Politik

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Bulan Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Bulan Bung Karno, sebuah momentum bersejarah yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi mendalam bagi seluruh elemen bangsa dalam memahami kembali arah perjalanan Indonesia. Bulan ini menjadi pengingat akan besarnya jasa dan pemikiran ideologis Sang Proklamator, Soekarno, yang telah meletakkan fondasi kuat bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini, Bulan Bung Karno menjadi titik penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi pemersatu, sekaligus pedoman dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Semangat perjuangan yang diwariskan Bung Karno bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan dalam praktik nyata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Dewan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Banyuwangi sekaligus Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., menegaskan bahwa Bulan Bung Karno harus menjadi ruang konsolidasi nilai dan ideologi kebangsaan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia menilai bahwa generasi bangsa saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga api perjuangan agar tidak padam oleh arus globalisasi dan pergeseran nilai.

Menurutnya, ajaran Bung Karno tentang nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian bangsa harus terus dihidupkan dalam setiap kebijakan dan gerakan pembangunan. Nasionalisme tidak boleh berhenti pada tataran slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat, memperkuat persatuan, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah pelosok seperti Banyuwangi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Bulan Bung Karno juga memiliki makna strategis sebagai sarana edukasi politik kebangsaan bagi generasi muda. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, generasi penerus bangsa dituntut untuk tetap memiliki jati diri yang kuat, tidak mudah terpecah oleh perbedaan, serta mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Semangat “Jas Merah” — jangan sekali-kali melupakan sejarah — menjadi pesan penting yang harus terus digaungkan. Sebab, tanpa memahami sejarah perjuangan bangsa, generasi muda akan kehilangan arah dalam menentukan masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan demikian, Bulan Bung Karno bukan hanya peringatan historis, tetapi juga menjadi gerakan ideologis yang terus relevan sepanjang zaman. Warisan pemikiran Bung Karno diharapkan tetap hidup dalam sanubari setiap anak bangsa sebagai energi perjuangan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat di mata dunia.

MEDAN || Jejak-indonesia.id — Personel Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan patroli mandiri dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polrestabes Medan, Rabu malam hingga Kamis dini hari (27-28/5/2026).

Kegiatan patroli dipimpin langsung oleh Ipda Sangap Ginting dengan melibatkan sebanyak 13 personel gabungan Kompi 3 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut. Patroli dimulai sejak pukul 00.00 WIB hingga 04.00 WIB dengan menyasar sejumlah titik rawan aksi geng motor, tawuran, hingga kriminalitas jalanan di Kota Medan.

Sebelum pelaksanaan patroli, personel terlebih dahulu melaksanakan apel pengecekan dan pemberangkatan di Mako K.E Lumi Medan. Selanjutnya tim patroli bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan dan kawasan yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.

Dalam kegiatan tersebut, personel patroli melintasi Jalan Tuasan untuk mengantisipasi aksi geng motor, kemudian menyambangi Pos Siskamling Lingkungan IV Kelurahan Glugur Darat I sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan swakarsa masyarakat.

Patroli juga dilakukan di kawasan sekitar Kampus UMSU Medan, Jalan Bambu I menuju RS Pringadi, hingga Jalan Bustaman Pasar 10 Tembung. Di lokasi tersebut, personel Brimob turut berinteraksi secara humanis dengan masyarakat yang sedang berjaga malam dan menonton siaran pertandingan sepak bola.

Selain itu, personel juga melaksanakan kegiatan sambang dan koordinasi ke Polsek Tembung serta patroli di kawasan Jalan Letda Sujono guna mengantisipasi potensi aksi tawuran dan gangguan keamanan lainnya.

Komandan Kompi 3 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut, AKP Ngadirun mengatakan kegiatan patroli rutin tersebut merupakan bagian dari upaya Brimob dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari.

“Hasil patroli menunjukkan situasi kamtibmas di wilayah patroli dalam keadaan aman dan kondusif. Kehadiran personel Brimob di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat yang merasa lebih tenang dalam beraktivitas pada malam hari,” ujarnya.

Patroli berakhir pada pukul 04.00 WIB dan seluruh personel kembali ke Mako dalam keadaan aman dan lengkap.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melakukan kunjungan serap aspirasi ke kawasan pesisir Pantai Bimo, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jumat (1/5/2026). Kunjungan ini difokuskan pada pemetaan potensi sektor perikanan, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam agenda tersebut, Sonny meninjau langsung kondisi kawasan wisata Pantai Bimo yang dikenal memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata minat khusus, terutama bagi komunitas pemancing atau fishing tourism. Selain menyoroti peluang ekonomi, Sonny juga memberi perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, khususnya sampah domestik yang masih terbawa hingga kawasan pesisir.

“Pantai ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Tapi persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat pesisir, melainkan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah hulu sungai,” ujar Sonny.

Menurutnya, pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara terintegrasi antara pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia menilai, ketika masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi dari berkembangnya pariwisata dan sektor perikanan, maka kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai akan tumbuh lebih kuat.

“Saya melihat ada banyak hal yang bisa dimajukan di sini, baik dari sektor wisata, perikanan, maupun UMKM. Yang penting adalah bagaimana manfaat ekonomi itu benar-benar dirasakan masyarakat sekitar agar mereka juga ikut menjaga kawasan ini,” tambahnya.

Sonny juga menegaskan pentingnya edukasi kolektif terkait pengelolaan sampah, mulai dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya hingga penanganan limbah domestik dari wilayah atas yang bermuara ke pesisir.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Pantai Bimo, Zainullah, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran Sonny menjadi dorongan besar bagi pengembangan Pantai Bimo sebagai “Spot Fishing Center” unggulan di Banyuwangi.

