SAMPIT || Jejak-indonesia.id – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekaligus memantau kondisi dari udara untuk memastikan langkah penanganan berjalan efektif.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Kalteng didampingi Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, Bupati Kotim, Halikinnor, Pejabat Utama Polda Kalteng dan Forkopimda.

"Hari ini saya melaksanakan pengecekan penanganan karhutla di wilayah Sampit yang sebelumnya diawali patroli udara. Dari pemantauan tersebut terlihat dengan jelas titik-titik hotspot maupun lokasi yang benar-benar terjadi kebakaran hutan dan lahan," kata Kapolda, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 61 titik hotspot di wilayah tersebut. Namun, dari jumlah itu hanya lima titik yang teridentifikasi mengalami kebakaran sehingga menjadi fokus utama penanganan di lapangan.

Kapolda mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Kotawaringin Timur, Kapolres, BPBD, serta seluruh unsur satgas untuk menentukan strategi pemadaman. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan luasnya area terdampak membuat penentuan prioritas menjadi langkah penting.

"Kami harus menentukan prioritas karena keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan banyaknya titik kebakaran. Bersama seluruh pihak kami membahas metode pemadaman yang paling efektif, termasuk menggerakkan seluruh potensi yang ada. Pemerintah daerah juga telah meminta bantuan water bombing melalui BPBD Provinsi," ujarnya.

Selain penanganan di lapangan, Kapolda menegaskan seluruh kasus karhutla akan diselidiki tanpa memandang pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Ia telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap kejadian kebakaran.

"Setiap ada karhutla semuanya dilakukan penyelidikan. Baik perorangan, swasta maupun korporasi akan diperiksa. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian, akan kami proses sesuai hukum secara tegas. Saat ini sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kasus lainnya masih dalam penyelidikan," tegasnya.

Iwan juga mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.

"Kondisi tersebut diperparah potensi fenomena El Nino yang dapat meningkatkan risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya.

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id – Polemik keterlambatan pengiriman surat kedinasan dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Situbondo menjadi sorotan. Ketua Benteng Balada Indonesia (BBI), Wardi, bersama tim mendatangi Kantor Pos dan Giro Situbondo di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 131 untuk meminta penjelasan terkait surat penting yang belum diterima penerima, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).

Wardi menilai keterlambatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena surat yang dimaksud masih "nyangkut" dan berada di Kantor Pos saat ia melakukan pengecekan langsung.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pos dan Giro Situbondo, Angga Tri H.K., menjelaskan bahwa surat dari ATR/BPN diterima kurir pada 28 Juli 2026. Namun, proses pengantaran terkendala karena alamat penerima dinilai tidak lengkap, tidak disertai nomor telepon yang dapat dihubungi, serta lokasi tujuan sulit ditemukan.

"Sesuai SOP, apabila dalam waktu 2 sampai 4 hari data penerima tidak jelas dan tidak dapat dihubungi, maka surat akan dikembalikan kepada pengirim. Kurir kami bekerja sesuai prosedur yang berlaku, termasuk melakukan upaya konfirmasi alamat," ujar Angga.

Penjelasan tersebut mendapat tanggapan dari Wardi. Ia menyebut surat yang dipermasalahkan masih berada di Kantor Pos saat dirinya datang pada Senin malam, sehingga mempertanyakan pelaksanaan prosedur pengembalian surat sebagaimana dijelaskan pihak Kantor Pos.

"Faktanya surat itu saya ambil sendiri di Kantor Pos, bukan dikembalikan ke BPN. Kalau memang sesuai SOP harus di-return, mengapa suratnya masih ada di sini? Saya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas pelayanan tersebut," kata Wardi.

Sementara itu, Wakil Ketua Benteng Balada Indonesia Adi Rahman mengaku telah menghubungi salah satu pegawai ATR/BPN Situbondo, Choirul, melalui sambungan WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Choirul menyampaikan bahwa keterlambatan pengiriman surat melalui pos memang kerap terjadi.

Sebagai langkah antisipasi, ATR/BPN Situbondo disebut mulai mengoptimalkan pemberitahuan kepada masyarakat melalui sambungan telepon untuk penjadwalan pelayanan, sehingga tidak hanya bergantung pada pengiriman surat fisik.

Wakil Ketua Benteng Balada Indonesia mengapresiasi langkah tersebut dan berharap koordinasi langsung melalui telepon dapat mempercepat pelayanan serta meminimalkan kendala yang dialami masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak ATR/BPN Situbondo mengenai perubahan mekanisme penyampaian pemberitahuan kepada masyarakat maupun tanggapan atas polemik keterlambatan pengiriman surat tersebut. (Tim)