Berita

RAJA AMPAT || Jejak-indonesia.id - Ada yang unik dan berbeda dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polres Raja Ampat sukses menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut perairan Pulau Saonek, Distrik Waigeo Selatan, pada Rabu sore (1/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIT.

Sebelum menyelami eksotisme bawah laut, Kapolres beserta jajaran terlebih dahulu melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan acara syukuran secara formal di Mapolres Raja Ampat.

Aksi yang memukau mata ini dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K. Di bawah birunya air laut surga bawah air Raja Ampat, sang Kapolres sukses memimpin jalannya upacara khidmat yang diikuti oleh barisan Pejabat Utama (PJU) Polres. Mulai dari Wakapolres AKP Muhadi, S.H., para Kabag, Kasat, hingga jajaran Kasi tampak gagah menembus kedalaman laut.

"Pelaksanaan upacara di bawah laut ini berjalan dengan sangat lancar dan penuh rasa khidmat. Ini menunjukkan bahwa Bhayangkara sejati siap menjadi garda terdepan penjaga laut dan bumi nusantara," ungkap AKBP Jems Oktovianus Tegai dengan bangga.

Upacara bawah air ini menjadi salah satu inovasi perayaan Hari Bhayangkara paling ikonik di Tanah Air. Langkah brilian ini diambil bukan tanpa alasan. Polres Raja Ampat sangat menyadari bahwa wilayah hukum mereka adalah surga maritim dunia, di mana 75% wilayahnya didominasi oleh perairan.

Melalui pengibaran bendera di kedalaman laut Saonek ini, Polres Raja Ampat tidak hanya merayakan hari jadi Kepolisian Nasional. Lebih dari itu, Korps Bhayangkara ingin menegaskan komitmen nyata mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian ekosistem di "surga bawah air" Raja Ampat.

TEAM FIGHTER GASPOLL Resmi Diperkenalkan, Simbol Semangat Jurnalisme Investigatif dan Perjuangan Mengungkap Fakta

Jejak-indonesia.id || Sebuah identitas visual baru bertajuk TEAM FIGHTER GASPOLL resmi diperkenalkan sebagai simbol semangat perjuangan insan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, investigasi, dan penyampaian informasi kepada publik secara profesional.

Logo tersebut mengusung konsep modern bergaya esports emblem dengan dominasi warna emas, hitam, dan perak yang melambangkan keberanian, integritas, ketegasan, serta profesionalisme dalam dunia jurnalistik.

Pada bagian utama logo terlihat sosok seorang investigatif yang sedang memegang kaca pembesar untuk meneliti dokumen dan data. Visual ini menggambarkan komitmen untuk melakukan verifikasi, analisis mendalam, serta mengungkap fakta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi kiri logo terdapat bulu pena jurnalis sebagai simbol kebebasan pers, independensi, dan etika jurnalistik. Sementara kamera di bagian depan melambangkan dokumentasi visual sebagai bagian penting dalam proses peliputan dan penyajian informasi kepada publik.

Tulisan besar TEAM FIGHTER GASPOLL menjadi identitas utama yang mencerminkan semangat juang tanpa kompromi dalam mengawal kebenaran, mengungkap fakta, dan menyampaikan informasi yang berimbang demi kepentingan masyarakat.

Mengusung slogan:

"Mencari Fakta, Mengungkap Kebenaran, Membangun Perubahan."

Slogan tersebut menegaskan bahwa setiap karya jurnalistik harus berlandaskan data, fakta, dan verifikasi yang kuat, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong terciptanya perubahan yang positif.

TEAM FIGHTER GASPOLL menegaskan komitmennya untuk bergerak tanpa gentar menghadapi tekanan, intimidasi, maupun upaya membungkam kebenaran. Dengan tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan ketentuan hukum yang berlaku, tim ini bertekad mengawal setiap informasi hingga terang benderang serta memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

Bagi TEAM FIGHTER GASPOLL, kebenaran bukan untuk ditawar, melainkan untuk diperjuangkan melalui kerja jurnalistik yang independen, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Semangat yang diusung adalah terus melangkah, terus menggali fakta, dan terus mengungkap kebenaran tanpa takut terhadap tekanan apa pun, selama berpijak pada data, bukti, dan hukum yang berlaku.

Jejak-indonesia.id || Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali prinsip bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Ketetapan ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan terhadap permohonan uji materi undang-undang yang digelar di Gedung MK pada Senin, 29 Juni.

Permohonan uji materi diajukan oleh sekelompok mahasiswa untuk mengkaji keabsahan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal tersebut merumuskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Inti pengajuan yang disampaikan oleh Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri berfokus pada frasa “secara langsung dan demokratis”. Para pemohon mengungkapkan kekhawatiran bahwa rumusan tersebut dapat ditafsirkan secara beragam di masa mendatang, sehingga membuka ruang bagi kemungkinan perubahan sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung—seiring dengan menguatnya kembali wacana penerapan sistem tersebut.

Meskipun demikian, MK memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Mahkamah menilai para pemohon belum mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul secara wajar di kemudian hari.

Menyikapi putusan ini, Lujeng Sudarto, seorang aktivis dari Pasuruan, menyampaikan pandangan bahwa pembahasan mengenai sistem pemilihan kepala daerah tidak semestinya hanya berhenti pada pilihan antara sistem langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, hal yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kedaulatan rakyat dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berdemokrasi sehari-hari.

Ia menekankan bahwa meskipun rakyat telah memiliki hak memilih secara langsung, belum tersedia mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberhentikan pemimpin yang dinilai tidak menjalankan amanah dengan baik sebelum masa jabatannya berakhir.

“Jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya disertai pula mekanisme penarikan mandat atau pemungutan suara penggantian. Dengan demikian, apabila kinerja pemimpin dianggap buruk, rakyat tidak perlu menunggu hingga masa jabatan lima tahun berakhir, melainkan dapat mengajukan pemberhentian melalui jalur yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga martabat kedaulatan rakyat. Lujeng menambahkan bahwa kendati pemilihan berlangsung secara langsung, ruang kebebasan memilih masyarakat masih terbatas, mengingat ketersediaan calon yang dapat dipilih tetap ditentukan oleh partai politik.

“Selama partai politik diduga masih dikuasai oleh kekuatan oligarki, maka keberadaan mekanisme penarikan mandat menjadi kebutuhan logis sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap pemimpin yang telah mereka pilih,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, demokrasi yang gagal menjaga suara dan kedaulatan rakyat justru berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan politik yang jauh lebih besar.

“Pilkada langsung memang membutuhkan biaya yang besar. Namun, demokrasi yang kehilangan perwakilan suara rakyat akan menimbulkan dampak yang jauh lebih mahal. Sebab, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum, melainkan juga berasal dari kepercayaan dan pilihan masyarakatnya,” pungkasnya.

(RED)

LHOKSEUMAWE || Jejak-indonesia.id – Turnamen Badminton Kapolres Lhokseumawe Cup II dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 resmi berakhir setelah seluruh pertandingan final sukses digelar di GOR Alif Badminton, Jalan Abdullah Thamrin, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Senin (29/6/2026) malam.

Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut berlangsung meriah dan kompetitif. Para atlet dari berbagai klub dan kategori menampilkan permainan terbaiknya dengan menjunjung tinggi sportivitas, sehingga melahirkan para juara dari setiap nomor yang dipertandingkan.

Pada kategori Tunggal Putri SD Sederajat, Nurul Hafizah dari PB Pemkab berhasil meraih gelar juara pertama, disusul Suci Humairah dari PB Miseku sebagai juara kedua. Sementara posisi juara ketiga bersama diraih Alfianti dari PB Pemkab dan Kanaya dari PB Atok.

Di kategori Tunggal Putra SD Sederajat, gelar juara pertama diraih Raisal dari PB SKB Junior, sedangkan Bazla dari PBSI Lhokseumawe menempati posisi runner-up. Adapun juara ketiga bersama diraih M. Basyir dari PB Pemkab dan Hauzan dari PB SKB Junior.

Pada nomor Ganda Putra Perorangan Veteran 95, pasangan H. Yusuf/Farol keluar sebagai juara pertama. Posisi juara kedua ditempati pasangan Zulfikar/Hamzah, sedangkan juara ketiga bersama diraih pasangan Awek/Fadhlon serta T. Taufik/Heppy.

Sementara itu, pada kategori Ganda Putra Perorangan Veteran 85, pasangan Zal Sport/Faisal Poltek berhasil menjadi juara pertama. Pasangan Farol/Fan menempati posisi kedua, sedangkan pasangan Baihaqi/Aizil P dan Misran/Budi berbagi posisi juara ketiga.

Adapun pada kategori Ganda Beregu Putra, PB PBSI Lhokseumawe A sukses keluar sebagai juara pertama. Posisi runner-up diraih PB Pemkab Aceh Utara, sedangkan PB Mutiara A dan PB Malaka 1 berbagi posisi juara ketiga.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H., mengapresiasi seluruh peserta, panitia, wasit, dan pendukung yang telah menyukseskan Turnamen Badminton Kapolres Lhokseumawe Cup II. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta mendorong lahirnya atlet-atlet bulu tangkis berprestasi di Aceh.

"Selamat kepada seluruh juara yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bagi peserta yang belum berhasil, teruslah berlatih dan jangan pernah berhenti mengembangkan kemampuan. Semoga turnamen ini menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui olahraga," ujar Kapolres.

Sebagai bentuk apresiasi, seluruh pemenang akan menerima trofi dan hadiah sebesar 32 juta tersebut diserahkan pada acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Polres Lhokseumawe, yang menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Bhayangkara tahun 2026.

MANOKWARI || Jejak-indonesia.id – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang didampingi Ketua Persit (KCK) Daerah XVIII/Kasuari Ny. Mevi Christian K. Tehuteru, menghadiri Penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Menteri Agama RI Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. di Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi, Manokwari, Papua Barat, Minggu (28/6/2026). Dengan mengusung tema "Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu".

Turut hadir unsur Forkopimda, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, S.I.K., Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Sri Widodo, S.IP., M.Si., M.Soc.Sc, Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon, S.H., Ketua MRP Papua Barat Judson Fernandus Waprak, Kabag Reneva Fasharkan Manokwari Mayor Laut (K/W) Franzeska Astrit, AR.,A.Md.,KL,S.K.M, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh kontingen Pesparawi Nasional XIV. Kehadiran Pangdam XVIII/Kasuari menjadi wujud dukungan TNI terhadap suksesnya penyelenggaraan agenda nasional yang mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, aparat keamanan, dan masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan Pesparawi. Sementara itu, Menteri Agama RI menegaskan bahwa Pesparawi bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah memperkuat nilai-nilai keimanan, persaudaraan, dan kebangsaan, di mana harmoni lahir dari keberagaman yang saling menghormati dan berjalan bersama dalam bingkai NKRI.

Penutupan ditandai dengan penabuhan tifa, pengumuman pemenang, dan penyerahan hadiah kepada kontingen berprestasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi bukti kuat sinergi pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat tetap damai, harmonis, dan penuh semangat persatuan.

Sumber: Pendam XVIII Kasuari