Berita

JEMBER || Jejak-indonesia.id – Rabu (17/6), Sebuah organisasi wartawan bernama Aliansi Jurnalis Jawa Timur saat ini masih dalam tahap proses pengurusan badan hukum sebelum resmi beroperasi di Indonesia. Organisasi ini direncanakan lahir di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai wadah profesional bagi insan pers dalam memperkuat peran jurnalistik di tengah dinamika informasi publik yang semakin cepat dan terbuka.

Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi sarana penguatan bagi para jurnalis untuk terus menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta. Selain itu, organisasi ini juga menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari upaya perlindungan profesi wartawan, terutama dalam menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya berfokus pada aspek profesi, organisasi ini juga menekankan pentingnya etika jurnalistik sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas peliputan dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, agar media tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Ketua organisasi, Suliyadi, menyampaikan bahwa proses pengurusan badan hukum ini merupakan langkah penting dan strategis sebelum organisasi benar-benar resmi dideklarasikan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah memperkuat solidaritas antarjurnalis serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemberitaan.

Sementara itu, Wakil Ketua, Afandi, menambahkan bahwa kehadiran organisasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Dengan masih berlangsungnya proses legalitas ini, Aliansi Jurnalis Jawa Timur diharapkan dapat segera resmi terbentuk dan menjadi ruang kolaborasi yang sehat bagi insan pers, sekaligus memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi yang edukatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa hanya Kepolisian yang berwenang menerbitkan surat izin mengemudi (SIM). Penegasan ini ia sampaikan dalam rangka mencegah terjadinya pemalsuan SIM atau penerbitan SIM oleh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri.

“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa satu-satunya institusi yang berwenang menerbitkan SIM adalah Polri. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Wibowo dalam keterangan, Senin (15/6/26).

Ia menjelaskan, kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selain itu, dalam Pasal 87 ayat (3) juga disebutkan bahwa Polri wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan SIM.

Brigjen Pol. Wibowo menekankan, SIM bukan sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan juga dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor yang diterbitkan berdasarkan proses verifikasi, pengujian, serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola Polri. Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi atau penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri.

“Oleh karena itu, dokumen apa pun yang diterbitkan oleh pihak lain tidak dapat disamakan, menggantikan, ataupun dianggap sebagai SIM yang sah menurut hukum Indonesia,” ujarnya.

BANYUWANGI – Jejak-indonesia.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, memastikan tidak ada anak Banyuwangi yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Dengan mengusung semangat “Tidak Ada Anak Banyuwangi yang Tidak Sekolah”, Pemkab Banyuwangi mengajak masyarakat untuk bersama-sama memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata.

“Pemerintah hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Kami pastikan setiap anak Banyuwangi mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” tegas Bupati Ipuk dalam pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Karena itu, Pemkab Banyuwangi terus berupaya menghadirkan pemerataan layanan pendidikan hingga ke seluruh wilayah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghapus anggapan adanya sekolah favorit dan nonfavorit. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri di Banyuwangi mendapat perhatian, pembinaan, serta dukungan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan peserta didik sekaligus mendorong seluruh sekolah berkembang secara optimal dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga menginformasikan bahwa masih tersedia kuota penerimaan peserta didik baru di sejumlah SD dan SMP negeri di berbagai kecamatan. Orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah diminta tidak panik dan segera mencari informasi mengenai sekolah yang masih memiliki daya tampung.

Untuk memudahkan masyarakat, Pemkab Banyuwangi telah membuka Posko SPMB Kecamatan yang siap memberikan layanan informasi dan pendampingan terkait proses penerimaan murid baru.

Layanan yang tersedia di posko tersebut meliputi informasi sisa kuota sekolah, mekanisme pendaftaran, solusi penempatan peserta didik, bantuan administrasi, hingga konsultasi terkait kebijakan SPMB.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap seluruh anak usia sekolah dapat terakomodasi dan mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru tanpa hambatan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Dengan dukungan pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan Banyuwangi tanpa anak putus sekolah diharapkan dapat menjadi kenyataan.

“Mari bergotong royong memastikan setiap anak Banyuwangi dapat bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik.” Sebuah komitmen yang terus diwujudkan melalui berbagai kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Banyuwangi bagi Raline Shah, bukan sekadar wisata. Selama empat hari di Banyuwangi, artis sekaligus Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, mengaku belajar banyak tentang tata kelola pemeritahan digital Banyuwangi.

“Saya senang di Banyuwangi. Saya belajar banyak tentang leadership dan bagaimana menjalankan suatu daerah dan mengembangkannya secara organik dengan passion tapi thoughtful, sustainable, dan menggunakan teknologi informasi (TIK),” kata Raline saat berdiskusi dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (15/6/2026).

Selain berdiskusi dengan Bupati Ipuk, Raline juga melihat langsung digitalisasi tata kelola pemerintahan Banyuwangi yang berada di Lounge Pelayanan Publik Pemkab. Dia tampak memencet sejumlah tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang program dan akuntabilitas yang berbasiskan digitalisasi data.

Contohnya program UGD Kemiskinan, yang mengolah program kemiskinan berdasarkan data kependudukan yang ada, serta e-monitoring system untuk pemantauan berbagai pembangunan secara online, dan berbagi sistem lainnya yang terintegrasi.

