyarakat yang makmur sentosa dan sejahtera," pungkasnya.

Safari Kebangsaan Polda Sumatera Utara yang digelar Kapolres Simalungun ini ditutup dengan sesi foto bersama dan jamuan makan siang bagi seluruh peserta. Sekira pukul 12.00 WIB, kegiatan selesai dengan keadaan aman, tertib, dan terkendali, meninggalkan kesan mendalam tentang pentingnya sinergi Polri dengan masyarakat dalam menjaga kebhinnekaan dan kedamaian bangsa.

Mendagri: Penghargaan Kepala Daerah Penting untuk Bangun Iklim Kompetitif

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada kepala daerah merupakan langkah penting untuk membangun iklim kompetitif. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Anugerah Cita Negeri yang digelar di Studio Kompas TV, Jakarta, Senin (10/11/2025) malam.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana motivasi bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

“Dan ini semua minta untuk bertanding, berkompetisi, berkompetisi yang sehat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut, misalnya kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Menurutnya, kategori ini menarik lantaran menekankan nilai-nilai toleransi di negara Indonesia yang plural. “Damai artinya satu sama lain saling berhubungan baik di tengah banyaknya perbedaan. Dan sekaligus inklusif [artinya] tidak diskriminatif, pembangunan tidak untuk sekelompok orang, tapi bagi semuanya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga secara langsung memberikan penghargaan kepada daerah penerima dalam kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Ia meyakini berbagai penghargaan yang diberikan kepada daerah telah melalui proses penilaian yang objektif.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan, serta berharap daerah yang belum memperoleh penghargaan terdorong untuk meningkatkan kinerja agar ke depan juga dapat meraih apresiasi serupa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Direktur Utama Kompas TV Rosianna Silalahi, para kepala daerah penerima penghargaan, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Mendagri: ASN yang Tangguh Jadi Penentu Ketahanan Negara

JAKARTA || jejakindonesia.id  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh merupakan faktor penting dalam menentukan ketahanan suatu negara. Ia mengutip tokoh Amerika Serikat (AS) Ray Dalio, yang menulis tentang negara-negara yang mampu bertahan selama lebih dari 300 tahun, seperti Kekaisaran Ottoman, Romawi, dan Mongolia.

Dalam konteks tersebut, terdapat tiga elemen yang sama-sama dimiliki oleh negara atau kekaisaran yang tangguh. Pertama, militer yang kuat untuk menjaga kedaulatan dari ancaman luar negeri. Kedua, intelijen dan kepolisian yang tangguh untuk memelihara stabilitas keamanan dalam negeri. Ketiga, ASN yang mampu menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan amanat pada Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2025, yang berlangsung di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

“Artinya bisa membuat pemerintahan yang jelas, clear government, dan pemerintahan yang bersih, clean government. Itu ditemukan di negara-negara atau kerajaan yang bisa bertahan lebih dari 300 tahun. Yang tidak memiliki komponen itu, militernya tidak kuat, diserang oleh negara lain, tidak akan bertahan,” katanya.

Mendagri menambahkan, para PNS yang dilantik mendapat kehormatan bergabung dengan Kemendagri, yang menjadi poros pemerintahan dari negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Kementerian ini membina 38 gubernur, 98 wali kota, 416 bupati, dan melayani 285 juta penduduk. Adapun BNPP, kata dia, juga memiliki peran strategis dalam mengawasi wilayah perbatasan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

“Kita negara kepulauan sehingga harus menjaga darat, juga banyak sekali perbatasan lautnya. Selamat bergabung di Kemendagri-BNPP, dan selamat menjalankan tugas di dunia baru sebagai PNS di lingkungan Kemendagri dan BNPP,” terangnya.

Sebanyak 186 PNS bergabung ke Kemendagri dan BNPP. Jumlah tersebut terdiri atas 10 orang formasi umum tahun 2023, 6 orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2023, 155 orang lulusan IPDN tahun 2024, 10 orang lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) tahun 2024, dan 5 orang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tahun 2024.

“Semua ilmu yang telah diterima, baik di IPDN, kemudian di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, saya minta betul-betul bisa diterapkan. Inilah pengabdian awal memasuki dunia baru bagi adik-adik semua menjadi Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Ia menegaskan, menjadi ASN merupakan sebuah kebanggaan, apalagi proses seleksi yang dilalui sangat kompetitif. Karena itu, Mendagri meminta para PNS yang baru dilantik untuk mampu menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan latar keilmuan masing-masing.

Mengutip pepatah, Mendagri pun mengingatkan bahwa perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah. “Adik-adik bergabung menjadi PNS hari ini adalah langkah pertama untuk menuju pengabdian, mungkin puluhan tahun ke depan, kalau diberikan umur panjang, dan sampai dengan selesai. Mungkin lebih dari 30 tahun, 40 tahun, dan [itu] dimulai dari hari ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada 15 pegawai yang telah berjasa dalam menjalankan tugas di bidang pengarsipan. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasinya karena para pegawai tersebut telah berjasa luar biasa, khususnya dalam membantu penyelesaian sengketa yang berbasis dokumen.

“Kita membuktikan dalam kasus empat pulau di Aceh, tanpa ditemukan saat itu dokumen yang sangat penting, yang sudah tersimpan semenjak tahun 1992, mungkin persoalan empat pulau itu agak sulit untuk diselesaikan. Tapi ketika ditemukan di dalam arsip kita, surat yang sudah tahun 1992, artinya lebih kurang 33 tahun lalu, tersimpan rapi di gedung arsip kita,” tandasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, para pegawai tersebut diberikan hadiah berupa laptop. Mendagri berharap penghargaan ini dapat menambah semangat mereka dalam menjalankan tugas dan menjaga kerapian arsip negara.

Puspen Kemendagri

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Mendagri Teken SKB Penugasan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Penandatanganan dilakukan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria.

Penandatanganan SKB tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional, khususnya dalam penyediaan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan gabah, beras, dan jagung.

“Soal pangan tidak ada tawar-menawar, dan ini kerja keras tim,” ujar Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Zulkifli menjelaskan, kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para petani yang selama ini menghadapi hambatan dalam penyerapan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan. Ia menyebutkan bahwa produksi pangan nasional, khususnya gabah, mengalami peningkatan signifikan.

Namun, peningkatan produksi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan gudang penyimpanan. Melalui SKB tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan 100 gudang baru di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat, petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap gabah maupun jagung. Apa masalahnya? Rupanya gudang. Karena dari dulu gudang Bulog itu bukan bertambah, tapi berkurang," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang BUMN yang baru, setiap penugasan pembangunan infrastruktur harus diawali dengan penerbitan SKB dengan kementerian terkait. SKB tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Nah ini (Inpres atau Perpres) sedang kita urus, jadi bersamaan. Jadi setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!