Lainya

GRESIK || jejakindonesia.id - Upaya jajaran Polres Gresik Polda Jatim dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kembali membuahkan hasil.

Tim Patroli Reaksi Cepat (Raimas) “Kalam Munyeng” dari Satuan Samapta (Satsampta) Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengamankan Tiga pemuda yang kedapatan membuang paket berisi pil koplo saat dilakukan patroli dini hari.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (3/10/2025) sekitar pukul 01.30 WIB, di kawasan parkir truk yang ada di, Jalan Veteran, Gresik.

Saat itu, tim Raimas Kalam Munyeng sedang melaksanakan patroli rutin prentis presisi guna mencegah tindak kejahatan jalanan dan peredaran narkoba.

Ketika melintas di lokasi, petugas mendapati Tiga pemuda berdiri mencurigakan di depan sebuah truk dengan satu unit sepeda motor di dekat mereka.

Kecurigaan kian menguat saat salah satu pemuda tampak tergesa membuang sesuatu begitu menyadari kedatangan tim patroli.

Petugas segera bergerak cepat untuk mengamankan ketiganya.

Salah satu dari mereka sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi.

Pemeriksaan awal terhadap badan, tas, dan kendaraan mereka tidak ditemukan barang mencurigakan.

Namun, berkat kejelian petugas, dilakukan penyisiran di sekitar area parkir.

Hasilnya, di bawah kolong trotoar jalan, petugas menemukan bungkusan plastik yang baru saja dibuang. Setelah dibuka, ternyata berisi 54 butir pil koplo.

Ketiga pemuda tersebut, yang diketahui berinisial W (27), MN (20), dan WNK (22), tidak dapat mengelak saat barang bukti ditemukan.

Mereka beserta satu unit sepeda motor dan pil koplo tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Samapta Polres Gresik, AKP Heri Nugroho, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, ketiga pemuda itu kami amankan karena kedapatan membuang barang bukti pil koplo selanjutnya kami serahkan ke Satresnarkoba Polres Gresik untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan bahwa jajaran Raimas Kalam Munyeng akan terus meningkatkan patroli malam hari untuk mencegah segala bentuk gangguan Kamtibmas.

“Raimas Kalam Munyeng akan terus hadir di tengah masyarakat guna menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Gresik,” tegas AKBP Rovan.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan, warga dapat segera melaporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui hotline “Lapor Cak Roma” di 0811-8800-2006.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala hormat,
Kami, Yusni Salam, Pimpinan Redaksi dari bnewsnasional.id, bnewsjatim.id, dan Nusantarajayanews.id, beserta keluarga, dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, bermaksud mengundang panjenengan untuk hadir dalam acara pernikahan putra kami (Ahmad & bila).

Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian undangan ini kurang berkenan, karena disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp.
Kehadiran dan doa restu panjenengan akan menjadi kehormatan dan kebahagiaan tak ternilai bagi kami sekeluarga.
Atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan, kami haturkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,
Yusni Salam & Keluarga

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Setelah ditetapkan sebagai daerah satu-satunya pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat, Banyuwangi telah melakukan uji coba pendaftaran bansos sejak 18 September 2025. Selama dua pekan, warga yang mendaftar bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu. Capaian ini mendapat apresiasi pemerintah pusat.

"Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena insfrastruktur digitalisasinya sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Banyuwangi bersama lintas Kementerian dan 20 lembaga negara, Kamis (2/10/2025).

Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Selain Mensos, hadir pula Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

Kedatangan rombongan tersebut ke Banyuwangi untuk mematangkan program bansos digital. Mereka juga sempat menilik proses pendaftaran program tersebut di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, yang turut menjadikan Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma menjadi agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang membutuhkan.

Hasilnya warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital sebanyak 259 ribu orang, baik yang mendaftar secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos.

Selanjutnya pemerintah pusat akan mengolah data yang telah hasil pendaftaran. Hasil pengolahan data akan dijadikan pijakan dalam penyerahan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan.

Hasil dari proses uji coba di Banyuwang ini, akan dievaluasi dan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai," kata Gus Ipul.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. "Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital," kata Ipuk.

Ipuk menyebut apabila program bansos digital ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan.

"Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga," ucapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan Banyuwangi adalah pilihan tepat untuk piloting perlinsos digitalisasi karena komitmen tinggi dari pemimpinnya.

"Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri. Berbagi pengalaman dan tantangannya," kata Bima Arya.

Wamen PANRB Purwadi Arianto menambahkan, Kementrian PAN-RB berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital, khususnya agar bantuan tepat sasaran.

