Lainya

https://youtu.be/DkMitovm3PA?si=2YDcvF2wHgPaZERS

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Bahkan jangkauannya menyasar hingga ke desa-desa.

"Pemkab bekerjasama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha do Banyuwangi rutin menggelar operasi pasar. Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Lokasinya kita gilir di tiap kecamatan atau desa," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Seperti operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, disambut antusiasme warga yang berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Rabu (17/9/2025).

Operasi pasar murah itu diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lainnya. Operasi pasar ini digelar tiga hari, mulai 15-17 September di Balai Desa Gintangan.

Kepala Diskop UMP Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan operasi pasar rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan.

“Kami ingin harga tetap stabil,” ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dengan dua pola. Operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog digelar setiap hari, sementara operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember dilakukan bulanan antara 3-4 hari.

Beragam bahan pokok disediakan, mulai telur dengan pasokan harian 450 kilogram selama tiga hari hingga beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga 67.500 tiap 5 kilogram.

Komoditas lain juga dijual, termasuk beras premium dengan pasokan 500 kilogram selama tiga hari dijual seharga Rp74.000 per 5 kilogram, serta beras SPHP yang mencapai 990 kilogram, dengan harga Rp 57.500 tiap lima kilogramnya.

Selain itu, tersedia minyak goreng sebanyak 272 liter, 45 dos mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir hingga 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari.

“Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” tambah Nanin

BOGOR || jejakindonesia.id – Keberadaan para pekerja debt collector yang akrab disebut mata elang (matel) semakin meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Cibungbulang, Polres Bogor, Polda Jabar. Mereka kerap berkeliaran dan melakukan penarikan kendaraan di jalanan, yang dinilai merampas hak masyarakat sebagai nasabah finance.

Menurut informasi dari beberapa anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) PATROLI, praktik para matel di lapangan sering dilakukan secara paksa dan tanpa prosedur hukum yang sah. LPKSM PATROLI pun mendesak aparat kepolisian, mulai dari Polda Jabar, Polres Bogor, hingga Polsek Cibungbulang, agar segera melakukan penertiban.

“Pekerjaan mata elang di mata masyarakat adalah pekerjaan yang meresahkan. Mereka kerap bertindak seperti preman di jalanan, padahal penarikan kendaraan sudah ada mekanisme hukumnya,” ujar salah satu anggota LPKSM PATROLI.

Sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIX/2021, penarikan kendaraan akibat kredit macet hanya bisa dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri berdasarkan permohonan kreditur. Selain itu, petugas penagih wajib memiliki sertifikat resmi dan surat tugas dari lembaga pembiayaan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran yang menegaskan larangan praktik penarikan paksa di jalan oleh debt collector. Surat edaran tersebut memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan operasi premanisme dengan menindak tegas para mata elang.

Dalam edaran itu ditegaskan, setiap debt collector yang beroperasi tanpa legalitas harus segera diamankan, digeledah, bahkan diproses hukum jika terbukti membawa senjata tajam. Polisi juga diminta mendata laporan polisi (LP) yang melibatkan debt collector dan mengusut pihak leasing atau perseorangan yang menyuruh mereka.

“Debt collector yang menarik kendaraan di jalanan sama saja dengan begal, hanya berbeda dalih. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari praktik intimidasi dan perampasan berkedok penagihan,” demikian bunyi poin penting dalam surat edaran Kapolri.

Kapolri juga mengimbau agar masyarakat turut menyebarkan informasi ini, sehingga warga lebih mengetahui hak-hak mereka dan tidak mudah diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai mata elang.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) PC-1325 Banyuwangi menandai usia ke-47 dengan menggelar tasyakuran penuh makna di Aula Sidqi Maulana, Pondok Pesantren Adz-Dzikra, Jumat (12/9/2025) siang.

Berbeda dengan perayaan seremonial pada umumnya, HUT kali ini dimeriahkan dengan 12 tumpeng sebagai simbol tanggal lahir GM FKPPI, yang dipotong serentak oleh seluruh kader. Prosesi berlangsung khidmat, sederhana, namun sarat kebersamaan.

