We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Oktober 2025

Buka Acara Festival Danau Poso 2025, Wamendagri Bima Arya Puji Khazanah Daerah Setempat

POSO || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka Festival Danau Poso 2025 yang mengusung tema “Rhythm of Diversity in Matia Ndano” atau “Irama Keberagaman di Air Kehidupan” pada Jumat (24/10/2025) malam.

Bima memuji khazanah Kabupaten Poso, baik keindahan alam maupun kekayaan dan keunikan budaya yang dimiliki. Menurutnya, Danau Poso merupakan salah satu destinasi wisata alam Indonesia yang sangat memesona.

“Danaunya luar biasa, setiap sudutnya mempesona,” kata Bima dalam sambutannya di Anjungan Festival Danau Poso, Kota Wisata Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Bima menegaskan, setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Namun, Kabupaten Poso bukan hanya indah secara alamiah, tetapi juga menyimpan keunikan sejarah dan budaya yang layak menjadi destinasi wisata unggulan. Salah satunya, kata dia, Patung Palindo di Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Poso. Ia mengaku takjub saat menyaksikan langsung peninggalan zaman Megalitikum tersebut.

“Saya terus terang, mendadak, merencanakan mengunjungi Palindo baru tadi malam, pagi-pagi direncanakan secara kilat, langsung takjub, langsung terkesima melihat betapa dahsyatnya peninggalan zaman Megalitikum di Bumi Poso ini,” ujarnya.

Bima juga menyoroti kekayaan budaya lokal, termasuk baju adat masyarakat setempat, Inodo, yang dikenakan para penari dalam penyambutan.

“Kami datang disambut oleh para tokoh adat, ada tarian-tarian menggunakan baju kulit. Apa itu namanya? Inodo, yang tidak ada duanya. Banyak baju adat, baju daerah, tapi tidak banyak yang punya, cantik seperti Inodo itu,” jelas Bima.

Selain Danau Poso dan Patung Palindo, Bima juga menyempatkan diri mengunjungi Air Terjun Saluopa di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Puselemba. Air terjun ini memiliki dua belas tingkatan alami yang memukau.

“Poso itu unik karena baru kali ini saya hadir lihat langsung air terjun berundak bertingkat dua belas,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Poso. Ia menyebut para ASN bekerja dengan antusias dan terbuka.

“Jadi, Poso tidak saja cantik, bukan hanya unik, tapi juga inklusif, terbuka bagi semua,” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Bima turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Danau Poso 2025 yang dinilainya telah dirancang dengan matang. Ia menyebut berbagai elemen acara, mulai dari tari kolosal hingga tata suara, telah diatur dengan sangat baik dan layak disebut berskala internasional.

“Untuk Poso yang maju dan sejahtera, untuk event yang semakin membanggakan, dengan ini Festival Danau Poso kita nyatakan dibuka,” tandasnya.

Hadir dalam acara itu Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulteng dan Kabupaten Poso.

Puspen Kemendagri

Wamendagri Bima Arya Dorong ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integrita

POSO || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Menurutnya, integritas merupakan pilar utama dalam melaksanakan tugas yang selaras dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan konsistensi dalam bertindak.

“Integritas itu ketika lisan kita, pikiran kita, kebijakan kita, tindakan kita, itu sama, satu,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada ASN Pemkab Poso di Banua Pogombo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (24/10/2025).

Bima menilai, integritas menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi seluruh anggotanya dengan mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, aspek tersebutlah yang membedakan sosok pemimpin dengan yang lainnya.

“Saya melihat bedanya orang-orang besar dengan orang-orang biasa adalah integritas ini,” ujarnya.

Selain integritas, Bima menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan nyata untuk membimbing anggotanya dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

“Pemimpin itu adalah orang-orang yang tahu jalannya ke mana, ditunjukkan jalan itu lewat mana, dan dipimpin sendiri menuju jalan itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa pemimpin juga harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan banyak pengalaman agar kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

“Pemimpin itu harus turun langsung. Bayangkan kalau kepala daerah hanya bicara omongan-omongan besar, tapi dia tidak hands-on, dia tidak pimpin langsung. Bagaimana untuk memimpin langsung, perlu jam terbang. Perlu banyak belajar,” tegasnya.

Bima juga mengingatkan ASN untuk memahami perannya sebagai abdi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, ASN diharapkan dapat bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, dan tidak terpacu pada jabatan semata.

“Kemudian jabatannya apa, posisinya apa, itu perjalanan hidup yang akan mengiringi mereka. Tapi mindsetnya, akalnya, cita-citanya, jiwanya, passionnya, girohnya adalah menjadi berarti,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Heningsih E.G. Tampai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Poso.

Puspen Kemendagri

Jumat Peduli Jadi Wadah Interaksi Polda Metro Jaya dengan Masyarakat

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polda Metro Jaya menyebutkan kegiatan Jumat Peduli tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi wadah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Saat berkomunikasi dengan para pengemudi ojol (ojek online), kami menitipkan pesan dari rekan-rekan Polwan agar para pengemudi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hati-hati di jalan, gunakan atribut dan perlengkapan berkendara yang lengkap untuk keamanan dan keselamatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (24/10/2025).

Kabid Humas juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antarpengguna jalan serta mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi polisi jika mengalami gangguan keamanan.

