Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Redaksi

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Lakukan Mitigasi Kemarau Ekstrem 2026, Tinjau Waduk Prijetan dan Galakkan Penghijauan

LAMONGAN || Jejak-indonesia.id - Menyikapi ancaman fenomena El Nino serta prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait puncak musim kemarau yang diperkirakan melanda 61,4 persen wilayah Indonesia pada Agustus mendatang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan mengambil langkah taktis melalui aksi mitigasi di lapangan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, turun langsung melakukan peninjauan debit air sekaligus memimpin aksi penghijauan di Waduk Prijetan, Desa Mlati, Kecamatan Kedungpring, Minggu (26/4/2026).

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari instruksi “Tiga Pilar Partai” dalam menjaga kedaulatan pangan serta kelestarian ekosistem di tengah ancaman cuaca ekstrem.

### Menjaga Napas Irigasi Petani

Waduk Prijetan memiliki peran strategis sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian di wilayah Kedungpring dan sekitarnya. Waduk yang dibangun sejak tahun 1917 pada masa kolonial Belanda ini hingga kini menjadi salah satu penopang utama sektor pertanian di Lamongan.

Dalam peninjauan tersebut, Erna Sujarwati menegaskan pentingnya memastikan kesiapan infrastruktur air dalam menghadapi potensi penurunan volume air selama musim kemarau.

“Ketersediaan air di Waduk Prijetan saat ini sekitar 87 persen. Kita harus memastikan apakah kapasitas tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan pengairan sawah petani di tengah ancaman El Nino yang cukup ekstrem. Apalagi saat ini air mulai dialirkan secara berkala untuk mendukung masa tanam palawija,” ujarnya.

Sebagai bagian dari 44 waduk dan rawa yang tersebar di Lamongan, Waduk Prijetan memegang peran krusial. Oleh karena itu, pengelolaan distribusi air yang tepat dan bijak menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian tetap stabil.

### Penghijauan dan Penguatan Ekosistem

Selain fokus pada aspek pengairan, Erna Sujarwati juga menginisiasi aksi penghijauan sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Bersama pengurus PAC Kedungpring, dilakukan penanaman pohon klengkeng sepanjang kurang lebih 150 meter di jalur menuju waduk.

Penanaman pohon produktif ini memiliki dua tujuan utama, yakni menjaga stabilitas tanah agar tidak mudah tererosi serta meningkatkan nilai ekonomi dan estetika kawasan, mengingat Waduk Prijetan juga merupakan destinasi wisata lokal.

Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi siklus cuaca ekstrem.

### Dorong Pembenahan dan Peran Masyarakat

Sementara itu, Koordinator Waduk Prijetan, Fahrudin Yusuf, menekankan perlunya pengembalian fungsi waduk secara optimal seperti kondisi awal.

Ia menyampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain penurunan kapasitas tampungan air waduk dari semula sekitar 12 juta meter kubik menjadi 9,3 juta meter kubik akibat sedimentasi.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penegasan batas genangan air antara kawasan bendungan dan Perhutani. Menurutnya, kawasan hutan yang kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian turut mempercepat sedimentasi sehingga berdampak pada berkurangnya kapasitas tampungan waduk.

Fahrudin juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan akses menuju bendungan yang dinilai masih kurang memadai, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan waduk.

“Masyarakat harus ikut serta merawat bendungan secara bersama-sama, karena sebagian besar mata pencaharian warga sekitar bergantung pada waduk, khususnya sebagai nelayan,” ujarnya.

### Komitmen Hadapi Kemarau Ekstrem

Melalui rangkaian kegiatan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan menegaskan komitmennya dalam menghadapi ancaman kemarau ekstrem secara terencana dan berkelanjutan.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyediaan air untuk pertanian, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan dan penguatan peran masyarakat, sehingga Waduk Prijetan sebagai aset strategis daerah dapat terus memberikan manfaat lintas generasi.

PDI Perjuangan Lamongan Rayakan Hari Kartini dengan Berbagi Bibit Tanaman Pendamping Padi Sebagai Wujud Ketahanan Pangan Keluarga

LAMONGAN || Jejak-indonesia.id - Hari Kartini bukan hanya soal berbusana indah ala perempuan jawa, namun lebih dalam dari itu bagaimana perempuan mampu berdikari baik di dalam berkeluarga maupun di ruang publik.

Semangat Perjuangan Ibu Kita Kartini tidak cukup diperingati dengan seremonial, PDI Perjuangan Lamongan memilih aksi lapangan berbagi bibit tanaman pendamping padi seperti Bibit Cabai, Tomat dan juga terong ke rumah- rumah warga yang bisa di tanam di pekarangan atau halaman rumah sebagai wujud kesiapan para ibu sebagai akar dan tonggak ketahanan pangan keluarga.

Aksi ini difokuskan pada pemberdayaan rumah tangga, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga mandiri. Bibit yang dibagikan adalah lombok, tomat dan terong yang mudah ditanam dan dirawat di lahan terbatas seperti di pekarangan rumah.