Ratusan anggota dari pengurus cabang hingga rayon se-Banyuwangi hadir bersama sejumlah tokoh lintas ormas. Hadir pula Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Polri, Agus Flores, serta jajaran Dewan Penasehat GM FKPPI Banyuwangi.

Acara diawali dengan santunan anak yatim oleh Ketua GM FKPPI Banyuwangi, KH. Ir. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., didampingi AKBP (Purn) H. Sujarwo selaku Dewan Penasehat sekaligus Ketua PP Polri Banyuwangi.

Rangkaian berlanjut dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars GM FKPPI, yang semakin meneguhkan identitas kebangsaan organisasi ini.

Dalam sambutannya, Ir Achmad Wahyudi menekankan bahwa peringatan HUT bukanlah rutinitas seremonial, melainkan momentum meneguhkan komitmen kebangsaan.

“GM FKPPI adalah rumah kebangsaan. Di usia ke-47 ini, kami meneguhkan komitmen menjaga persatuan, memperkuat militansi, dan hadir aktif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menafsirkan angka 47 sebagai simbol perjuangan: angka 4 melambangkan kokoh, sementara angka 7 merepresentasikan kesempurnaan ciptaan Tuhan.

“Maka 47 adalah simbol perjuangan yang kokoh dan mulia. Solid, kuat, dan militan bukan sekadar jargon, tapi karakter yang harus melekat dalam diri kader,” serunya.

Ir. Achmad Wahyudi menegaskan bahwa GM FKPPI lahir bukan sekadar organisasi, tetapi wadah pewaris nilai perjuangan orang tua mereka, dari Sapta Marga, Tri Brata, hingga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

“Kita harus menjadi perekat, bukan pemecah belah. Tradisi jagongan, musyawarah, dan silaturahmi harus terus dihidupkan agar lahir gagasan besar seperti di masa perjuangan,” tandasnya.

Dewan Penasehat GM FKPPI Banyuwangi, AKBP (Purn) Sujarwo, menekankan makna pekikan khas FKPPI: Solid, Kuat, Militan.

“Solid berarti kokoh dan tak mudah dipecah. Kuat adalah kemampuan bertahan dalam tekanan. Militan adalah semangat juang tanpa lelah demi tujuan bersama. Tiga kata ini harus menjadi identitas kader GM FKPPI,” tuturnya.

Ketua Umum PW Fast Respon, Agus Flores, memberi apresiasi khusus pada GM FKPPI Banyuwangi yang dinilainya tetap konsisten menjaga tradisi kebangsaan. Ia juga menyampaikan salam dari Kapolri untuk KH. Ir. Achmad Wahyudi, mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari TNI.

“GM FKPPI harus tetap jaya. Saat ada upaya mengadu domba TNI-Polri, kita berdiri di depan untuk menjaga persatuan,” tegas Agus Flores.

Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua GM FKPPI dan Dewan Penasehat, dilanjutkan dengan pemotongan serentak 12 tumpeng lainnya oleh seluruh kader.

Suasana semakin semarak dengan alunan musik, termasuk lagu “Jogja Istimewa” yang dilantunkan dengan lirik baru “GM FKPPI Kowe Pancen Nomor Siji.” Bahkan Ir. Achmad Wahyudi turut membawakan lagu “Suci Dalam Debu”, yang sarat pesan spiritual.

Acara ditutup dengan doa oleh Gus Bangkit Maulana, menandai berakhirnya rangkaian HUT ke-47 GM FKPPI Banyuwangi dengan penuh haru dan rasa syukur.

Melalui tema “Semangat Baja Untuk Indonesia”, GM FKPPI menegaskan posisinya sebagai garda pewaris nilai perjuangan orang tua TNI-Polri, sekaligus penjaga Pancasila dan NKRI.

Momentum ini menjadi pengingat, bahwa di tengah derasnya arus zaman, GM FKPPI tetap konsisten menjaga kebersamaan, memperkuat militansi, dan meneguhkan komitmen kebangsaan. (rag)

(Sumber: Biro Publikasi dan Dokumentasi GM FKPPI Banyuwangi)