“Kami siaga 24 jam di lapangan. Bila membutuhkan bantuan, silakan hubungi 110, nomor bebas pulsa dan gratis. Kami selalu hadir untuk masyarakat,” ujar Kabid Humas.

Ia juga mengatakan kegiatan Jumat Peduli merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya pengemudi ojol. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 13 polres jajaran dan berlangsung hangat serta penuh keakraban.

Sebanyak 400 paket berisi sembako dan kupon belanja dibagikan kepada para pengemudi ojol yang hadir.

Selain menyerahkan bantuan, personel kepolisian juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan dalam berlalu lintas serta terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada para pengemudi tersebut.

“Polda Metro Jaya melaksanakan Jumat Peduli secara rutin. Kali ini, kami mendistribusikan 400 paket berisi sembako dan voucher belanja kepada saudara-saudara kami pengemudi ojek online,” tutur Kabid Humas.

Ia pun berharap kegiatan Jumat Peduli itu dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta mendorong terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sonny T. Danaparamita Tekankan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan: Kader Harus Solid Menjaga Pancasila

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., kembali meneguhkan komitmennya terhadap penguatan ideologi bangsa. Hal itu disampaikan saat dirinya menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Meeting Room Hotel Mahkota Genteng, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).

Acara yang berlangsung penuh semangat kebangsaan itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan elemen masyarakat. Turut hadir Anggota DPRD Banyuwangi Fraksi PDI Perjuangan Dr. Ficky Septalinda, S.E., M.M., Ketua Komunitas Satu Tumpah Darah Elfan, serta pakar hukum dan dosen Untag 45 Banyuwangi, Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.

Selain itu, hadir pula Kepala Dusun Genteng Kulon, jajaran pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan, senior partai, relawan, serta simpatisan PDI Perjuangan Kecamatan Genteng.

Dalam sambutannya, Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa setiap kader partai harus menanamkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Sonny menilai, tantangan bangsa ke depan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga tantangan ideologi dan persatuan. Ia mengingatkan pentingnya memahami empat pilar agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh arus informasi dan kepentingan politik sesaat.

Sementara itu, Dr. Ficky Septalinda dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — merupakan fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa.

Sementara Dr. Demas Brian Wicaksono menambahkan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar perlu dikaitkan dengan dinamika sosial dan hukum saat ini.

Suasana sosialisasi semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab. Salah satu peserta, Daroji, mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara nilai nasionalisme dan ajaran agama. Pertanyaan tersebut disambut antusias oleh para narasumber, yang menegaskan bahwa nasionalisme dan religiusitas dapat berjalan beriringan selama berlandaskan nilai kemanusiaan dan persatuan.

Menutup kegiatan, Sonny T. Danaparamita mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen penguat persatuan di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kebangsaan terus dijaga di setiap lini kehidupan sosial dan politik.

Kemendagri Tekankan Implementasi SIPD-RI dalam Perencanaan Anggaran Daerah

JAKARTA || jejakindonesia.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, mendorong efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia.

“SIPD-RI bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi merupakan platform bersama untuk mewujudkan satu data perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran yang berlangsung secara hybrid dari El Hotel, Jakarta Utara, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, ada empat dampak penting keberadaan SIPD-RI terhadap percepatan pencapaian SPM. Pertama, memperkuat perencanaan berbasis data sehingga kebutuhan layanan dasar seperti jumlah sekolah, ruang kelas, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan persebaran layanan di tiap wilayah dapat dipetakan secara lebih akurat. Kedua, penerapannya mendorong efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk mendukung indikator SPM. Ketiga, SIPD-RI menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian kinerja SPM dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

“Keempat, mendorong prinsip spending better, yaitu belanja daerah yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” imbuh Maurits.

Ia menekankan kembali bahwa SIPD-RI dikembangkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah daerah (Pemda) akan memperoleh sejumlah manfaat strategis. Pertama, sistem ini menjaga konsistensi data dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga penyusunan APBD menjadi lebih terukur dan terarah.

Kedua, SIPD-RI meningkatkan transparansi karena seluruh tahapan dapat dipantau secara jelas oleh Pemda, pemangku kepentingan, maupun publik. Ketiga, sistem ini mendorong efisiensi waktu dan biaya dengan meminimalkan proses manual tanpa menambah beban anggaran daerah.

“Keempat, integrasi antartahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” tegas Maurits.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Rikie menyampaikan bahwa Kemendagri terus mengembangkan fitur SIPD-RI untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Saat ini telah dilakukan berbagai pembaruan, antara lain, pertama, peningkatan user interface agar lebih ramah pengguna,” ujar Rikie.

Rikie menambahkan, pengembangan sistem juga mencakup integrasi dengan berbagai platform Kementerian/Lembaga (K/L), seperti SIKD Kemenkeu, SiRUP LKPP, serta ARKAS/MARKAS. Sementara itu, SIPASTI Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam proses integrasi. Langkah ini bertujuan memastikan konsistensi dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan menu analisis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, serta peningkatan kapasitas server guna mendukung kelancaran akses secara nasional.

Melalui penguatan SIPD-RI, Ditjen Bina Keuda berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendukung pencapaian SPM di seluruh Indonesia.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!