Raline juga melihat langsung aplikasi Smart Kampung yang mendorong budaya digital hingga tingkat desa. Warga bisa mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi, mulai pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial, hingga akses live CCTV.

“Keren. Satu aplikasi bisa memangkas birokrasi dan membantu warga mengurus hal apapun. Banyuwangi harus jadi study case untuk daerah-daerah lain,” ujar Raline.

Menurut Raline, apa yang telah dilakukan Banyuwangi tak lepas dari sosok pemimpin daerah. Dia mengapresiasi leadership Bupati Ipuk dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini inspirasi buat saya. Bahwa leadership yang kuat bisa mengubah daerah menjadi lebih baik. Seperti kebijakan pendirian hotel yang pro homestay, penguatan layanan publik elektronik, termasuk juga sektor pertanian,” kata Raline.

Selama empat hari di Banyuwangi (12-15/6/2026), aktivitas Raline mulai dari menggelar bincang inspiratif dalam acara Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2026 ke-17, mengeksplore destinasi Banyuwangi, hingga meninjau digitalisasi layanan publik Banyuwangi. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Toko buku Gramedia secara resmi dibuka di Banyuwangi, Senin (15/6/2026). Beroperasi di kawasan pusat perbelanjaan NX Point, Jalan Kepiting, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, kehadiran jaringan toko buku terbesar di Indonesia itu diharapkan menjadi pusat literasi baru bagi masyarakat Banyuwangi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Banyuwangi, Alfian mengatakan, kehadiran Gramedia menjadi kabar baik bagi penguatan budaya membaca dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banyuwangi.

“Kehadiran Gramedia tentu menjadi pelengkap ekosistem literasi yang selama ini terus kami bangun di Banyuwangi. Ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas,” kata Alfian saat hadir saat pembukaan Gramedia.

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir Pemkab Banyuwangi terus mendorong berbagai program literasi melalui perpustakaan daerah, perpustakaan desa, hingga program literasi di sekolah-sekolah.

Dengan hadirnya Gramedia, masyarakat kini memiliki pilihan yang lebih lengkap untuk mengakses buku, mulai dari buku pelajaran, referensi akademik, literatur umum, hingga buku-buku pengembangan diri.

“Saat ini Banyuwangi berada di peringkat keenam tingkat kegemaran membaca di Jatim. Kedepan kami optimis akan meningkat, karena kegemaran membaca berkaitan dengan seberapa banyak buku di sekitar kita. Kami harap Gramedia tidak hanya menjual buku, tapi juga menghadirkan berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat semakin gemar membaca,” ujarnya.

Regional Manager Gramedia, Yoventinus Sigit Hendarta menerangkan, Gramedia Banyuwangi hadir sebagai toko Gramedia ke-149 di Indonesia. Banyuwangi dipilih selain karena perkembangan literasi yang ada juga dilihat dari perkembangan di sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya.

“Karena itu, kami berharap Gramedia tidak hanya menjadi tempat berbelanja buku dan alat tulis, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang bertemu, ruang berbagi ide, dan ruang bertumbuh bagi masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Store Head Gramedia Banyuwangi, Issan Sidabutar, mengatakan kehadiran Gramedia di Banyuwangi tidak hanya sebagai toko buku, tetapi juga menghadirkan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi.

Menurut Issan, Gramedia Banyuwangi mengusung konsep yang lebih modern dengan menyediakan area working space serta coffee shop. Konsep tersebut dihadirkan untuk menciptakan pengalaman berkunjung yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan.

“Ada coffee shop dan disiapkan tempat bagaimana teman-teman tidak hanya beli buku langsung pulang, tapi juga bisa hangout atau kalau bahasa sekarang itu chill sama teman-temannya,” ujarnya.

Untuk menyemarakkan pembukaan gerai, Gramedia Banyuwangi menggelar berbagai kegiatan yang dapat diikuti masyarakat. Mulai dari temu penulis, permainan edukatif, demonstrasi produk, hingga lomba mewarnai bagi anak-anak.

Beragam aktivitas tersebut dirancang sebagai ruang interaksi kreatif yang melibatkan keluarga, pelajar, komunitas, dan pegiat literasi di Banyuwangi.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, Gramedia Banyuwangi juga menghadirkan berbagai promo spesial selama periode Grand Opening yang berlangsung pada 15-17 Juni 2026.

Selama masa promosi, pelanggan berkesempatan memperoleh diskon hingga 20 persen untuk produk buku maupun nonbuku. Penawaran tersebut berlaku bagi pelanggan yang telah tergabung sebagai member MyValue sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain promo pembukaan, Gramedia juga menghadirkan program Back to School dengan berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan sekolah dan perlengkapan belajar.

Dalam program tersebut, pelanggan dapat memperoleh alat tulis mulai Rp6.900, buku tulis mulai Rp24.800, paket perlengkapan belajar mulai Rp299.000, serta diskon 15 persen untuk buku penunjang sekolah dengan minimal transaksi Rp200.000.

Tak hanya itu, tersedia pula berbagai promo produk unggulan Gramedia, seperti Eversac Backpack dengan harga spesial Rp299.000 serta koleksi perlengkapan sekolah Piknik Series yang mendapatkan potongan harga hingga 50 persen. (*)