“Kami berharap branding Pantai Bimo sebagai spot fishing center bisa semakin dikenal luas. Dukungan pengembangan seperti keramba budidaya ikan sangat penting untuk memperkuat wisata mancing dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Zainullah.

Menurutnya, kombinasi wisata minat khusus, budidaya perikanan, dan pemberdayaan UMKM lokal dapat menjadikan Pantai Bimo sebagai salah satu destinasi unggulan baru di Banyuwangi bagian utara.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah pusat, masyarakat, dan pelaku wisata dalam mengembangkan kawasan pesisir Bimorejo menjadi destinasi berdaya saing, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi warga sekitar. (**)

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kian memanas setelah mendapat respons keras dari kader senior Partai Golkar, Agus Flores. Sosok yang dikenal sebagai kader militan sejak era Akbar Tanjung itu menilai pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang kepala daerah.

Agus Flores, yang disebut sebagai kader muda didikan Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, secara tegas mengkritik pernyataan yang membandingkan keterlibatan staf ahli gubernur dengan dugaan praktik serupa di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Saat dikonfirmasi wartawan, Agus menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo dikenal memiliki sikap tegas menolak praktik dinasti dalam pemerintahan.

“Tidak pantas seorang gubernur berbicara seperti itu. Keberadaan Hasyim tidak pernah terlibat dalam kabinet Presiden. Presiden kita jelas anti terhadap praktik dinasti,” tegas Agus, Sabtu (25/4/26).

Lebih lanjut, Agus menyindir keras kualitas kaderisasi yang dinilainya kurang matang. Ia bahkan menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk kurangnya pembekalan ideologi dan kepemimpinan.

“Begitulah kalau tidak dilatih LDK, jadi sembarang ngomong, bahasanya ngelantur,” sindirnya tajam.

Pernyataan Agus Flores ini sekaligus mencerminkan kegelisahan kader lama Golkar yang merasa nilai-nilai dasar partai mulai tergerus. Ia mengaku malu sebagai kader yang telah lama berproses sejak masa kepemimpinan Akbar Tanjung.

Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turut angkat bicara terkait sosok Agus Flores. Menurutnya, gaya komunikasi Agus memang keras, namun memiliki niat baik untuk perbaikan internal partai dan kepentingan masyarakat.

“Gayanya Agus Flores memang keras, tapi hatinya baik. Buktinya, ia turut membantu upaya membersihkan tambang ilegal di Sulawesi Tengah demi kepentingan rakyat,” ujar Anwar.

Dinamika ini memperlihatkan adanya ketegangan sekaligus dinamika internal di tubuh Partai Golkar, terutama dalam menyikapi isu sensitif seperti nepotisme, etika kepemimpinan, dan kualitas kaderisasi. Agus Flores pun kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai partai, meski harus bersuara keras di tengah perbedaan pandangan.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Banyuwangi resmi menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serentak pada Rabu (22/04/2026).

Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang serentak oleh 25 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se Banyuwangi ini dibagi menjadi dua Lokasi. Untuk PAC di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Banyuwangi 1,2,7 dan 8 bertempat di Hotel Aston. Sedangkan untuk PAC di wilayah Dapil 3,4,5 dan 6 atau wilayah Banyuwangi Selatan bertempat di Havana Waterpark,Jajag Kecamatan Gambiran.

Agenda lima tahunan partai berlambang banteng moncong putih ini dilaksanakan sebagai langkah strategis PDI Perjuangan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan partai dan memperluas basis dukungan di akar rumput dengan focus meningkatkan keterwakilan kader muda (Gen Z) serta Perempuan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ana Aniati menyampaikan, Musancab ini merupakan tindak lanjut instruksi partai yang dilakukan serentak untuk menyusun kepengurusan baru di tingkat kecamatan.

“ Musancab menjadi momen strategis untuk membentuk struktur kepengurusan PAC yang solid sekaligus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan/ desa dan anak ranting atau setingkat dusun, “ ucap Ana Aniati.

Pada kesempatan itu, Ia menekankan pentingnya soliditas antar kader partai dari tingkat DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagai kunci dalam melaksanakan kerja kerja politik untuk kepentingan rakyat sekaligus juga menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.

“ Kekompakan internal, kepatuhan dalam satu komando dan konsolidasi yang kuat dari Tingkat DPC hingga Anak Ranting menjadi modal dasar untuk meraih kemenangan , “ tegasnya.

Ana Aniati juga menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda, termasuk generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif di kancah politik guna merespons perubahan demografi pemilih yang didominasi kalangan muda.

“ PDI Perjuangan tidak hanya menjadi anak muda sebagai pemilih,tetapi juga sebagai penerus perjuangan partai, “ ucapnya.

Sebelum Musancab dibuka secara resmi, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dan anak muda bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan struktural yang mengikat.
Setiap kepengurusan hasil Musancab di tingkat PAC diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan generasi muda atau Gen Z minimal 20 persen.

"Semua kita wajibkan, salah satu dari mereka harus menjadi Ketua, Sekretaris, atau Bendahara. Ini bukan sekadar pelengkap, tapi posisi strategis dalam kepengurusan," ucap Deni saat ditemui di sela-sela agenda Musancab.

Menurut Deni, kebijakan ini menjadi pondasi awal bagi regenerasi kepemimpinan partai di tingkat akar rumput. PAC sebagai ujung tombak pergerakan partai dituntut mampu membaca situasi sosial, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus merespons tantangan masa depan dengan cermat.

“Kehadiran generasi muda sangat krusial untuk membawa perspektif baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat,” pungkasnya. (**)