Peran kunci ibu sebagai Penggerak Kemandirian Pangan, Ibu berperan aktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai "lumbung hidup" atau "warung hidup" dengan menanam sayur, bumbu dapur, atau tanaman obat keluarga. Ini membantu menghemat ekonomi keluarga dan menyediakan pangan segar mandiri.

Erna Sujarwati, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan yang juga sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lamongan menyampaikan Kemandirian pangan harus dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga, dengan menanam tanaman pendamping padi di pekarangan rumah, perempuan dapat turut andil menjaga stabilitas urusan dapur keluarga di tengah- tengah fluktuasi harga pangan.dengan demikian Perempuan mampu berdaya secara ekonomi dan pangan.

Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan

SORONG || Jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026). Mengawali kunjungan tersebut, Mendagri meninjau langsung progres terkini pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya.

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya, serta sejumlah pimpinan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).

Mendagri menyimak laporan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat Corneles Sagrim mengenai progres terkini pembangunan KPP DOB Papua Barat Daya. Selain itu, Mendagri juga berdialog langsung untuk memastikan percepatan pembangunan dapat terus dioptimalkan.

Dalam laporannya, Sagrim menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua Barat Daya telah mencapai 100 persen. Begitu pula dengan Kantor DPRP Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang telah mencapai 100 persen.

"Pekerjaan kick-off pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua Barat Daya sudah dimulai pada bulan September 2024 ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13 Bapak Ma'ruf Amin," ujar Sagrim.

Menanggapi laporan tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasinya atas progres cepat pembangunan infrastruktur KPP DOB Papua Barat Daya. Ia juga menegaskan bahwa apabila gedung telah siap, maka dapat segera difungsikan. Sebab, kata Mendagri, dengan dioperasionalisasikannya fasilitas tersebut akan membuat penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal.

"Kalau seandainya terlalu lama menunggu yang lain juga dipakai, maka takutnya nanti rusak. Tapi kalau [gedung telah dapat] dipakai, di situ ada orang, itu paling tidak bersih-bersih, paling tidak begitu," tandasnya.

Sebagai informasi, Mendagri Tito melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan ini, Mendagri dijadwalkan meninjau pelaksanaan sejumlah program perumahan rakyat di daerah tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Puspen Kemendagri

Tak Cukup Hadir Rapat, Sekjen Kemendagri Desak Pemda Turun Langsung Kendalikan Inflasi

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan atensi terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat 321 Pemda yang sama sekali belum melakukan upaya apa pun.

“Jadi, dia hanya bersifat menunggu, menanti nasib bagus. Hanya hadir pada rapat inflasi, tidak ada action-nya,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah; sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; gerakan menanam; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam distribusi komoditas.

Tomsi mengungkapkan, pada periode tersebut, hanya 12 daerah yang melakukan enam langkah konkret secara lengkap. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

“Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret,” ujar Tomsi.

Ia menyebutkan bahwa Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) selalu mendata upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemda setiap minggunya. Data tersebut berasal dari inspektorat kabupaten/kota yang mengecek upaya pengendalian inflasi di daerahnya.

Pengendalian ini penting karena berkaitan dengan harga bahan pangan. Tomsi menegaskan, salah satu tugas pemerintah adalah semaksimal mungkin menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk memastikan harga pangan terjangkau.

“Sekali lagi, kalau tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus kalau merasa berbuat tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tomsi pun menginstruksikan Itjen Kemendagri agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi.

“Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali,” tegasnya.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, yakni Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono. Hadir pula secara daring sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya. Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30: Wamendagri Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses dinamis yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, dengan kewenangan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaannya.

“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah. Satu kata yang menjadi ruh dari otonomi daerah dibandingkan dengan sistem yang lain yaitu kewenangan,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kewenangan tersebut harus diiringi kapasitas dan integritas agar mampu memberikan hasil yang optimal.

“Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan,” tegasnya.

Menurutnya, otonomi daerah tidak hanya berbicara mengenai kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat integritas pemerintahan, serta memastikan kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini juga mencakup penguatan komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat serta konsolidasi kelembagaan hingga ke tingkat paling bawah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

“Dalam peringatan Otonomi Daerah ini, izinkan kami menyampaikan pesan dan arahan yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak saja efektif, tetapi juga efisien,” ujarnya.

Bima menambahkan, efisiensi tidak semata dimaknai sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan melalui transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan integritas, serta penyederhanaan regulasi guna mendorong inovasi di daerah.

Terakhir, Bima mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan otonomi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Selamat [Hari] Otonomi Daerah ke-30. Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita untuk mensejahterakan rakyat, menghadirkan pemerintah yang efektif, dan bermanfaat bagi warganya,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, upacara tersebut dirangkai dengan pemberian Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025 kepada sejumlah daerah berprestasi.

Pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Pada tingkat kota, penghargaan diberikan antara lain kepada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Blitar, Bandung, Salatiga, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Semarang.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada 15 daerah, yaitu Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Bandung, Jombang, Indramayu, Gresik, Gianyar, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Banyumas, Malang, Bangli, Purbalingga, dan Hulu Sungai Selatan.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!