Berita

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, A.Md., S.AP., M.H., melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada Senin (04/05). Kunjungan ini menjadi momentum penting sebagai ajang perkenalan sekaligus langkah awal dalam membangun koordinasi strategis antara dua institusi tersebut.

Kedatangan Kalapas Solichin disambut hangat oleh jajaran Kejari Banyuwangi. Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama untuk mempererat hubungan kerja yang selama ini telah terjalin, sekaligus meningkatkan kolaborasi di berbagai aspek penegakan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Solichin menegaskan bahwa sinergi lintas instansi merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan kejaksaan sangat diperlukan, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan.

“Kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk silaturahmi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap ke depan, koordinasi ini dapat semakin solid demi mendukung proses penegakan hukum yang lebih optimal,” ujar Solichin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Lapas memiliki peran strategis dalam pembinaan warga binaan, yang tidak terlepas dari proses hukum sebelumnya yang melibatkan kejaksaan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan sinergis antar kedua lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pihak Kejari Banyuwangi turut menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Lapas Banyuwangi. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam berbagai hal, termasuk penanganan perkara, eksekusi putusan pengadilan, hingga pengelolaan administrasi narapidana.

Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk saling bertukar pandangan serta menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang penegakan hukum. Dengan adanya komunikasi yang intens dan terarah, kedua belah pihak optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kunjungan Kalapas Banyuwangi ke Kejari ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun hubungan kerja yang lebih erat dan berkelanjutan. Sinergitas yang kuat antar instansi penegak hukum diyakini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas di wilayah Banyuwangi.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Upaya memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum terus dilakukan di Bumi Blambangan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, A.Md., S.AP., M.H., melaksanakan kunjungan resmi ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi pada Senin (04/05). Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Solichin yang baru saja mengemban amanah sebagai pimpinan di Lapas Banyuwangi.

Kedatangan Kalapas Solichin disambut hangat oleh jajaran Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan profesionalitas, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta membangun hubungan kerja yang harmonis antarinstansi penegak hukum.

Dalam kesempatan itu, Solichin menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara lembaga pemasyarakatan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan terpadu. Menurutnya, setiap tahapan dalam proses hukum saling berkaitan, sehingga komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal.

“Sebagai Kalapas yang baru, saya merasa penting untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sinergi yang baik akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kami, khususnya dalam hal administrasi perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan,” ujar Solichin.

Ia juga menambahkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam tahap akhir proses peradilan, yakni pembinaan warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan informasi dan koordinasi yang intens dengan pihak pengadilan agar setiap putusan dapat dieksekusi dengan tepat dan sesuai aturan.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus mempererat kerja sama dengan Lapas Banyuwangi. Sinergi ini dinilai penting dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk membahas berbagai hal teknis terkait pelaksanaan putusan, administrasi perkara, serta upaya peningkatan pelayanan publik di masing-masing institusi. Kedua belah pihak sepakat bahwa komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang penegakan hukum.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan hubungan kerja antara Lapas Kelas IIA Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi semakin erat dan produktif. Sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum diyakini mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas bagi masyarakat Banyuwangi.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pembinaan serta pengelolaan data yang lebih tertib dan profesional, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) bersama Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lapas Kelas IIA Banyuwangi melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, Senin (04/05).

Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung program pembinaan warga binaan melalui peningkatan akses literasi serta pengelolaan arsip yang lebih sistematis dan akuntabel. Kedatangan rombongan dari Lapas Banyuwangi disambut hangat oleh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi.

Dalam pertemuan tersebut, Kasi Binadik menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek mental dan keterampilan, tetapi juga pada penguatan literasi serta penyediaan bahan bacaan yang edukatif bagi warga binaan. Menurutnya, keberadaan perpustakaan yang memadai di dalam lapas dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung proses pembinaan yang berkelanjutan.

“Kami ingin menghadirkan layanan pembinaan yang lebih komprehensif, salah satunya melalui peningkatan literasi warga binaan. Untuk itu, sinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi sangat penting, baik dalam penyediaan koleksi buku maupun pengelolaan sistem perpustakaan di dalam lapas,” ungkapnya.

Selain itu, aspek pengelolaan kearsipan juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Kasubsi Bimkemaswat menekankan pentingnya tata kelola arsip yang rapi, terstruktur, dan sesuai standar, mengingat data warga binaan merupakan bagian penting dalam proses administrasi dan pembinaan.

“Kami berharap dapat memperoleh pendampingan serta berbagi pengetahuan terkait pengelolaan arsip yang baik dan benar, sehingga seluruh data yang kami miliki dapat tersimpan dengan aman, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Lapas Banyuwangi. Mereka juga membuka peluang kolaborasi dalam bentuk bantuan koleksi buku, pengembangan perpustakaan lapas, hingga pelatihan pengelolaan arsip bagi petugas.

Pertemuan ini turut diisi dengan diskusi interaktif mengenai berbagai program yang dapat disinergikan, termasuk penguatan budaya literasi di lingkungan lapas serta penerapan sistem kearsipan modern berbasis digital.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara Lapas Kelas IIA Banyuwangi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pembinaan warga binaan serta pengelolaan administrasi yang lebih tertib, transparan, dan profesional di lingkungan Lapas Banyuwangi.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya memperkuat sinergi antarlembaga serta memastikan stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, A.Md., S.AP., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0825/Banyuwangi, Senin (04/05).

Kedatangan Kalapas disambut langsung oleh Komandan Kodim 0825/Banyuwangi, Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, S.H., M.I.P., bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen kuat kedua institusi dalam menjalin kerja sama yang solid demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Banyuwangi, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Solichin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama antara Lapas dan TNI, dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi faktor kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi yang lebih intens dengan jajaran Kodim 0825. Dukungan dari TNI sangat penting, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam maupun di sekitar lingkungan Lapas,” ujar Solichin.

Ia juga menambahkan bahwa Lapas sebagai bagian dari sistem penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan warga binaan, yang tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan.

Sementara itu, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan jajaran Kodim untuk terus bersinergi dengan Lapas Banyuwangi. Menurutnya, kerja sama yang baik antarinstansi merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung terciptanya stabilitas yang berkelanjutan.

“Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Banyuwangi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi ini penting untuk memastikan situasi tetap kondusif, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk membahas berbagai langkah strategis ke depan, termasuk peningkatan koordinasi dalam pengamanan, pertukaran informasi, serta kemungkinan pelaksanaan kegiatan bersama yang bersifat preventif.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi awal yang semakin mempererat hubungan antara Lapas Kelas IIA Banyuwangi dan Kodim 0825/Banyuwangi. Dengan sinergi yang kuat dan komunikasi yang berkelanjutan, kedua institusi optimistis dapat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Banyuwangi.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional (PSN). Hal ini salah satunya dalam menyukseskan pembangunan dan pengelolaan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan akan memperkuat efektivitas implementasi program strategis nasional di daerah.

Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengawal kesiapan regulasi sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya dilintasi program tersebut. Langkah ini untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan efektif.

“Peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mengawal dan memfasilifasi seluruh pemerintah daerah khsusnya yang dilintasi oleh program strategis nasional ini,” ujar Ribka.

Ia menjelaskan, keterlibatan aktif Pemda dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut, sebagaimana juga ditekankan oleh kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan pentingnya kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional. Ini khususnya melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bapak Mendagri sangat mengharapkan adanya sinkronisasi khususnya dalam penyusunan RTRW daerah dan juga terkait dengan RPJMD-nya,” sambungnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan terus mendorong Pemda untuk memastikan program pembangunan pesisir Pantura Jawa dapat berjalan secara strategis, terarah, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Puspen Kemendagri