Berita

SUBULUSSALAM || Jejak-indonesia.id – Satuan Lalulintas Polres Subulussalam melaksanakan kegiatan saweu sikula atau Police goes to school untuk bersama-sama mengajak siswa-siswi SMP N Penanggalan dan SD SMP Alfaqih Ihza Mahdani, perihal tertib berlalulintas dan meningkatan etika serta kepatuhan dalam berkendara. Senin, 10 Mei 2026.

Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, dalam keteranganya menyampaikan bahwa, tertib berlalulintas harus diterapkan sedini mungkin, untuk itu pihaknya menyasar siswa sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA di Kota Subulussalam.

“Kepada siswa-siswi sekalian agar selalu tertib dalam berlalu lintas, seperti selalu menggunakan Helm ber SNI, patuhi rambu rambu lalulintas, dan tidak merubah knalpot standart sepeda motor menjadi knalpot brong atau bising yang dapat menggangggu penggguna jalan lain,” ujar Kapolres.

“Budayakan tertib berlalulintas sebagai kebutuhan di jalan raya sehingga terciptanya lalulintas yang aman , selamat, tertib dan lancar,” pungkasnya.

Harapannya para pelajar dapat memahami tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas sehingga di harapkan akan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalulintas nantinya.

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Adi Wibowo resmi melantik Lucky Danardono, A.P., M.M. sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pasuruan dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat, Senin (11/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru penguatan birokrasi dan percepatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Acara yang digelar dengan nuansa formal dan penuh wibawa itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pejabat struktural lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan besarnya harapan terhadap lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih solid, responsif, dan progresif.

Dalam sambutannya, Adi Wibowo menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan pusat kendali utama birokrasi pemerintahan daerah. Ia menuntut adanya perubahan ritme kerja yang lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Jabatan Sekretaris Daerah adalah pusat kendali birokrasi. Saya ingin tidak ada lagi pola kerja lambat, sektoral, atau saling menunggu. Semua OPD harus bergerak cepat, solid, dan fokus pada pelayanan masyarakat. Kota Pasuruan tidak boleh tertinggal hanya karena birokrasi berjalan lamban,” tegas Adi Wibowo.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, birokrasi modern harus meninggalkan pola kerja administratif yang berbelit dan mulai mengedepankan pelayanan publik yang cepat, bersih, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

“Saya ingin birokrasi bekerja dengan ukuran hasil, bukan sekadar rutinitas. Jangan sampai masyarakat dipersulit hanya karena urusan meja dan prosedur. Pemerintah harus hadir dengan pelayanan yang cepat, bersih, dan responsif,” tandasnya.

Sementara itu, Lucky Danardono menyatakan kesiapannya mengemban amanah besar tersebut dengan penuh tanggung jawab. Usai pelantikan, ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi internal demi menjaga stabilitas ritme birokrasi sekaligus mempercepat realisasi program prioritas daerah.

“Ini amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya akan langsung bergerak melakukan konsolidasi internal agar ritme birokrasi tetap berjalan baik dan seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat dipercepat,” ujar Lucky.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk mempertegas arah reformasi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin dinamis, kepemimpinan baru di kursi Sekda diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya pemerintahan yang efektif, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

(RED)

SERANG || Jejak-indonesia.id – Polda Banten melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat guna menekan angka pengangguran di Provinsi Banten.

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa melalui program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran, Polda Banten telah melaksanakan enam gelombang pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 567 orang.

“Para peserta mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan, mulai dari pengelolaan sampah, kelistrikan dasar, pengelasan dasar, perikanan bioflok hingga pertanian hidroponik,” ucapnya pada Senin (11/05).

Selanjutnya, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teori.

“Pelatihan yang kami berikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktik langsung agar para peserta memiliki kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Dengan adanya program Poliran, Kabidhumas Polda Banten berharap masyarakat dapat lebih produktif dan mandiri secara ekonomi sehingga mampu membantu mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten.

“Melalui program Poliran ini, kami berharap masyarakat memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tutupnya. (Bidhumas).

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengapresiasi peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/5/2026). Menurut Wiyagus, momentum tersebut menjadi wujud nyata pemerintah dan pihak terkait dalam merealisasikan poin Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

“Kemudian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani oleh pimpinan KPK, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2025,” ujarnya.

Wiyagus menekankan, selama tahun 2025 hingga 2026 terdapat beberapa kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di daerah. Kondisi ini patut menjadi alarm bagi semua pihak bahwa aspek penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu kolaborasi dan langkah pencegahan untuk memberantas tindakan korupsi.

Menurut Wiyagus, pencegahan tindakan korupsi perlu ditempatkan sebagai fondasi pembentukan generasi muda yang berkarakter dan kreatif. Langkah tersebut penting sebagai strategi dalam menciptakan kekebalan komunal terhadap perilaku yang menjurus pada tindakan korupsi.

“Dan kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia dini, khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar, karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wiyagus menyampaikan bahwa KPK tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026. Untuk itu, Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wiyagus juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada jajaran Pemda.

Adapun Pemda didorong segera menyusun regulasi terkait dukungan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melibatkan perguruan tinggi serta memuat bahan ajar pendidikan antikorupsi yang telah tersedia. Selain itu, Pemda juga didorong mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Lebih lanjut, Pemda juga diminta melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi yang telah dilaksanakan melalui platform milik KPK. Selain itu, Pemda perlu memperkuat peran inspektorat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi oleh satuan pendidikan.

“Kemendagri akan selalu siap berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pada sektor pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan antiporupsi,” tandasnya.

Sebagai informasi, peluncuran kegiatan ini ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wamendagri Wiyagus, serta Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo kepada perwakilan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Asep Sukmana, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, menghadiri Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta di Pedestrian Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Kegiatan bertajuk “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah” ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Acara tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga pelaku usaha untuk memilah sampah langsung dari sumbernya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa gerakan ini adalah langkah krusial dalam mengatasi persoalan lingkungan di ibu kota. Ia menilai kesadaran kolektif menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

“Gerakan ini sangat positif untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kami (Polri) mendukung penuh upaya bersama ini demi menjaga Jakarta tetap bersih dan nyaman bagi semua,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan butuh sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, aksi sederhana seperti memilah sampah dari rumah akan memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya mendukung gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov Jakarta sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di tengah meningkatnya volume sampah di TPST Bantar Gebang.

Dukungan Polda Metro Jaya terhadap inisiatif Pemprov Jakarta ini juga didasari oleh urgensi menekan volume sampah yang terus meningkat di TPST Bantar Gebang. Kehadiran Kapolda dalam acara ini pun menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis lingkungan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan menuju usia emas Jakarta yang akan menginjak usia 500 tahun pada 2027 mendatang.