BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Senin (15/6), Beredarnya informasi di media sosial yang mengaitkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons tegas dari jajaran Partai Demokrat di daerah. Isu tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menegaskan bahwa berbagai tudingan yang menyeret nama AHY merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia menilai narasi yang beredar tersebut cenderung mengarah pada upaya pembentukan opini publik yang tidak didukung fakta maupun bukti yang sah.
Menurut Michael, selama ini AHY tidak pernah memberikan arahan, instruksi, maupun pembahasan khusus terkait Program Makan Bergizi Gratis kepada kader Partai Demokrat sebagaimana yang ramai diperbincangkan dalam sejumlah unggahan media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk lebih cermat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama yang menyangkut nama tokoh publik dan isu hukum.
“Ketum AHY bahkan tidak pernah bicara soal MBG kepada kader,” tegas Michael saat memberikan klarifikasi.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan persepsi yang keliru serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang namanya disebut tanpa dasar yang jelas.
DPC Partai Demokrat Banyuwangi mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerima maupun membagikan informasi di ruang digital. Di era media sosial saat ini, verifikasi terhadap sumber informasi dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terbukti kebenarannya.
Selain itu, Partai Demokrat Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap proses hukum yang berjalan serta mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Namun demikian, mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang menggiring opini dengan mengaitkan nama seseorang tanpa didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus upaya meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. DPC Partai Demokrat Banyuwangi berharap ruang publik tetap diisi dengan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap setiap isu yang berkembang.