Dengan program ini, para penerima bansos dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode digital dan ilmiah.

Selanjutnya data-data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN).

"Program ini adalah sangat penting karena dalam rangka kami memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan yang unik dan penuh makna. Warga binaan yang tergabung dalam kegiatan pembinaan membatik berbagi ilmu dan keterampilan membatik mereka kepada masyarakat, Kamis (2/10).

Kegiatan yang mengusung semangat pelestarian budaya ini digelar di dua lokasi berbeda, yaitu di area kunjungan tatap muka Lapas dan di Hotel Aston Banyuwangi. Pada area kunjungan, warga binaan secara khusus mengenalkan proses membatik kepada keluarga warga binaan yang sedang berkunjung.

Warga binaan memperkenalkan berbagai motif batik, proses membatik, sekaligus membagikan dasar-dasar seni membatik. Masyarakat juga dipersilahkan untuk mencoba melakukan pencantingan pada kain batik.

Sementara itu, di Hotel Aston, sasaran kegiatan diperluas kepada masyarakat. Para pegawai hotel serta tamu yang sedang menginap pun diberi kesempatan untuk belajar membatik langsung dari para warga binaan.

Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menyebut aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi menjadi bukti nyata bahwa meski berada di tempat terbatas bukan berarti warga binaan kehilangan kreativitas.

“Kami ingin memperkenalkan bahwa Lapas Banyuwangi memiliki program pembinaan yang membanggakan, yaitu membatik, yang karyanya telah banyak dipesan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang diakui UNESCO sudah sepatutnya dilestarikan dan dikembangkan. Melalui program Batik Jeruji, Lapas Banyuwangi turut serta dalam upaya pelestarian tersebut dengan ciri khas yang unik.

“Batik Jeruji Lapas Banyuwangi memiliki berbagai motif menarik yang memadukan kearifan lokal dengan simbol khas, seperti borgol. Bahkan, tujuh motif batik kami telah tercatat dalam hak cipta,” ungkapnya.

Melalui momen Hari Batik Nasional ini, Kalapas berharap agar dukungan masyarakat, baik dengan memesan maupun mengenalkan Batik Jeruji, dapat menjadi pelecut semangat bagi warga binaan.

“Dukungan dari Masyarakat juga diharapkan dapat membantu pengembangan program pembinaan membatik di Lapas Banyuwangi,” harapnya.

Masyarakat yang melihat langsung kreativitas dari warga binaan dalam melukis batik mengaku kagum dan sempat tidak percaya bahwa dari tangan warga binaan mampu menghasilkan karya batik yang memukau.

“Saya awalnya ragu bahwa warga binaan mampu menghasilkan karya yang sangat bagus, tentu kegiatan pembinaan ini sangat bagus dan menarik,” ujar salah satu pengunjung yang mencoba pencantingan batik.

PASURUAN || jejakindonesia.id - Mutasi pegawai negeri sipil (ASN) sejatinya merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mutasi, diharapkan terjadi penyegaran, peningkatan kinerja, serta distribusi aparatur yang tepat guna sesuai kompetensi. Namun sayangnya, praktik di lapangan kerap jauh dari harapan ideal.

Belakangan, muncul fenomena penempatan ASN yang tidak sejalan dengan latar belakang maupun keahliannya. Contoh nyata, pegawai yang berasal dari Departemen Kesehatan justru dipindahkan ke dinas yang sama sekali tidak berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal ini bukan saja menimbulkan inefisiensi birokrasi, tetapi juga mencederai semangat profesionalitas aparatur sipil negara.

KUDUS SURYA DHARMA, SH, pemerhati hukum pemerintahan, menilai bahwa kebijakan mutasi semacam ini lebih berkesan sebagai hasil pertimbangan “suka atau tidak suka” pimpinan, alih-alih berlandaskan objektivitas dan kebutuhan institusi. Kritik tersebut tentu beralasan, sebab birokrasi yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan sesaat.

Redaksi berpandangan, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme mutasi ASN agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada kualifikasi jabatan. ASN adalah tulang punggung pelayanan publik. Jika mereka ditempatkan secara keliru, maka yang dirugikan bukan hanya individu pegawai, melainkan juga masyarakat luas yang berhak atas layanan profesional dan berkualitas.

Sudah saatnya mutasi ASN dijauhkan dari praktik politis dan kepentingan pribadi. Mutasi harus menjadi instrumen perbaikan birokrasi, bukan ajang menunjukkan kuasa.

​

(RED)